Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Dirut PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tri Wahyudi Saleh (kiri) dan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Arief Prasetyo Adi (kanan) meninjau penanaman jagung program Makmur di Desa Muara Putih, Lampung, Sa | ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Ekonomi

03 Dec 2021, 09:50 WIB

BUMN Kembali IPO 2022

IPO dan rights issue merupakan bentuk kemandirian BUMN agar tak mengharapkan suntikan PMN.

JAKARTA  — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, sejumlah rencana Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum saham perdana dan rights issue BUMN dan anak-cucu usahanya pada tahun depan. BUMN dan anak usaha BUMN yang akan IPO pada tahun depan adalah PT Pertamina Geothermal Energy dan PT ASDP Indonesia Ferry. 

"Untuk Pertamina Geothermal Energy adalah sebagai alternatif kita menjadi juga bagian daripada green electric, ecolifestyle untuk listrik. Ini kita akan go public-kan ke situ," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (2/12).

Erick menjelaskan, hal tersebut merupakan bagian rencana dari program 15 gigawatt (GW) yang PT PLN (Persero) harus transformasi dari energi fosil ke energi hijau atau ramah lingkungan. Langkah tersebut, lanjut Erick, sudah dilakukan di Pertamina Geothermal Energy.

Erick memproyeksikan IPO PGE terealisasi pada kuartal II 2022. Erick mengatakan, cucu usaha Pertamina itu memiliki fokus dalam mewujudkan energi hijau dengan melakukan transformasi dari fosil ke energi hijau.

Beralih ke ASDP, Erick mengatakan, IPO akan memberikan pendanaan agar perusahaan dapat melakukan investasi atau memperbaiki armada kapal penyeberangan. Erick menilai, rata-rata usia kapal ASDP sudah cukup tua dan dapat membahayakan keselamatan penumpang.

"Kondisi kapal makin tua, bahaya buat kita, keselamatan publik jadi kunci maka harus mulai cari alternatif pendanaan agar bisa perbaiki kapal supaya keselamatan terjaga,” ujar Erick.

 

Erick menyampaikan, sudah ada anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yakni PT Dayamitra Teleko­munikasi (Mitratel), yang telah melakukan IPO pada bulan lalu. Erick menambahkan, Adhi Commuter Properti juga tengah menunggu keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait IPO yang rencananya terjadi pada Desember ini.

"Kita tahu ada 28 BUMN sudah go public, tapi yang enam tidak maksimal dan kita tidak mau IPO BUMN yang tidak maksimal,” kata Erick.

Sementara itu, untuk aksi korporasi berupa rights issue akan dilakukan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia Group (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Erick menjelaskan, rights issue juga menjadi upaya penguatan Semen Indonesia Group (SIG) dalam menghadapi persaingan domestik ataupun luar negeri. Ia meminta SIG menarik PT Semen Baturaja (Persero) ke dalam holding

Erick menilai, kehadiran Semen Baturaja kian memperkuat posisi SIG, terlebih untuk wilayah Sumatra Selatan sehingga Semen Padang bisa fokus pada ekspor. "Ini sebenarnya mau konsolidasi, tapi ada satu yang tertinggal, Semen Baturaja yang akhirnya berdiri sendiri, Kita harus berkompetisi dengan asing dan swasta. Tidak mungkin kita biarkan (Semen) Baturaja turun," kata Erick.

Erick mengatakan, BTN juga akan melalukan rights issue untuk memperkuat permodalan dalam pembangunan perumahan. Adapun rights issue BNI guna mendukung recofusing perusahaan yang menjadi bank internasional Indonesia dalam mendorong peningkatan ekspor.

Erick menambahkan, rights issue pada akhir 2022 merupakan bagian dari langkah restrukturisasi yang dijalankan Krakatau Steel. Selain rights issue, lanjut Erick, Krakatau Steel juga tengah melakukan negosiasi dengan Pohang Steel and Iron Company (Posco) asal Korea Selatan terkait porsi kepemilikan saham.

