Polisi menangkap aktivis Papua saat melaksanakan aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Polisi mengamankan 17 aktivis Papua yang melaksanakan aksi peringatan Roma Agreement ke-59 karena menimbulkan kerumunan pada masa PP | Republika
26 Nov 2021, 03:50 WIB

Panglima Diimbau Ajak Bicara Warga Papua

Andika berdialog dengan Mahfud soal peristiwa Paniai Berdarah.

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merencanakan kunjungan ke Papua, sekaligus menyampaikan sejumlah pendekatan baru dalam menangani konflik yang terjadi di Papua pekan depan. Jaringan Damai Papua (JDP) berharap agar masyarakat yang berada di wilayah konflik dapat dilibatkan dalam kunjungan tersebut. 

"Saya atas nama JDP berpesan agar Panglima TNI mau mengajak rakyat korban kekerasan di kawasan Puncak dan Pegunungan Tanah Papua untuk berbicara secara bebas dan tidak di bawah pengawasan tentang apa yang selama ini mereka rasakan akibat konflik antara TNI-Polri dengan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata)," kata juru bicara JDP, Yan Warinussy, kepada Republika, Kamis (25/11). 

Yan mengatakan, Panglima TNI juga dapat memberi waktu untuk bertemu dan berbicara dengan pimpinan umat Kristiani di kawasan Pegunungan Tengah maupun organisasi masyarakat sipil Papua. "Panglima dapat mengajak JDP dan juga Dewan Adat Papua (DAP) untuk berperan aktif dalam mendorong serta merancang dialog damai di Tanah Papua," ujarnya.

Selain itu, Yan menilai, perwakilan maupun juru bicara kelompok tertentu, seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga perlu dilibatkan dalam kunjungan Panglima TNI mendatang. "Minimal juru bicara atau perwakilan resminya dan mesti dijamin keamanannya untuk bertemu," tutur dia. 

Terkait

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib sebelumnya juga berharap Panglima TNI mau mendatangi Kantor MRP untuk membahas penyelesaian konflik di Papua. "Masalah konflik Papua itu harus melibatkan aktor-aktor yang berkonflik dan duduk bicara dengan sama-sama kita diskusi. Jadi kalau memang komunikasinya seperti apa, hal-hal teknisnya perlu dibicarakan," jelas dia. 

Kondisi keamanan di Papua, utamanya di wilayah Pegunungan Tengah Papua memang makin rawan dua tahun belakangan. Kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) kian aktif melakukan serangan, demikian juga keberadaan TNI-Polri melalui Satgas Nemangkawi kian terlihat. 

Sepanjang tahun ini saja, tak kurang dari 18 angota TNI-Polri gugur di Papua. Yang terkini, Sertu Ari Baskoro gugur ditembak dalam kontak senjata di Yahukimo, enam hari lalu.

Sedangkan 11 anggota kelompok separatis dibunuh TNI-Polri tahun ini dan sedikitnya 20 warga sipil meninggal, baik oleh senjata TNI-Polri maupun TPNPB-OPM. Ribuan warga saat ini mengungsi di Ilaga, Intan Jaya, Nduga, dan Pegunungan Bintang. 

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sejauh ini telah menemui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo serta Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin terkait rencana ke Papua. Pada Kamis (25/11), Panglima menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis (25/11). 

Dalam pertemuan itu, Mahfud dan Andika membahas dua hal utama. "Pertama, pendekatan baru tentang penanganan Papua. Kalau prinsip pendekatannya sudah dituangkan dalam Inpres Nomor 9 tahun 2020, yang kemudian dilanjutkan dengan Keppres nomor 20 tahun 2020," kata Mahfud kepada wartawan usai pertemuan.  

Menurutnya, pendekatan Papua harus melalui pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. "Artinya, di Papua itu pendekatannya bukan senjata, tapi kesejahteraan," kata dia.

Pendekatan teknis berupa operasi teritorial, bukan operasi tempur. Mahfud menyebut, dalam pertemuan ini, Andika telah menyampaikan berbagai gagasan mengenai pendekatan baru dalam menangani Papua. "Nanti akan disampaikan pada saatnya," ucap Mahfud. 

Hal kedua yang dibahas oleh Mahfud dan Andika adalah pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI. Salah satunya yang didiskusikan, yakni kasus Paniai Berdarah yang terjadi pada awal masa Presiden Joko Widodo. 

Peristiwa tersebut terjadi pada 7-8 Desember 2014. Kala itu amuk sejumlah oknum TNI menyebabkan kematian empat remaja dengan luka tembak dan luka tusuk. Sebanyak 21 orang lain juga mengalami luka penganiayaan. Komnas HAM menyatakan kejadian itu sebagai pelanggaran HAM berat pada 2020. Hingga saat ini tak ada oknum TNI yang dipidana terkait kasus itu. 

"Itu ada yang melibatkan TNI. Nanti yang menyangkut TNI ini, Bapak Panglima (Andika Perkasa) akan berkoordinasi dengan kita. Pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, baik prosedurnya maupun pembuktiannya nanti akan dianalisis akan kita selesaikan," kata Mahfud. 

Dalam kesempatan itu, Andika Perkasa masih juga enggan membeberkan gagasan yang sudah disiapkan untuk penanganan Papua. "Saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan pemerintah. Dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua pekan depan," tutur Andika. 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman saat ini telah berada di Papua. Ini adalah rangkaian kunjungan perdananya setelah dilantik menjadi KSAD 17 November lalu.

Dalam kunjungannya, ia menekankan perlunya perubahan sikap tentara di Papua. “Saya sampaikan kepada seluruh prajurit, kalian (militer) harus dicintai oleh rakyat Papua. Kalian harus hadir di tengah-tengah masyarakat Papua, sekecil apa pun,” kata Dudung di Kodam Kasuari, Manokwari, Papua Barat, kemarin. 

Dudung memerintahkan agar kehadiran militer di Papua menjadi tempat mengadu dan pemberi solusi dari semua ragam keluhan dan kesulitan warga di Bumi Cenderawasih. Saat di Timika, Papua, sehari sebelumnya, ia juga meminta TNI merangkul kelompok separatis.

"Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata, tapi bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI," ujar dia.

Hampa

Terkait langkah Panglima TNI dan KSAD, Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom mengungkapkan keraguannya. “Seperti menjaring angin, hampa,” kata dia kepada Republika, kemarin.

photo
Dua petugas keamanan mengamankan seorang pemuda yang mengikuti peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Lapangan Timika Indah Mimik, Papua, Kamis (1/12/2019). Perayaan tersebut akhirnya dibubarkan oleh aparat gabunganTNI/Polri karena mereka melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora. - (ANTARA)

Ia menuturkan, warga Papua sudah terlalu lama menyaksikan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan TNI-Polri di Papua sehingga sukar diraih kembali simpatinya. Saat menempuh kuliah di Yogyakarta sekitar tahun 1990-an, TNI-Polri di daerah itu memperlakukan orang Papua dengan baik.

Jika terjadi permasalahan, ungkapnya, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan maupun melalui hukum yang berlaku. Namun, hal ini tidak terjadi di Papua.

Sebby Sambom juga menolak adanya perundingan maupun dialog dengan TNI-Polri untuk menyelesaikan konflik Papua. Pihaknya hanya mau berunding dengan level menteri negara di bawah Presiden Joko Widodo, bukan dengan TNI-Polri. 

“Jadi tidak ada perundingan, dialog dengan TNI-Polri. Yang bisa bicara, layak dan levelnya itu kami juru runding TPNPB-OPM dengan Indonesia, tim delegasi Indonesia, yaitu kabinet Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo. Itu level yang layak untuk kami bisa bicara. TNI-Polri kan bukan tempatnya,” kata Sebby.


×