Suasana pertemuan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufig F al-Arabiah di Makkah, Senin (22/11/2021). | kemenag

Kabar Utama

24 Nov 2021, 03:50 WIB

Saudi Belum Pastikan Jadwal Umrah

Pejabat Kemenang meyakini pengumuman umrah tak lama lagi.

JAKARTA -- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menemui Menteri Urusan Haji dan Umrah Saudi Tawfiq F al-Rabiah mengenai kepastian pembukaan umrah bagi jamaah Indonesia. Kendati masih belum ada jadwal pasti, sejumlah pejabat mengungkapkan janji Saudi yang akan mengumumkan hal itu selekasnya.

"Menteri Urusan Haji dan Umrah Saudi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri kesehatan, HE Tawfiq F al-Rabiah menyampaikan, Kerajaan Arab Saudi memberikan jaminan rencana pembukaan umrah bagi Indonesia dalam waktu dekat," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief kepada Republika, Selasa (23/11). 

Menteri Agama melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi pada Senin (22/11). Pertemuan itu disebut berlangsung dengan hangat dan penuh keakraban serta membicarakan berbagai hal.

Mengenai kebijakan pembukaan umrah untuk jamaah asal Indonesia, Menteri Haji Saudi menegaskan, pihaknya masih melakukan koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri. 

Turut disampaikan juga, mereka yakin akan dapat segera membuka kesempatan umrah untuk Indonesia. Menteri Haji juga mempertimbangkan fakta penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang berjalan sangat baik. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (@republikaonline)

"Dr Tawfiq Rabiah juga menegaskan, kementeriannya sudah mendapatkan arahan agar jamaah dari Indonesia menjadi salah satu prioritas karena jumlah jamaahnya yang banyak," ujar Hilman. 

Sepekan sebelumnya telah dilakukan perbincangan awal dalam bentuk senior official meeting (SOM) antara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag dan Wakil Menteri Urusan Haji dan Umrah Saudi, Selasa (16/11).

Pertemuan itu dilakukan untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih teknis. Selain dirjen PHU, hadir pula dalam pertemuan tersebut Konsul Jenderal RI Jeddah, Staf Khusus Menteri Agama, Direktur Umrah dan Haji Khusus, serta Konsul Haji di Jeddah.

Dalam SOM tersebut disepakati beberapa hal teknis untuk mengatur dan menyiapkan perjalanan umrah dan haji dari Indonesia. Wakil Menteri Abdul Fattah bin Sulaiman Mashat menekankan, pelaksanaan haji tahun 2022 sangat mungkin menggunakan mekanisme dan protokol kesehatan yang sama dengan umrah pada masa pandemi.

"Artinya, Pemerintah Indonesia didorong dapat menyelenggarakan ibadah umrah serta manasiknya dengan protokol kesehatan yang akan disiapkan untuk pelaksanaan haji di masa pandemi," kata Dirjen PHU.

Tak hanya itu, kepada pihak Kerajaan Saudi ia juga menyampaikan, Indonesia sudah melakukan persiapan matang dan komprehensif agar dapat mengirimkan jamaah umrahnya ke Arab Saudi. 

"Pertemuan itu akhirnya menyepakati untuk 'memasak dan mematangkan bersama', baik skenario, protokol, dan penjadwalan yang lebih detail untuk keberangkatan jamaah umrah dalam waktu dekat," ujar Hilman Latief.

Empat skenario 

Perbincangan tersebut menghasilkan empat skenario mengenai pengaturan umrah di Indonesia. Pertama, jamaah yang menggunakan vaksin dari Cina, seperti Sinovac dan Sinopharm, dengan lengkap atau dua dosis sudah dapat diterima tanpa kewajiban telah mendapatkan vaksin booster

Selanjutnya, aturan karantina diberlakukan untuk jamaah asal Indonesia selama tiga hari dua malam. Kedisiplinan menjalankan karantina menjadi perhatian kedua belah pihak dalam SOM.

"Ketiga, dipastikan tidak ada fake certificate atau sertifikat bodong dari dokumen kesehatan yang dibawa jamaah, baik untuk vaksin dan terutama PCR. Untuk itu, harus ada validasi sertifikat PCR yang disepakati kedua negara," kata dia.

Terakhir, kedua pihak menyepakati kebijakan manasik terpadu yang berkaitan dengan pelaksanaan umrah pada masa pandemi bagi jamaah Indonesia di Arab Saudi. 

photo
Suasana pertemuan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufig F al-Rabiah di Makkah, Senin (22/11/2021). - (kemenag)

Lebih lanjut, Hilman menyebut keputusan pelaksanaan haji diambil oleh Komite Tinggi Haji Arab Saudi yang dipimpin Gubernur Makkah Pangeran Khalid bin Faisal, Menteri Urusan Islam HE Abdul Latif Ali Sheikh, serta Gubernur Madinah Pangeran Faisal bin Salman. 

Saat ini, tim teknis di Indonesia dan Saudi terus mempersiapkan diri menyusun secara detail skenario, protokol, dan penjadwalan keberangkatan sembari menunggu izin final dalam waktu dekat untuk pelaksanaan umrah. Keputusan tersebut akan dikeluarkan oleh Komite Tinggi setelah mendapatkan arahan dari Dewan Malaki (Dewan Kerajaan).   

Konsul Jenderal Republik Indonesia RI Jeddah Eko Hartono juga menuturkan, pihak Kerajaan Saudi yang akan mengumumkan pelaksanaan umrah. "Insya Allah akan segera diumumkan umrah oleh Saudi. Demikian juga dengan pencabutan larangan terbang langsung. Tapi, resminya, ya, menunggu dulu," kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (23/11).

