JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memotong masa hukuman terhadap Habib Rizieq Shihab dari empat tahun menjadi hanya dua tahun. Putusan tersebut, terkait dengan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum, dan juga kuasa hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut, dalam kasus kabar bohong hasil pemeriksaan tes usab Covid-19 di RS Ummi, Bogor, Jawa Barat.

“Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (Habib Rizieq) menjadi pidana penjara selama 2 tahun,” begitu putusan kasasi hakim MA, yang disampaikan Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, Senin (15/11).

Putusan kasasi tersebut dibacakan oleh ketua majelis hakim Suhadi bersama dua hakim anggota, Soesilo dan Suharto pada Senin (15/11). Dalam putusan kasasi itu, disebutkan alasan objektif para hakim mengurangi masa pemenjaraan untuk Habib Rizieq.

Dikatakan hakim, Habib Rizieq, sebagai terdakwa sebetulnya memenuhi cukup bukti melakukan perbuatan pidana, yaitu menyiarkan kabar bohong. Kabar dan informasi bohong tersebut dinilai sengaja dilakukan Habib Rizieq untuk memunculkan keonaran di masyarakat.

“Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair  jaksa penuntut umum,” begitu dalam putusan kasasi. Akan tetapi, perbuatan Habib Rizieq itu hanya terjadi di media massa.

Menurut hakim, dari perbuatan Habib Rizieq, tidak memunculkan korban jiwa, fisik, atau kerugian harta benda terhadap pihak-pihak lain. Pun, dikatakan hakim, pengurangan hukuman mengingat Habib Rizieq juga dijatuhi pidana dalam perkara yang lain. Sebab itu, HRS layak untuk mendapatkan hukuman pidana yang lebih ringan.

“Oleh karena itu, penjatuhan pidana oleh judex facti kepada terdakwa selam 4 tahun, dipandang terlalu berat. Sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa patut atau beralasan untuk diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan,” begitu dalam putusan hakim MA.

Hasil kasasi MA tersebut, tertuang dalam putusan 4471 K/Pid.Sus/2021 dan resmi mengubah putusan PT DKI Jakarta 30 Agustus 2021 atau putusan PN Jakarta Timur, 24 Juni 2021 lalu.

Dalam kasus Habib Rizieq ini, sebetulnya ada tiga perkara yang saling terkait. Kasus pertama terkait kerumunan dan pelanggaran protokol Covid-19 di Petamburan. Atas kasis tersebut, PN Jaktim menghukumnya delapan bulan penjara. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hakim memenjarakan Habib Rizieq selama dua tahun penjara.

Sedangkan dalam kasus kedua, terkait dengan kerumunan di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Terkait kasus kedua itu, PN Jaktim menjatuhkan hukuman denda Rp 20 juta terhadap Habib Rizieq. Hukuman denda itu juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hakim memenjara Habib Rizieq selama 10 bulan penjara.

Kasus ketiga, terkait dengan penyampaian kabar bohong hasil tes usap Covid-19 di RS UMMI Bogor. Terkait kasus itu, PN Jaktim menghukum Habib Rizieq selama empat tahun penjara. Namun, baik jaksa maupun pihak Habib Rizieq mengajukan banding di PT DKI Jakarta. Pada Senin (30/8), PT DKI Jakarta menolak banding Habib Rizieq dan menguatkan putusan PN Jakarta Timur.  

Merespons putusan itu, kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar menegaskan, pihaknya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). "Putusan banding dzalim, kita wajib kasasi ke MA, untuk lawan kedzaliman dan tegakkan keadilan," ujar Aziz Yanuar saat dikonfirmasi, Selasa (31/8).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat