Sekolah Roboh | Antara

Jakarta

19 Nov 2021, 06:07 WIB

DPRD: Usut Sekolah Roboh

Penyidik telah memeriksa tujuh saksi terkait sekolah roboh.

JAKARTA — Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda, meminta pelaksana dan pengawas konstruksi bangunan SMAN 96 yang sedang direnovasi dan roboh pada Rabu (17/11) kemarin, untuk bisa menjelaskan lebih lanjut. Pasalnya, secara teknis, kata dia, pengawas adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas insiden tersebut.

“Kita akan cari tahu penyebabnya kenapa bisa runtuh seperti itu,” kata Oman saat dihubungi Republika, Kamis (18/11).

Dia mengatakan, jika menilik secara dana, tentu tidak akan ada masalah kekurangan atau tidak sesuai uji kelayakan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, sesuai ketentuan awal, harga satuan per meter persegi, sudah diputuskan Pemerintah Provinsi DKI, selalu di atas harga standar.

Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya, Ima Mahdiah, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI mengaudit anggaran pembangunan SMA Negeri 96 yang roboh saat proses renovasi. "Kami mau cross check siapa kontraktornya, polisi harus masuk di sini, BPK juga harus masuk biar mengaudit," kata Ima.

Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memeriksa dan mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang. Ima menyebut renovasi di SMA Negeri 96 tersebut diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 33 miliar pada 2021.

"Kami di Komisi E menyampaikan ke mereka (Dinas Pendidikan) bahwa sekolah-sekolah ini kalau misalnya rehab berat sekalian rehab total jadi benar-benar tidak tambal sulam," kata Ima.

Diketahui, pemenang tender dari proyek rehab SMAN 96 adalah PT Adhi Karya, sedangkan Konsultan Perencana atau KSO adalah PT Penta Rekayasa. Berdasarkan sumber dari LPSE Jakarta, nilai tender (paket) adalah Rp 115 miliar. Sedangkan pagu untuk anggaran rehab sekolah tersebut adalah Rp 37 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap sekolah roboh di Jakarta Barat. Menurut dia, dinas terkait nantinya akan melakukan pengecekan dan mencari kepastian mengapa insiden itu bisa terjadi.

“Harapan kita jangan sampai ada sekolah yang roboh apalagi nanti digunakan buat sekolah ada anak-anak di situ. Ini penting sekali kami minta semua yang mengerjakan, para kontraktor, agar kerjakan sesuai dengan spesifikasi yang ada,” kata Riza.

Saat ini, petugas dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri mendatangi SMAN 96, Kamis. Di lokasi, beberapa petugas keluar dari mobil sambil mengeluarkan beberapa peralatan yang digunakan.

Setelah beberapa barang sudah disiapkan, petugas langsung masuk ke area gedung yang ditutupi seng setinggi sekitar dua meter. Pada saat yang sama, penyidik Polres Metro Jakarta Barat memeriksa tujuh saksi terkait robohnya gedung SMAN 96 Cengkareng saat proses perbaikan.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi terkait kecelakaan kerja bangunan robohnya. Puslabfor turun mau cek bangunan," kata Kepala Unit Krimsus Satreskrimum Polres Metro Jakarta Barat Ajun Komisaris Polisi Fahmi Fiandri.

Fahmi mengatakan, penyidik memeriksa tujuh saksi yang terdiri dari petugas lapangan, seperti mandor dan pekerja bangunan. Namun, beberapa saksi yang menjadi korban belum dapat dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan.

Sementara, empat pekerja yang menjadi korban robohnya gedung SMAN sudah pulang dari rumah sakit. Mereka pulang setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng sejak Rabu (17/11).

Humas RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Aris Pribadi mengatakan, empat korban tersebut terdiri dari satu orang yang mengalami luka parah di bagian kaki dan tiga lainnya mengalami luka ringan.

Satu korban yang mengalami luka berat meminta pulang dari rumah sakit dengan catatan bisa melakukan perawatan di rumah. Sedangkan untuk tiga korban yang mengalami luka ringan dinyatakan layak pulang oleh rumah sakit.

"Yang tiga lainnya hanya memar saja," kata dia. Aris memastikan pihaknya sudah melakukan perawatan secara maksimal sehingga keempat korban bisa kembali pulih.

Anggaran minim 

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang mengalokasikan anggaran minim untuk renovasi bangunan sekolah. Ima menilai, seharusnya renovasi sekolah menjadi program penting karena menyangkut langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan catatan, anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan anggaran rehabilitasi sekolah di Jakarta pada 2022 hanya sebesar Rp 21,2 miliar. Anggaran rehabilitasi tersebut jauh dibandingkan total anggaran Dinas Pendidikan yang mencapai Rp16,54 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Ima menyebutkan Komisi E sudah mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan anggaran rehabilitasi sekolah, tetapi eksekutif belum merealisasikan usulan tersebut. “Kami sudah sampaikan tiap tahun bahwa ini ada sekolah yang rusak sampai kami kunjungan ke sekolah-sekolah yang tidak layak pakai,” kata Ima.


×