Ia menyebut belum ada tanggal pasti mengenai pengumuman dari Kerajaan Saudi. Mereka hanya menyampaikan bahwa itu akan diputuskan segera dan Indonesia menjadi prioritas dalam pelaksanaan ibadah umrah.

Menteri Haji Saudi saat ini adalah mantan Menteri Kesehatan. Karena itu, ia tahu persis perkembangan kasus dan penanganan Covid-19 di Indonesia. Selain itu, Konjen Eko menyebut Menteri Tawfiq F al-Rabiah kenal dekat dengan Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin.

"Intinya, beliau mengapresiasi keberhasilan penanganan Covid-19 kita dan berharap itu terus berlanjut. Nantinya, umrah juga akan menerapkan prokes ketat juga," lanjutnya.

Ia menyebutkan, direncanakan ada program manasik terpadu. Tujuannya agar jamaah lebih siap dengan protokol kesehatan dalam beribadah. 

Sampai saat ini, Eko melanjutkan, ada 16 negara yang sudah mengirimkan jamaah umrah, termasuk Malaysia dan Singapura. Adapun jumlah jamaah asing yang masuk ke Saudi sekitar 58 ribu orang. 

"Itu belum banyak membawa impact buat Saudi. Misal Malaysia, cuma 25 orang. Karena lima besar negara yang membawa jamaah belum bisa masuk, yaitu Pakistan, Indonesia, Turki, Mesir, dan India," katanya. 

Di sisi lain, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto yang ikut hadir dalam pertemuan yang dilakukan Menteri Agama menyebut hasil kunjungan akan dibahas saat rapat kerja (raker) di Jakarta bersama DPR. "Nanti secara resmi hasil kunjungan selama di Saudi akan disampaikan Pak Menag pada raker bersama Komisi VIII, insya Allah, pekan depan," ujarnya. 

Yandri menyatakan, pertemuan itu dalam rangka lobi perihal pelaksanaan haji dan umrah. Selama pertemuan, pembicaraan kedua pihak disebut berjalan dengan baik. 

Aturan Memberatkan

Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) berharap, kunjungan Kementerian Agama dapat menghapuskan persyaratan umrah yang memberatkan jamaah. Perlu komunikasi yang baik dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan jajaran agar Saudi mau menghapuskan semua syarat yang memberatkan itu.

"Negosiasikan hal-hal yang memberatkan agar bisa jadi dimudahkan," kata Ketua Umum Sapuhi, Syam Resfiadi, kepada Republika, Selasa.

Syam menegaskan, Kemenag harus mampu meyakinkan otoritas Saudi bahwa Indonesia berkomitmen untuk taat aturan protokol kesehatan agar jamaah bebas Covid-19. 

Untuk itu sejak di Indonesia, jamaah yang diberangkatkan harus bebas dari Covid-19. "Komitmen apa yang kita lakukan untuk meringankan persyaratan tersebut," katanya.

Menurut Syam, alasan Kemenag harus bisa meyakinkan Saudi bahwa jamaah Indonesia yang melakukan ibadah umrah bebas Covid-19. Apalagi, vaksin dosis kedua sudah mencapai target. "Karena pada dasarnya, kita sekarang sudah masuk ke 43 persen rakyat Indonesia herd immunity atau vaksin dua kali," katanya.

Tentunya, menurut Syam, dengan jumlah target 208 juta untuk terimunisasi vaksin Covid-19 ini perlu waktu panjang bagi rakyat Indonesia yang berjumlah besar. Meski demikian, target rakyat Indonesia divaksin sudah tercapai.

Banyak hal yang menjadi alasan Indonesia sampai saat ini belum mencapai vaksinasi 100 persen. Selain jumlah penduduk yang besar, vaksin buatan anak negeri belum selesai uji coba, sehingga perlu membeli vaksin dari luar negeri. "Juga memerlukan pembelian vaksin keluar karena vaksin di dalam masih dalam proses uji coba," katanya.

Syam menjelaskan, hal itu berbeda dengan Saudi yang hanya menargetkan 30 juta vaksinasinya, sehingga sekarang sudah masuk ke tahap vaksin dosis ketiga. Perbedaan semacam ini, menurut dia, perlu disampaikan agar Saudi mengetahui bahwa Indonesia adalah negeri dengan jumlah penduduk lebih banyak dari Saudi.

"Bahwa kita ini kepulauan, penduduknya lebih besar dibandingkan mereka, daratan dan penduduknya lebih kecil," katanya.

Syam pun berdoa, kunjungan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan jajaran ke Arab Saudi mendapat ridha Allah SWT, sehingga masalah umrah dan haji dapat diselesaikan dengan baik.

Menteri Agama mengatakan, pembicaraan dengan otoritas haji dan umrah Arab Saudi mengalami kemajuan menggembirakan. Hal ini disampaikan Menag setelah bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, HE Taufig F al-Rabiah, di Makkah, Senin (22/11).

"Menteri Taufig mengatakan, Indonesia adalah prioritas dalam masalah haji dan umrah," kata Menag Yaqut melalui pesan tertulis kepada Republika, Senin (22/11) malam.

Menag berharap, jamaah Indonesia bisa segera melepas kerinduannya untuk menunaikan ibadah umrah. Hasil pertemuannya dengan Menteri Haji Arab Saudi cukup progresif dan efektif.


×