"Ada negosiasi dengan Posco, saham kalau bisa 50:50, tidak mudah, tapi kita yakinkan Posco dengan kerja sama, market baja Indonesia yang 18 juta dan saat ini baru terisi 6 juta, ini peluang besar untuk sama-sama kita isi,” kata Erick. 

Erick menyampaikan, IPO dan rights issue merupakan alternatif bagi BUMN untuk memperkuat modal dalam pengembangan usaha. Hal ini juga menjadi bentuk kemandirian BUMN yang tak terus-menerus mengharapkan suntikan penyertaan modal negara (PMN).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Krakatau Steel (krakatau.steel)

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengamini pihaknya akan melangsungkan rights issue pada tahun depan. Emiten berkode saham KRAS itu mengincar dana 200 juta dolar AS dari aksi rights issue. "Betul. Rencana semester dua tahun depan. Insya Allah kita ngejar 200 juta dolar AS, “ kata Silmy kepada Republika.

Silmy menjelaskan, nantinya dana yang didapat dari right issue ini akan digunakan Krakatau Steel melakukan pengembangan perusahaan. Menurut Silmy, capaian positif dari operasional perusahaan pada tahun ini harus dijaga bahkan ditingkatkan pada tahun depan. 

Langkah tersebut sejalan dengan rencana Kementerian BUMN yang akan mendukung rencana aksi korporasi beberapa BUMN tahun depan. Aksi rights issue yang dilakukan Krakatau Steel merupakan bagian dari restrukturisasi. 

Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mengatakan, suntikan dana segar dari IPO PGE bertujuan untuk pengembangan bisnis, terutama memiliki pembangkit dengan kapasitas lebih besar yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Pahala menyampaikan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) PGE baru sebesar 900 megawatt (MW).

"Kita berencana meningkatkan kapasitas pembangkit PGE dua kali lipat dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, butuh upaya yang cukup besar dari sisi capex (pengeluaran modal)," kata Pahala.

 
Kita berencana meningkatkan kapasitas pembangkit PGE dua kali lipat dalam lima tahun ke depan.
 
 

Pahala juga melihat sejumlah rencana potensial bagi PGE untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan aset upstream PLN dan pengembangan aset PT Geo Dipa Energi.

Komisi VI DPR mendukung rencana IPO dan rights issue BUMN ataupun anak-cucu perusahaan pelat merah pada sisa tahun ini dan tahun depan. "Komisi VI mendorong Kementerian BUMN dalam melaksanakan IPO dan rights issue memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat, termasuk mempertimbangkan BUMN mempunyai prospek yang baik,” kata Wakil Komisi VI DPR Mohamad Hekal saat membacakan kesimpulan rapat kerja. 

Komisi VI, lanjut Hekal, juga meminta Kementerian BUMN memaparkan dengan rencana dan strategi yang jelas terkait masing-masing IPO sebelum pelaksanaannya. Ia berharap, pelaksnaaan IPO dan rights issue dapat diperhitungkan dengan baik sehingga menarik dan mendapatkan dukungan  maksimal dari publik ataupun investor serta menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Mufti Anam mendukung penuh rencana IPO dan rights issue BUMN. Melalui IPO dan rights issue, menurut Anam, BUMN ataupun anak-cucu usaha bisa mendapatkan pendanaan tanpa bunga yang sangat sshat untuk perbaikan BUMN.

"Harapan kami jangan sampai ada kepentingan orang-orang yang hanya mencari keuntungan sesaat. Jangan juga seperti Mitratel (anak usaha Telkom) itu IPO tinggi, tiba-tiba hari berikutnya turun," kata Anam.

Anam berharap upaya IPO dan rights issue semakin mendorong pertumbuhan kinerja BUMN yang dalam setahun terakhir mulai terlihat hasilnya. Ia mengatakan, laba bersih BUMN secara konsolidasi saat ini mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar Rp 61 triliun hingga kuartal III 2021 atau jauh lebih tinggi dibandingkan laba bersih BUMN konsolidasi pada 2020 yang hanya sebesar Rp 13 triliun.


×