Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan hasil perkembangan kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh 1443H/2022 saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021). | ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

Kabar Utama

01 Dec 2021, 03:45 WIB

Menag: Jamaah Umrah Berangkat Desember

Jika umrah berjalan lancar, ada kemungkinan besar pintu haji bagi Indonesia terbuka lebar.

JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, berdasarkan data Sistem Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) Kementerian Agama, ada 59.757 jamaah yang keberangkatannya tertunda karena pandemi Covid-19. Dari data tersebut, 18.752 jamaah di antaranya telah memiliki visa dan siap berangkat pada Desember nanti. 

"Dari jumlah tersebut, terdapat 18.752 orang yang telah memiliki visa dan siap untuk diberangkatkan. Jamaah yang tertunda keberangkatannya ini menjadi prioritas diberangkatkan pada tahap awal dibukanya penyelenggaraan umrah pada Desember nanti," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa (30/11). 

Menteri Agama menuturkan, ia telah bertemu dengan menteri haji dan umrah Saudi, gubernur Makkah, serta menteri Urusan Islam Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi, pekan lalu. Pertemuan itu terjadi dalam rangkaian kunjungan kerja atas undangan menteri Urusan Islam Saudi. 

Kerajaan Arab Saudi telah memberikan izin penerbangan langsung kepada enam negara, yaitu Indonesia, Pakistan, Vietnam, Brasil, Mesir, dan India. Berdasarkan keputusan pembukaan pintu penerbangan tersebut, maka perjalanan ibadah umrah juga otomatis dibuka dengan beberapa ketentuan.

photo
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan hasil perkembangan kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh 1443H/2022 saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021). - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.)

Ketentuan pertama, jamaah umrah yang datang dari luar negeri menggunakan visa umrah dan sudah disuntik vaksin lengkap dengan vaksin yang digunakan Saudi boleh langsung melaksanakan umrah dan tidak perlu karantina. 

"Bagi jamaah yang telah divaksin lengkap dengan vaksin yang diakui WHO, diberlakukan karantina tiga hari. Setelah 48 jam karantina, dilakukan tes PCR. Jika dinyatakan negatif, langsung dibolehkan melaksanakan umrah," kata Menag. 

Mengenai skenario penyelenggaraan ibadah umrah, Menag menyebut ada beberapa hal yang telah dipersiapkan, mulai dari sebelum keberangkatan, saat di Arab Saudi, hingga saat kedatangan kembali di Indonesia. Salah satunya, jamaah wajib melakukan skrining kesehatan 1 x 24 jam sebelum berangkat. 

Menurut Menag, hanya jamaah yang telah berusia 18-65 tahun, telah divaksin dosis lengkap, dan memiliki hasil tes PCR negatif yang dapat diberangkatkan untuk umrah. Jamaah yang akan berangkat wajib dilaporkan kepada Kemenag agar visa dan dokumen keberangkatannya dapat diproses.  

Saat berangkat, jamaah umrah akan menggunakan satu pesawat penuh yang hanya diisi jamaah umrah tanpa ada penumpang lain. Saat di Arab Saudi, jamaah wajib melakukan karantina selama tiga hari, dimulai sejak saat tiba di kerajaan.  

Selama masa karantina itu, jamaah dilarang keluar dari kamar hotel. Adapun pelaksanaan umrah dilakukan selama sembilan hari, sudah termasuk perjalanan pulang-pergi. "Akomodasi diisi dua orang setiap kamar, makan disajikan dalam kemasan, dan transportasi mengikuti ketentuan Arab Saudi," ucap Yaqut. 

Pelaksanaan umrah, lanjut Menag, dilakukan satu kali saja. Ibadah shalat lima waktu di Masjidil Haram dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eatmarna. Selain itu, jamaah bebas melakukan shalat lima waktu di Masjid Nabawi.

Sebelum kepulangan ke Indonesia, jamaah wajib melakukan tes PCR. Hanya yang hasil tesnya negatif yang diizinkan kembali ke Tanah Air. Jamaah juga harus tes PCR setelah sampai di Indonesia. Mereka kemudian wajib menjalankan karantina di hotel yang dipilih PPIU yang sudah divalidasi, sesuai ketentuan Satgas Covid-19.

Menag juga menyatakan, jamaah umrah yang diberangkatkan akan disaring terlebih dahulu. "Dari 18.752 pemegang visa saat ini, yang bisa berangkat masih perlu melewati proses evaluasi menyeluruh. Kami belum bisa menetapkan berapa kuota awal karena secara efektif baru bekerja kemarin sejak kembali dari Saudi," kata dia. 

photo
Jamaah calon haji antre mendaftar vaksinasi Covid-19 massal di Halaman Dinas Kesehatan Bantul, Yogyakarta, Selasa (6/4/2020). Sebanyak 400 jamaah calon haji kategori lanjut usia mengikuti vaksinasi Covid-19 massal. Waktu penyuntikan vaksin Covid-19 dilakukan dua hari. - (Wihdan Hidayat / Republika)

Dalam perincian umum data yang dipegang Kemenag, pemegang visa berusia kurang dari 18 tahun sebanyak 889 orang. Jamaah dengan usia di atas 65 tahun mencapai 2.549 orang. "Berdasarkan range batasan usia ini, ada 15.314 orang. Maka, kalau skemanya mengikuti batas usia ini, 15 ribu jamaah akan disaring kembali," lanjut Menag. 

