Dialog Jumat MUI Melawan Terorisme | Republika/Thoudy Badai

Khazanah

28 Nov 2021, 06:30 WIB

Perketat Seleksi Masuk MUI

BPET-MUI tengah fokus untuk mendorong pembaruan fatwa terorisme.

OLEH ANDRIAN SAPUTRA

Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET-MUI) menyarankan agar MUI ke depannya melakukan asesmen internal terhadap orang-orang yang menjadi perwakilan organisasi Islam yang masuk dalam keanggotaan MUI.

Asesmen ini dinilai sebagai langkah preventif agar tidak ada delegasi ormas yang menjadi anggota MUI terafiliasi  dengan kelompok-kelompok teroris. 

"Kami menyarankan kepada para ulama di internal MUI untuk melakukan semacam penilaian atau asesmen terhadap orang orang yang nanti masuk kepada MUI. Karena apakah basis rekomendasi itu cukup untuk kita bilang, ya sudah ini dari organisasi A, lalu kita terima, kita masukkan?" kata Ketua BPET-MUI, Muhammad Syauqillah kepada Republika beberapa waktu lalu.

Syauqillah mengatakan, BPET-MUI memang telah terbentuk sejak 2018. Namun demikian, kepengurusan yang dipimpinnya baru berjalan pada 2020.

Menurut Syauqillah dalam tugas BPET-MUI, tidak tercantum bahwa BPET-MUI dapat terlibat dalam melakukan asesmen terhadap orang-orang yang didelegasikan oleh ormasnya untuk masuk dalam struktur keanggotaan MUI. BPET-MUI dapat memberikan masukan agar asesmen internal bisa dilakukan. Selain itu, internalisasi wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk diperkuat.

 
Internalisasi wawasan kebangsaan menjadi sangat penting untuk diperkuat.
 
 

Syauqillah pun mengatakan, BPET-MUI tengah fokus untuk mendorong pembaruan fatwa terorisme. Menurut dia, terdapat banyak aspek yang belum terjangkau atau dijelaskan secara spesifik oleh fatwa terorisme semisal tentang keterlibatan anak dan perempuan, serta soal pendanaan terorisme. Selain itu BPET terus melakukan edukasi kepada publik tentang pencegahan terorisme dan pendanaan aksi terorisme. 

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi berpendapat asesmen justru perlu dilakukan mulai dari organisasi-organisasi yang mengirimkan delegasinya ke MUI. Kendati demikian, dia menjelaskan, akan lebih baik bila kemudian MUI meneruskan proses screening ketika menerima delegasi dari ormas. 

"Screening awalnya itu harus dari organisasi islamnya. Jangan sampai kecolongannya di MUI. Karena MUI ini kan bagaimana pun lembaga fatwa, artinya supaya output fatwanya dari MUI itu supaya tidak terkontaminasi. Memang harus dari ormas yang mengirimkan ulama itu. Kalau MUI melakukan screening berikutnya alangkah bagusnya," kata dia.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (republikaonline)

Menurut Islah, MUI mempunyai kewenangan penuh untuk menolak delegasi ormas bila dalam hasil asesmen meragukan. Meski begitu, untuk melakukan asesmen baik di ormas maupun di MUI perlu melibatkan lembaga-lembaga lainnya seperti dari Densus 88, Badan Intelijen Negara (BIN), serta psikolog yang kompeten dibidangnya. 

Ketua PP Muhammadiyah yang juga Dewan Pertimbangan MUI Prof Dr Dadang Kahmad berpendapat penangkapan Zain An Najah oleh Densus 88 menjadi peringatan untuk organisasi keagamaan agar dapat menyeleksi dengan ketat di internal organisasi.

Dadang mengaku selama ini MUI mempercayakan pada ormas terkait orang-orang yang didelegasikan ke MUI.  Menurut Dadang, MUI akan kesulitan untuk melakukan asesmen terhadap delegasi ormas bila tanpa bekerja sama dengan intelijen.

“Tidak ada salahnya ke depan kita bekerja sama dengan instansi terkait atau aparat terkait yang punya akses terhadap penelusuran seseorang itu," kata  Dadang.

 
Tidak ada salahnya ke depan kita bekerja sama dengan instansi terkait atau aparat terkait yang punya akses terhadap penelusuran seseorang itu.
 
 

Dadang mengatakan organisasi keagamaan juga perlu memiliki screening yang ketat terhadap delegasi yang akan dikirimkan ke MUI. Menurut dia, ormas harus mengetahui betul rekam jejak kadernya dan mematikan tidak terafiliasi dengan jaringan-jaringan terorisme.

Hal itulah yang telah dilakukan oleh PP Muhammadiyah. Menurut Dadang, orang-orang yang diberikan amanat di Muhammadiyah telah melalui seleksi yang ketat dan memiliki prestasi yang baik di organisasi. 

"Kalau Muhammadiyah untuk jadi pimpinan itu berliku-liku, dengan seleksi beberapa kali, tidak bisa orang tiba-tiba harus jadi pimpinan.  Saya kira insya Allah dari Muhammadiyah itu terseleksi," kata dia.


×