Foto udara perumahan di kaki Gunung Geulis, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (16/10/2020). Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan dapat menyalurkan kredit kepemilikan rumah sebanyak 75.000 unit di tahun 2021. | ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Ekonomi

24 Nov 2021, 07:28 WIB

Pemerintah Upayakan Kemudahan Memiliki Rumah

BTN menggenjot penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

SEMARANG — Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membantu warga miskin memiliki tempat tinggal layak, direplikasi beberapa daerah di Indonesia. "Inovasi aplikasi ini sudah ditiru beberapa provinsi antara lain Provinsi Kalimantan Utara," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat presentasi secara daring Kepala Daerah Terinovatif Kategori Provinsi dan Kabupaten di Semarang, Selasa.

Inovasi yang diberi nama "Jagani Omah Bareng Arum" atau "Jateng Gayeng Ndandani Omah Bareng Aplikasi Simperum" ini disampaikan Ganjar pada kegiatan penghargaan tahunan yang digelar Kementerian Dalam Negeri dengan tajuk Innovative Government Award (IGA) 2021.

Menurut Ganjar, "Jateng Gayeng Ndandani Omah Bareng" ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan yang juga digunakan untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan.

"'Jateng Gayeng Ndandani Omah Bareng' ini Jateng yang asyik, yang membahagiakan, ayo bersama-sama memperbaiki rumah yang tidak layak huni," ujarnya.

Inovasi "Jateng Gayeng Ndandani Omah Bareng" juga diimplementasikan ke total sasaran sebanyak 125 desa yang tersebar di lima daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, serta Kebumen.

"Ketika nanti sampai akhir tahun ini (target) kemiskinan ekstrem mesti nol, kami sudah punya 'roadmapnya'," katanya.

Ganjar mengklaim inovasi ini bisa memberikan akurasi data rumah tidak layak huni (RTLH) sampai angka 80 persen dan nihil duplikasi data sehingga lebih presisi dan akurat.

"Efisiensi waktu dari tujuh hari menjadi 75 menit, efisiensi biaya karena paperless dan juga efisiensi SDM yang semula tiga orang kini bisa satu orang," ujarnya.

BTN genjot penyaluran KPR Subsidi 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus menggenjot penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk memenuhi target 11 ribu unit hingga akhir 2021.

Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar mengatakan, salah satu strategi perseroan, yaitu dengan menggelar akad KPR BP2BT massal yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Gelaran akad Kredit Massal KPR BP2BT merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-45 KPR yang jatuh pada 10 Desember. Adapun pada akhir pekan ini, BTN secara serentak berhasil melakukan akad kredit massal KPR BP2BT sebanyak 2.150 unit.

"Sementara, yang sudah kita realisasikan sebelumnya hingga kemarin itu lebih dari 4.000 unit, sehingga dengan akad hari ini (kemarin—Red) BTN sudah menuju hampir 7.000 unit. Kita akan lakukan akad massal sampai akhir November sehingga kami berharap target 11 ribu itu akan tercapai hingga akhir tahun 2021," kata Hirwandi di Jakarta, Ahad (21/11).

Hirwandi menyampaikan, gelaran akad kredit massal itu juga bentuk keseriusan dari Bank BTN dalam membantu pemerintah menggenjot program Pembangunan Sejuta Rumah dan mengurangi backlog perumahan dengan skema KPR BP2BT. Untuk itu, perseroan mendorong pengembang mempercepat akad atau realisasi KPR BP2BT.

"Setelah kuota KPR FLPP tahun habis maka Bank BTN juga secara serius membantu pemerintah untuk mendorong pembiayaan melalui skema KPR BP2BT agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap dapat memiliki rumah di samping bisnis para pelaku pembangunan perumahan yang berdampak pada 174 industri ikutannya berjalan," kata Hirwandi.

Hirwandi berharap, ke depannya, tidak ada lagi pembedaan yang dilakukan pengembang terhadap KPR FLPP dan KPR BP2BT. Pasalnya, keduanya merupakan KPR subsidi yang sangat bermanfaat dan memudahkan MBR dalam memiliki rumah.

"Apalagi, kini ada dana talangan dari BTN untuk uang muka bagi KPR BP2BT, sehingga pengembang tidak perlu khawatir cash flow-nya terganggu," ujar Hirwandi.

Menurut Hirwandi, dengan dana talangan dari BTN, pencairan subsidi uang muka hingga Rp 40 juta bisa dilakukan di depan sehingga pengembang tidak perlu menunggu pencairan pemerintah yang mungkin butuh waktu.

Kemudian, dari sisi masyarakat konsumen atau debitur, BTN memberikan kemudahan angsuran sama dengan angsuran FLPP dan memberikan pilihan suku bunga tetap selama lima tahun dan 10 tahun.

"Kedua, angsurannya itu jauh lebih rendah dari FLPP sehingga dilihat dari konsumen keuntungannya ada dua, yaitu konsumen beli rumah senilai Rp 150 juta, namun mereka membelinya hanya Rp 110 juta karena Rp 40 juta di subsidi, yang kedua, keuntungannya angsurannya hampir sama bahkan lebih rendah dari pada KPR FLPP," kata Hirwandi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengapresiasi upaya BTN dalam menyalurkan KPR BP2BT. "Kami mengucapkan terima kasih kepada BTN yang bekerja keras menyalurkan produk KPR BP2BT yang jika melihat sejarahnya pada awal-awal agak seret penyalurannya, walaupun kami meyakini perubahan ini sangat baik," ujar Herry.

Herry mengatakan, KPR BP2BT sangat baik karena mengajak masyarakat untuk membiasakan menabung, apalagi dari sisi bank produk tersebut tidak mendistorsi pasar. Kelebihan lainnya, BTN bisa menyalurkan kreditnya dengan bunga pasar, sedangkan ketidakmampuan MBR ditutup pemerintah dengan tunai sebesar hingga Rp 40 juta sehingga hanya sisanya yang harus dicicil.

Sumber : Antara


×