Warga mengantri untuk menerima suntikan vaksinasi Covid-19 di Lisbon, Portugal. Jumat (13/8/2021). | AP/Armando Franca

Internasional

29 Nov 2021, 03:45 WIB

Di Portugal, Aturan WFH Undang Kontroversi

Tanpa arahan kerangka hukum dari Komisi Eropa, negara-negara Eropa seakan gagap menyusun aturan tentang WFH.

OLEH DWINA AGUSTIN

Aturan baru Portugal tentang bekerja dari rumah atau work from home (WFH) membuat negara Uni Eropa (UE) itu terdengar seperti surga bagi pekerja. Bayangkan saja, perusahaan tidak boleh coba-coba menghubungi staf mereka di luar jam kerja.

Perusahaan juga harus membantu staf membayar tagihan gas rumah, listrik, dan internet pekerja. Atasan dilarang menggunakan perangkat lunak digital untuk melacak kelakuan pekerja mereka saat tidak bekerja di kantor.

Aturan itu terdengar begitu menguntungkan pekerja. Namun, ada satu masalah: aturan itu sulit diterapkan. Pengkritik menyebutkan, aturan itu seperti “setengah matang”, tidak terinci, dan tidak praktis. Bahkan, aturan itu bisa saja membuat perusahaan enggan mengizinkan pekerjanya untuk WFH.

"Penyusunan aturan itu amat buruk dan tidak sesuai kebutuhan siapa pun,” kata pengacara ketenagakerjaan di PLMJ, salah satu firma hukum utama Portugal, Jose Pedro Anacoreta, yang ditulis Associated Press, Sabtu (27/11).

Pandemi memang mempercepat perkembangan digitalisasi pekerjaan dan aturan pekerjaan menjadi lebih fleksibel. Uni Eropa kerap dinilai memiliki perlindungan pekerja yang amat baik, bahkan dibanding Amerika Serikat.

photo
Dua perempuan berjalan melintasi restoran di Lisbon, Portugal, Kamis (19/11/2021). - (AP/Armando Franca)

Tanpa arahan kerangka hukum dari Komisi Eropa, negara-negara Eropa seakan gagap menyusun aturan tentang WFH. Ketika pekerjaan rumahan tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, hak untuk mengabaikan urusan pekerjaaan di luar jam kerja sudah berlaku di negara seperti Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Belgia. Kini, hak itu kemungkinan diadopsi sebagai standar baru.

Tak dipungkiri, teknologi yang memungkinkan WFH juga membuka peluang bagi pelanggaran. Misalnya saja, kemungkinan membahas pekerjaan di luar jam kantor. Akibatnya, akan sulit memisahkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan.

Tapi Portugal mengambil konsep itu selangkah lebih maju, dengan mengalihkan tanggung jawab ke perusahaan. "Majikan memiliki kewajiban untuk menahan diri dari menghubungi karyawan di luar jam kerja, kecuali dalam situasi force majeure," demikian isi aturan baru, mengacu pada peristiwa yang tidak terduga atau tidak dapat dikendalikan.

Denda untuk perusahaan yang melanggar hukum mencapai hampir 10 ribu euro untuk setiap pelanggaran.

Portugal, salah satu negara termiskin di Eropa, mungkin memberlakukan aturan itu pada 1 Desember 2021. Aturan itu lahir dari gagasan Partai Sosialis moderat-kiri yang telah memerintah Portugal sejak 2015. Menjelang pemilihan untuk pemerintahan baru pada 30 Januari, partai berkuasa ini ingin memoles citra progresifnya.

photo
Perempuan melintasi jalan Bairro Alto di Portugal, Kamis (1/7/2021). - (AP/Armando Franca)

Terkait pembatasan jam kerja, bagaimana dengan orang Eropa yang bekerja di pasar keuangan? Padahal mereka perlu mengetahui apa yang terjadi di negara lain dan memiliki rekan kerja di zona waktu yang berbeda? Bagaimana jika ada mesin industri perlu diperbaiki oleh teknisi yang sedang WFH?  

Pekerja di bidang komunikasi di Lisbon, Andreia Sampaio, setuju dengan tujuan undang-undang tersebut. Hanya saja,  dia menganggapnya terlalu umum dan akan sangat sulit untuk ditegakkan.

"Kita harus memiliki akal sehat. Kita harus menilai setiap kasus berdasarkan penyebabnya," katanya, menambahkan bahwa dia tidak keberatan dihubungi di luar jam jika itu masalah yang mendesak.

Penyusunan aturan kerja baru di Portugal ini ternyata tidak melibatkan  Portuguese Business Confederation,  serikat perusahaan terbesar di negara itu.

Luis Henrique dari departemen hukum konfederasi menyatakan, aturan kerja jarak jauh harus fleksibel, disesuaikan dengan masing-masing sektor dan dinegosiasikan antara pemberi kerja dan staf. "(Aturan) tidak bisa berlaku satu untuk semua," kata Henrique.

Sumber : Associated Press


×