Pengunjuk rasa membentangkan poster di kawasan Patung Kuda, jakarta, Rabu (10/11/2021). Aksi dari berbagai elemen buruh ini menuntut kenaikan upah sebesar 7-10 persen dan pencabutan omnibus law . | ANTARA FOTO/Paramayuda

Nasional

12 Nov 2021, 03:45 WIB

Jokowi Tekankan Stabilitas Politik

Jokowi mengatakan, ia belum memikirkan perombakan kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dalam situasi saat ini. Upaya menjaga stabilitas politik, di antaranya melalui dukungan dari partai politik.

"Saya kira bahwa stabilitas politik sangat penting sekali sekarang ini dan dukungan NasDem seperti disampaikan bapak ketua (Ketua Umum NasDem Surya Paloh) saya kira juga diperlukan," ujar Jokowi di Jakarta, Kamis (11/11).

Pada kesempatan itu, Jokowi pun mengatakan, ia belum memikirkan perombakan (reshuffle) kabinet Indonesia Maju. Jokowi juga menyatakan bahwa ia belum terpikir untuk memasukkan menteri Partai Amanat Nasional (PAN) pada perombakan kabinet berikutnya. "Reshuffle belum terpikir ke arah sana," kata dia.

Agenda terdekat Jokowi, yakni melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Presiden mengatakan sedang mencari hari baik. "(Pelantikan) minggu depan, harinya baru dicari hari baik, minggu depan insya Allah," kata Presiden.

photo
Pengunjuk rasa dari berbagai Aliansi Perlawanan Iklim menggelar aksi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (5/11/2021). Mereka meminta pemerintah lebih mengutamakan perlindungan masa depan rakyat terkait krisis iklim yang telah terjadi di Indonesia. - (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU)

Di tengah dorongan stabilitas politik kala pandemi Covid-19, diskusi tentang menteri-menteri yang memiliki potensi menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 juga terus mengemuka. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengatakan, tidak mempermasalahkan menteri-menteri yang sibuk menaikkan popularitas. "Tidak ada larangan soal itu selama dia tidak menggunakan fasilitas negara," ujar Andreas.

Andreas mengatakan, kinerja para menteri di pemerintahan tetap sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas dinilai tak mengganggu profesionalitas mereka dalam bekerja.

"Logikanya, kalau dia mau jadi calon presiden, dia harus menunjukkan kinerja yang bagus dan itu menguntungkan untuk pemerintahan. Kalau dia justru memanfaatkan hal itu untuk kampanye," ujar anggota Komisi X DPR itu.

Andreas juga mengatakan, PDIP belum memutuskan hal-hal berkaitan dengan pencapresan. "Ibu (Megawati Soekarnoputri) perlu perenungan, kontemplasi," kata dia.

Nama sejumlah menteri kerap muncul dalam survei tentang bursa bakal calon presiden untuk 2024. Mereka di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

photo
Massa dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (10/11). Dalam unjuk rasa yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut, mereka mengkritisi sejumlah permasalahan di Indonesia seperti isu kesehatan, jaminan perlindungan buruh dan pekerja, permasalahan hutang negara, serta mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis dengan rakyat. - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah juga menyinggung menteri-menteri untuk tak dulu memikirkan Pilpres 2024. Bahkan, ia spesifik melontarkan kritikan kepada menteri yang berada di bidang ekonomi meski tak menyebut nama.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga pernah melontarkan agar Jokowi memikirkan potensi sejumlah nama menteri yang digadang menjadi capres pada 2024. "Presiden harus memikirkan itu karena nanti kinerjanya pasti terganggu dan pelayanan masyarakat akan lemah," ujar Ali.

Sementara, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tak ada larangan bagi para menteri untuk memikirkan pencapresan. Senada dengan Partai Gerindra, Partai Golkar menilai tak ada yang salah jika menteri-menteri di pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan popularitasnya. 

"Jangan dikira karena kemudian urusan 2024, kemudian kewajiban dan tugas beliau tidak dikerjakan," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Zainuddin Amali.

Saat ini, Golkar terus melakukan konsolidasi ke DPD Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk memanaskan mesin partai dan menyosialisasikan Airlangga Hartarto. Sebagai ketua umum, ia mengatakan, Airlangga merupakan kader terbaik.

Sumber : Antara


×