Petugas menunjukkan botol vaksin COVID-19 Moderna saat acara vaksinasi merdeka di Lhokseumawe, Aceh, Jumat (5/11/2021). Vaksinasi merdeka yang merupakan kerja sama Dinas Kesehatan dengan Kepolisian itu telah memberi vaksin kepada 777.479 orang dosis pert | ANTARA FOTO/Rahmad/aww.

Nasional

Menkes: Vaksin Booster untuk Anggota DPR Berbayar

Kemenkes mulai merencanakan skema vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk masyarakat.

JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pemerintah saat ini mulai merencanakan skema vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk masyarakat. Adapun, booster bagi anggota DPR disebutnya akan berbayar alias tidak gratis.

"Nanti akan ditanggung oleh negara adalah yang PBI (penerima bantuan iuran). Jadi mohon maaf bapak ibu anggota DPR yang memang penghasilannya cukup nanti kita minta bayar sendiri," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (8/11).

Ia mengatakan, prioritas pertama penyuntikkan booster adalah kelompok lanjut usia (lansia). Ia menjelaskan, tingkat kematian kelompok lansia akibat Covid-19 lebih tinggi ketimbang kelompok usia lainnya. 

Karena itulah, pemerintah juga tengah berusaha mengebut jumlah vaksinasi dosis kedua bagi kelompok tersebut. "Prioritasnya, vaksinasi ke lansia dulu sampai selesai, untuk memastikan mencegah jangan sampai nanti ada kasus kenaikan," ujar Budi.

Adapun, vaksin dosis ketiga bagi masyarakat umum akan mulai dilakukan setelah 50 persen dari populasi di Indonesia sudah menjalani vaksinasi dosis kedua Covid-19. Sebab, booster menjadi isu yang menjadi pembicaraan di dunia internasional.

photo
Petugas memeriksa tensi tubuh seorang warga sebelum mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 di Sentra Vaksinasi COVID-19 di Gelanggang Remaja Pulogadung, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Menurut data Satgas Covid-19, per tanggal 5 November 2021 pukul 12.00 WIB, Indonesia mencatat 204.913.735 suntikan dosis vaksin Covid-19 dengan rincian 123.824.199 suntikan dosis pertama, 77.687.838 suntikan kedua, serta 1.156.371 suntikan ketiga bagi tenaga kesehatan. - (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Ada permasalahan etika dan keadilan ketika masih banyak negara di Afrika belum melakukan vaksinasi dosis pertama, tetapi sejumlah negara maju justru sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga. Karena itu, Indonesia mengacu pada negara-negara lain yang telah melakukan vaksin booster untuk masyarakatnya. 

Mayoritas dari negara-negara tersebut melakukannya setelah 50 persen dari populasi penduduknya telah menjalani vaksinasi dosis kedua. "Kalau kita terlalu cepat nanti kita akan dilihat sebagai negara yang itu tadi, tidak memperlihatkan itikad baik," ujar Budi.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, 59 persen populasi di Indonesia sudah menjalani vaksinasi dosis kedua pada Desember. Pemerintah menargetkan sebanyak 300 juta dosis vaksin Covid-19 sudah disuntikkan hingga akhir Desember 2021. 

"Estimasi kami di akhir bulan Desember kita bisa menyuntik hampir 300 juta dosis, dosis pertamanya 168 juta atau 80 persen dari target populasi yang 208 juta," ujar Budi.

Budi menambahkan, Presiden Joko Widodo telah menargetkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama sudah diberikan kepada 70 persen target penerima di tiap provinsi pada Desember 2021. Budi mengaku, cukup berat untuk mencapai target tersebut. 

Sebab, sekarang baru ada 13 provinsi yang vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 60 persen. "Jadi provinsi-provinsi yang di bawah akan dikejar vaksinasinya. Provinsi yang di bawah itu prioritas Bapak Presiden," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat