Calon penumpang pesawat antre di area lapor diri sebelum melakukan penerbangan di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/11/2021). | ANTARA FOTO/Umarul Faruq/hp.

Nasional

Pembatasan Libur Nataru tak Sentuh Mal

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas berlebihan saat libur Nataru.

JAKARTA – Pemerintah sedang mempersiapkan berbagai upaya pembatasan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada momentum libur Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Dari beberapa yang kini sedang digodok, pembatasan untuk pengunjung mal tidak masuk dalam aturan terkait pengetatan mobilitas dalam rangka libur Nataru.

Koordinator Penanganan Covid-19 Libur Nataru, Muhadjir Effendy, mengatakan, pembatasan jumlah pengunjung mal tidak termasuk dalam aturan libur Nataru. Alasannya, hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Jumlah pengunjung mal di masing-masing daerah ditentukan level PPKM yang berlaku di daerah tersebut.

“Hal semacam itu (jumlah pengunjung mal) tidak harus dikaitkan dengan rencana pengaturan libur Nataru. Secara terus menerus perkembangan kasus Covid-19 kan diamati. Dan secara periodik diadakan asesmen atau penilaian. Hasil penilaian ditimbang dengan kriteria yang sudah dibuat untuk ditetapkan status daerah tersebut dalam level apa kepentinganya, mulai level satu hingga empat,” kata dia kepada Republika, Selasa (9/11).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (PMK) ini menyatakan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga lain sedang mempersiapkan peraturan pembatasan mobilitas masyarakat pada masa libur Nataru.

“Aturannya sedang digodok. Segera akan rampung dan diumumkan,” kata dia. Ketika ditanya apakah pembatasannya termasuk perjalanan darat, Muhadjir enggan memberikan jawaban.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya memberikan peringatan karena terjadi kenaikan kasus Covid-19 di 155 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Budi pun diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk memperhatikan kelima provinsi tersebut.

Menkes mengatakan, pemerintah telah membuat program-program antisipasi penanganan Covid-19 saat libur Nataru. Untuk menghadapi dua momen tersebut, pemerintah disebutnya akan konservatif dalam penanganannya. “Jadi mungkin akan lebih baik di mata kami, di Kemenkes, kita konservatif sedikit. Kalau kita jaga sekarang kan sudah kelihatan sudah lumayan baik,” ujar Budi.

Semua pihak diminta untuk tidak terlalu euforia dengan kondisi kasus Covid-19 yang sudah melandai di Indonesia. Sebab, ada kecenderungan bahwa kasus positif akan kembali melonjak setelah adanya penurunan. “Kita tahan dulu, saya mohon bantuan bapak ibu dewan membantu menahan, agar jangan berlebihan euforianya,” ujar Budi.

Budi juga mengimbau masyarakat untuk tak melakukan aktivitas berlebihan saat libur Nataru. Pemerintah berkaca pada momen keagamaan yang berbarengan hari libur yang menghasilkan lonjakan kasus Covid-19. “Karena begitu naik, berdasarkan historis dua kali kita lihat itu selalu menjadi sumber ledakan gelombang baru,” ujar Budi.

photo
Calon penumpang pesawat memotret dokumen kesehatannya secara digital di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/11/2021). - (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

Pemprov Jawa Barat (Jabar) terus memperbanyak tracing untuk mengantisipasi penyebaran kasus Covid 19, terutama menjelang libur Nataru. Menurut Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jabar, Dewi Sartika, Pemprov Jabar mengikuti aturan pusat terkait persiapan untuk mengantisipasi lonjakan kasus saat libur Nataru.

“Persiapannya, kita meningkatkan evaluasi dan komunikasi. Satpol PP juga siap siaga terus mengawasi prokes di setiap tempat. Kemudian kerja sama dengan TNI/Polri, tracing kita tingkatkan,” ujar Dewi.

Selain itu, kata dia, Satpol PP harus memastikan kepatuhan prokes di tempat wisata. Yakni, pakai masker atau tidak, tempatnya ada jaga jarak, ada tempat cuci atau tidak dan menghindari kerumunan.

“Untuk Nataru punya metode lain. Tempat wisata, juga sekarang ada evaluasi. Harus dipastikan alat pendeteksi PeduliLindungi sudah dipasang atau belum. Itu teman Satpol PP selalu monitoring ke lapangan. Dan selalu kerja sama dengan TNI-Polri,” katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat