Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi berbincang disela-sela sesi foto KTT G20 di La Nuvola, Roma, Italia, Sabtu (30/10/2021). | ANTARA FOTO/Pool via REUTERS/ Erin Schaff/rwa

Opini

29 Nov 2021, 06:03 WIB

Arsitektur Kesehatan dan Ekonomi Global

Dalam konteks arsitektur ekonomi global, Presidensi G-20 Indonesia mengusulkan pemulihan ekonomi inklusif.

 

INDRIANA KARTINI; Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

 

Tak lama lagi, pembukaan Presidensi G-20 dilaksanakan di Jakarta dan Bali pada Desember 2021. Pada 2022, Indonesia secara resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G-20) selama setahun penuh, dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G-20 pada November 2022.

Pada 31 Oktober 2021, Indonesia menerima presidensi dari Italia. Selaku Presidensi G-20 2022, Indonesia akan menjadi tuan rumah sejumlah pertemuan tingkat tinggi dunia. Pada Desember dilakukan kickoff Sherpa Track di Jakarta dan Kickoff Finance Track di Bali.

Terdapat dua isu utama dalam Presidensi G-20 Indonesia 2022, yakni Finance Track yang membahas isu ekonomi dan keuangan serta Sherpa Track membahas isu seperti perubahan iklim, kesehatan global, perdagangan, pariwisata, dan kesetaraan gender.

Dalam Presidensi G-20 2022, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, mengajak seluruh negara-bangsa mencapai pemulihan global lebih kuat dan berkelanjutan bersama.

Indonesia menekankan pemulihan ekonomi global secara inklusif mengingat keberhasilan suatu negara dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tak bertahan lama jika tak disertai keberhasilan negara lain.

Adanya scarring effect (bekas luka) dalam perekonomian negara akibat pandemi, berpotensi memperbesar ketimpangan pemulihan ekonomi antara negara maju dan berkembang. Maka, penanganan pandemi melibatkan pendekatan kesehatan juga ekonomi global.

 
Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, mengajak seluruh negara-bangsa mencapai pemulihan global lebih kuat dan berkelanjutan bersama.
 
 

Karena itu, Komunike G-20 pada Oktober 2021, menyepakati G-20 Joint Finance Health Task Force, diketuai Presidensi 2021 (Italia) dan Presidensi 2022 (Indonesia) untuk menyiapkan mekanisme prevention, preparedness, dan respons (PPR) pandemi.

Dalam KTT G-20 Italia pada Oktober 2021, Indonesia mengusulkan penguatan arsitektur kesehatan global berupa kolaborasi antarnegara dalam akses vaksin, protokol kesehatan antarnegara ketika outbreak pandemi dan mekanisme pendanaannya.

Ini penting mengingat dalam Deklarasi G-20 di Roma, Italia ditegaskan komitmen 70 persen penduduk dunia harus sudah divaksin minimal pada pertengahan 2022 atau 40 persen pada akhir 2021.

Namun, vaksinasi di negara miskin masih rendah, seperti negara-negara Afrika baru enam persen. Di negara maju sudah lebih dari 70 persen, bahkan mendekati 100 persen seperti Uni Emirat Arab. Indonesia sendiri baru 40 persen.

Inilah salah satu yang diperjuangkan Indonesia dalam Presidensi G-20. Bahkan, di masa Presidensi G-20 Arab Saudi 2020, Sherpa Indonesia mengusulkan vaksin Covid-19 menjadi global public goods yang dapat diakses secara universal.

Dalam konteks arsitektur ekonomi global, Presidensi G-20 Indonesia mengusulkan pemulihan ekonomi inklusif. Indonesia menekankan pentingnya koordinasi kebijakan global (exit policy).

 
Dalam konteks arsitektur ekonomi global, Presidensi G-20 Indonesia mengusulkan pemulihan ekonomi inklusif.
 
 

Mengingat saat pandemi negara G-20 melakukan kebijakan extraordinary di bidang fiskal dan moneter, tantangannya kapan exit policy diterapkan, yakni dengan mengurangi intervensi kebijakan ekonomi makro secara bertahap dan terkoordinasi.

Ini penting mengingat kemampuan pemulihan ekonomi beragam. Dalam konteks ini, Indonesia selaku negara berkembang di G-20, memiliki kepentingan strategis mendorong pemulihan ekonomi lebih seimbang guna meminimalisasi ketimpangan ekonomi dunia.

Momentum pemulihan

Presidensi G-20 2022 momentum pemulihan. Dalam konteks kepentingan nasional, ini peluang mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi. Pada 2020, Bank Dunia memperkirakan 100 juta orang jatuh dalam kemiskinan ekstrem secara global.

Khusus Indonesia, per September 2020, kemiskinan naik ke angka double digit sebesar 10,19 persen (Kementerian Keuangan, 2021). Angka pengangguran terbuka per Agustus 2021 mencapai 6,49 persen (BPS, 2021).

Pemimpin Sherpa Track G-20 Indonesia memproyeksikan manfaat ekonomi dari Presidensi G-20. Dari 150 pertemuan dan side events selama 12 bulan, jika dilaksanakan secara fisik, diperkirakan peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun. Penambahan PDB hingga Rp 7,4 triliun, serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.

 
Dari 150 pertemuan dan side events selama 12 bulan, jika dilaksanakan secara fisik, diperkirakan peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun.
 
 

Mengingat dalam Presidensi G-20 Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan nasional dan global, diharapkan Indonesia mampu menyuarakan kepentingan negara berkembang dengan membangun soliditas di antara mereka seperti dilakukan negara maju di G-7.

Usulan vaksin Covid-19 menjadi global public goods harus terus diperjuangkan Indonesia guna memenuhi komitmen pencapaian vaksinasi 70 persen penduduk dunia.

Selain itu, pemulihan ekonomi global dengan mengedepankan inklusivitas harus diperjuangkan, termasuk mengoordinasikan exit policy secara bertahap di antara negara G-20 dan memastikan tidak ada negara tertinggal dalam percepatan pemulihan ekonomi.

Bila mampu memperjuangkan kepentingan nasional dan global secara seimbang, Indonesia akan menciptakan reputasi baik, khususnya dalam resiliensi ekonomi dalam menghadapi krisis.


×