Persiapan haji 

Menag mengatakan, jika umrah kali ini berjalan lancar, ada kemungkinan besar pintu haji bagi Indonesia terbuka lebar. Artinya, jika tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang pernah terjadi dahulu, seperti hasil PCR bodong, kesempatan untuk berhaji sudah ada di depan mata. 

Terkait dengan skema satu pintu atau one gate policy (OGP), Yaqut menyebut Indonesia akan melakukannya karena masih belum bisa memberangkatkan jamaah secara besar-besaran. Apalagi, simulasi ini menjadi bagian dari upaya meyakinkan Saudi, karena itu jamaah harus dipilih dan umrah dilaksanakan sesuai dengan kesiapan yang ada. 

"Saya sudah sampaikan kepada dirjen PHU agar skema umrah ini as soon as possible, segera diberangkatkan, agar bisa menunjukkan bahwa Indonesia siap menyelenggarakan umrah dan haji," kata dia. 

Dalam rapat kemarin, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pemerintah memastikan kesiapan jamaah umrah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. "Mohon kiranya untuk benar-benar dipastikan bahwa jamaah umrah yang akan berangkat merupakan orang-orang yang siap," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11). 

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, mereka tidak hanya sekadar jamaah umrah, tetapi juga duta bangsa. Para jamaah akan memegang tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan bangsa. "Karena sekali kita lalai, sekali kita bermasalah, maka kemungkinan untuk di-banned atau ditutup kembali," ujarnya. 

Yandri juga menilai penetapan biaya referensi untuk biaya umrah pada masa pandemi perlu segera direvisi. Menurut dia, Kemenag perlu segera mengkaji ulang biaya tersebut untuk mengetahui besarannya tetap sama atau mengalami perubahan. 

Sosialisasi

Sementara, pelaku bisnis perjalanan umrah menilai jamaah perlu diberi tahu bahwa penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi berbeda dengan sebelum pandemi. "Jamaah perlu diberi tahu kondisi umrah saat ini jauh berbeda dengan saat mereka mendaftar dua tahun lalu," kata anggota pembinaan Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura), Muharom Ahmad, kepada Republika, Selasa (30/11).

Muharom menuturkan, sesuai aturan terbaru Saudi bahwa yang divaksin Sinovac harus karantina dulu tiga hari. Jika hasil PCR pada 48 jam setelah kedatangan negatif baru boleh umrah, tapi jika positif harua karantina lagi sampai hasil PCR-nya negatif.

"Dalam aspek keuangan, apakah jamaah sudah tahu dan mampu memenuhi biaya baru yang jauh lebih mahal dari biaya yang dia setujui saat mendaftar dua tahun lalu," katanya

Gaphura tidak setuju dengan pernyataan Kementerian Agama bahwa pengurusan visa, akomodasi dan penerbangan diurus dan dijadwalkan Kemenag. Pernyataan Menag itu disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (30/11). 

"Hal utama adalah siapa penyelenggara umrahnya? Karena apa yang disampaikan Menag pada raker dengan Komisi VIII hari ini terkesan Kemenag yang menyelenggarakan umrah," katanya.

Hal ini mengacu pada paparan Menag bahwa pengurusan visa, akomodasi, dan penerbangan diurus dan dijadwalkan Kemenag. Muharom menuturkan, sebagaimana sudah dilaporkan kepada Kemenag bahwa dana jamaah sudah diserahkan PPIU ke berbagai mitra penyedia visa, penerbangan dan akomodasi.

Maka jika pengurusan visa, akomodasi, dan penerbangan dikelola Kemenag, belum tentu dana deposit PPIU bisa dimanfaatkan karena perbedaan antara yang di DP oleh PPIU dan yang ditetapkan Kemenag.

Untuk itu, Muharom menyarankan kebijakan keberangkatan satu pintu perlu kajian bersama lebih jauh dalam aspek teknis pelaksanaannya. Jangan sampai maksud baik Kemenag pada aspek kepastian tes PCR sulit dilaksanakan di lapangan. "Karena benturan dengan status dan situasi PPIU yang sudah memiliki kontrak dan komitmen dengan mitranya di Saudi," katanya.

photo
Seorang calon jemaah umrah memperlihatkan paspor yang habis masa berlakunya dan formulir pendaftaran pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai di Dumai, Riau, Rabu (4/11/2020). Pelayanan paspor termasuk bagi jemaah umrah di kantor otoritas keimigrasian Dumai dibatasi 30 orang per hari dengan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. - (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

Sedangkan, Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) mengatakan, masih perlu memantapkan skenario umrah terkini. "Sementara kami belum berdiskusi lagi dengan pihak Kemenag bila kuota atau jadwal skenario yang disiapkan itu tidak memenuhi kuota satu pesawat harus bagaimana?” ujar Ketua Umum Sapuhi Syam Rersfiadi saat dihubungi Republika.

Syam menuturkan, saat ini tim Kemenag masih di Arab Saudi bertemu dengan otoritas setempat untuk mendengarkan pengumuman bagaimana skenario umrah di masa pandemi. Dan pada kesempatan itu juga pemerintah Indonesia mengajukan sekenario keberangkatan ibadah umrah kepada Saudi.

Syam mengatakan, antusias jamaah sangat luar biasa, tapi masih banyak personal yang menjadi penghambat percepatan umroh. Di antaranya masalah karantina dan vaksinasi. "Setelah mendengar bahwa Indonesia akan karantina lagi selama tujuh hari mereka semakin mengulur waktu menunggu sampai Februari," katanya. 


×