Petugas pelayanan teknik dan vendor PT PLN (Persero) mengikuti gelar pemeriksaan peralatan kerja dan pasukan di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (5/5/2021). Gelar alat dan pasukan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kudus yang membawahi lima kabupaten y | YUSUF NUGROHO/ANTARA FOTO

Ekonomi

Transisi Energi Peluang Bisnis Baru PLN

PLN membuka layanan sertifikat energi terbarukan bagi industri maupun individu yang ingin menggunakan energi bersih.

JAKARTA -- PT PLN (Persero) menangkap peluang baru dari program transisi energi yang saat ini sedang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan karbon netral pada 2060.

"Transisi energi merupakan peluang untuk keberlanjutan bisnis kami, salah satunya dengan bisnis baru konversi kompor induksi dan kendaraan listrik," kata Manajer Pengelolaan Perubahan Iklim PLN Kamia Handayani dalam diskusi yang dipantau di Jakarta, Senin (22/11).

Bisnis baru yang juga digarap PLN saat transisi energi adalah Renewable Energy Certificate (REC). Perseroan membuka layanan untuk sertifikat energi terbarukan bagi industri maupun individu yang memang ingin menggunakan energi bersih.

Selain itu, PLN juga menjajaki bisnis karbon kredit untuk industri maupun individu yang ingin mengurangi jejak emisi karbon dalam bisnis mereka.

Kamia menyampaikan, pihaknya juga berpartisipasi dalam perdagangan karbon yang sekarang topiknya semakin hangat pascapenerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tentang pajak karbon dan peraturan presiden yang memuat nilai ekonomi karbon untuk pencapaian emisi.

Akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo menggaungkan pemanfaatan kompor listrik yang makin masif selain penggunaan mobil listrik. Menurutnya, peningkatan konsumsi listrik akan menguntungkan negara dari sisi neraca perdagangan.

Pasalnya, selama ini pemerintah harus mengimpor gas LPG sehingga berisiko mengorbankan devisa. Berkaca dari kinerja 2020, konsumsi LPG pada 2020 mencapai 8 juta ton. Adapun sebesar 6,1 juta ton atau 76 persen LPG berasal dari impor.

Sebenarnya, upaya mendorong penggunaan kompor induksi telah dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM No 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020 - 2024.

Salah satu fungsi beleid ini menjadi acuan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam bidang energi dan sumber daya mineral.

Selain itu, penggunaan kompor induksi juga mendukung target pemerintah dalam mendorong konsumsi listrik per kapita sebesar 1.408 kWh/kapita pada 2024.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo untuk memasifkan penggunaan kompor induksi idealnya disikapi oleh para jajarannya.

"Kompor induksi itu bisa jadi gaya hidup atau green community. Nah sekarang, perintahnya (Presiden) sudah betul, tapi yang di bawahnya sudah melaksanakan belum?" katanya, Senin (22/11).

Menurutnya, setelah gerakan mendorong penggunaan kompor listrik terjadi, pemerintah juga perlu memastikan penyediaan barang tersebut. Agus juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadirkan industri kompor listrik di Tanah Air.

"Kalau sudah didorong, nanti kompornya dari mana? Apakah impor, atau sudah ada kapasitas produksi yang memadai di dalam negeri?" ujarnya.

Terkait upaya membumikan penggunaan kompor listrik, sebenarnya PLN tengah mengencarkan gerakan konversi kompor LPG ke kompor induksi ditargetkan bisa berjalan hingga satu juta unit. Langkah ini melahirkan sinergi PLN dengan Bank Tabungan Negara. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat