Petugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melayani nasabah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arthaprima Danajasa, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (10/3). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening simpanan masyarakat mengalami kenaikan sebesar 16 | Republika/Thoudy Badai

Ekonomi

01 Dec 2021, 04:31 WIB

BPR Lanjutkan Tren Konsolidasi

Kinerja BPR dan BPRS masih terjaga serta tumbuh positif pada tahun ini.

JAKARTA – Industri bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) terus melakukan konsolidasi. Jumlah BPR dan BPRS terus menurun menjadi 1.646 bank dari sebelumnya 1.669 bank pada 2020, dan 1.709 bank pada 2019.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anung Herlianto mengatakan, sebanyak 30 BPR kini sedang dalam proses merger menjadi 17 BPR.

“Tahun ini ada 31 BPR yang merger menjadi 13 BPR. Saat ini, dalam proses merger ada 30 BPR menjadi 17 BPR nantinya," ujarnya saat acara peluncuran Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2021-2025 secara virtual, Selasa (30/11).

OJK menyebutkan, kinerja BPR dan BPRS masih terjaga serta tumbuh positif pada tahun ini. Hal itu tecermin dari pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), serta penyaluran kredit atau pembiayaan BPR dan BPRS yang sempat melandai sejak awal pandemi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, dalam periode Januari sampai September 2021, aset BPR dan BPRS tumbuh 8,9 persen atau Rp 178,393 miliar, penyaluran kredit meningkat 4,33 persen atau Rp 126,141 miliar, dan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 11,27 persen atau Rp 123,764 miliar. 

"Gambaran ini menandakan bahwa walau didera pandemi, industri BPR dan BPRS masih menunjukkan perkembangan yang sangat bagus dan ini perlu kita apresiasi karena mereka tetap berdaya tahan dalam menghadapi Covid-19," ujarnya.

Heru mengatakan, sejumlah indikator lain, seperti rasio permodalan, profitabilitas, dan likuiditas, masih menunjukkan kinerja yang relatif baik. Tercatat, pada September 2021, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BPR tumbuh menjadi 32,01 persen dari sebelumnya 29,89 persen. Untuk BPRS, indikator CAR turun menjadi 23,86 persen dari sebelumnya 28,60 persen per Desember 2020. 

Mengenai risiko kredit, BPR mencatat rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) secara bruto dan neto masing-masing sebesar 7,53 persen dan 5,02 persen pada September 2021. Pada BPRS, rasio pembiayaan macet (non-performing financing/NPF) secara bruto dan neto masing-masing tercatat sebesar 7,94 persen dan 6,56 persen pada September 2021.

Kolaborasi tekfin

OJK mencatat salah satu BPR yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi finansial (tekfin) berhasil meningkatkan portofolio kreditnya sebesar 40 persen. Hal itu menunjukkan, kolaborasi BPR dan tekfin dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak.

OJK akan terus mendorong kolaborasi BPR dengan tekfin agar bisa menutupi kekurangan masing-masing institusi dan menciptakan efisiensi. Heru berpendapat, BPR bisa memanfaatkan teknologi dari tekfin untuk meningkatkan kinerja, sedangkan tekfin bisa memanfaatkan jaringan yang luas dari BPR untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Mengutip berbagai riset, ia menjelaskan, kolaborasi BPR dengan tekfin memberikan hubungan komplementer. "Kami akan terus mendorong manfaat ini supaya BPR dan BPRS kita juga semakin kuat ke depan dan memang tekfin bukan ancaman, tetapi bagaimana berkolaborasi dan saling menguntungkan," kata Heru.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Otoritas Jasa Keuangan (ojkindonesia)

Kolaborasi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tenggara menyebut kinerja dana pihak ketiga di perbankan yang ada di provinsi tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif."Kinerja dana pihak ketiga di perbankan terus tumbuh positif sebesar 8,41 persen (yoy)," kata Pelaksana Tugas Kepala BI Sultra Taufik Ariesta Ardhiawan.

Dari sisi pangsa, perbankan syariah menyalurkan 5,39 persen dari total kredit perbankan di Sulawesi Tenggara dan 5,17 persen dari total DPK masyarakat Sulawesi Tenggara. Deputi Kepala Tim Perumusan dan Implementasi Kebijakan dan Keuangan Daerah KPwBI Sultra ini mengatakan kolaborasi yang erat antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di daerah berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan di Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2021.

"Hal tersebut antara lain tercermin dari intermediasi, perbankan di Sulawesi Tenggara terus mendukung dunia usaha dengan penyaluran kredit yang pada Oktober 2021 mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,76 persen (yoy)," tutur dia.

Taufik menuturkan, akselerasi penyaluran kredit tersebut terus disertai dengan kualitas penyaluran yang sangat baik dimana non performing loan secara gross hanya tercatat sebesar 1,80 persen.

"Secara spesifik bila dilihat dari jenis usahanya, penyaluran kredit ke UMKM tumbuh sebesar 8,24 persen (yoy) dengan non performing loan gross yang tercatat sebesar 3,85 persen," katanya.

Sementara di sektor sistem pembayaran, Bank Indonesia selalu berkomitmen untuk memastikan sistem pembayaran berjalan aman, efisien, lancar, dan andal.Ke depan, lanjut dia, sebagai bentuk inovasi berkelanjutan, Bank Indonesia akan menghadirkan BI-FAST, sebuah infrastuktur SP ritel yang menjamin transaksi real time dan 24/7.

"Hingga Oktober 2021, total transaksi non tunai melalui SKN-BI dan BI-RTGS tercatat sebesar Rp 16,8 triliun atau meningkat sebesar 15,6 persen (yoy). Hal ini selaras dengan shifting preferensi masyarakat untuk transaksi di era digital dan masa pandemi," demikian Taufik.


×