Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Pembangun IKN baru harus memperhatikan aspek geografi, demografi, dan budaya | ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Nusantara

02 Nov 2021, 03:45 WIB

Menyiapkan Peradaban di Ibu Kota Negara Baru

Pembangun IKN baru harus memperhatikan aspek geografi, demografi, dan budaya yang ada di sana.

OLEH RONGGO ASTUNGKORO

Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Arkenas), I Made Geria, mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur harus berdasarkan konservasi alam dan budaya. Proses pembangunan IKN ke depan bukan hanya kotanya saja, tetapi juga membangun peradaban wilayah.

"Membangun peradaban itu tentunya melihat Kalimantan itu bukan tanah kosong. (Sudah) ada sebelumnya aktivitas masyarakat yang di situ yang mewariskan kekayaan alam pikir," tutur Made dalam webinar bertajuk "Rona Awal Peradaban di Ibu Kota Negara", Senin (1/11).

Hal itulah yang dia sebut menggerakkan Arkenas turut ambil bagian dalam pencarian solusi agar hal tersebut dapat terlaksana dengan baik pada pembangunan IKN ke depan. Itu dilakukan melalui riset arkeologi dengan pendekatan interdisiplin yang diselenggarakan selama empat tahun sejak 2020 lalu.

"Bicara peradaban, tentu ada aspek penting yang harus kita telusuri di situ. Ada elemen penting yang antara lain ada migrasi manusia, kemudian organisasi dan regulasi, termasuk juga peradaban yang berkelanjutan," kata dia.

Ketua Tim Arkeologi Nasional (Arkenas) Harry Truman Simanjuntak menilai upaya membangun IKN baru juga turut memperhatikan aspek geografi, demografi, dan budaya yang ada di sana. Sebab, pembangunan IKN baru akan berdampak pada tiga aspek itu. Pembangunan gedung beserta sarana dan prasarananya serta datangnya penduduk baru dari luar daerah akan berimplikasi pada kehidupan sosial budaya di Kalimantan.

Hal lain yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan ialah mempertahankan keseimbangan ekosistem. Pembangunan di wilayah IKN baru, katanya, jangan sampai mengganggu keseimbangan ekosistem yang sudah ada sebelumnya. Pembangunan IKN baru mesti mempertahankan nilai-nilai lokal yang sudah menjadi bagian dari peradaban Indonesia.

Menurut Truman, jangan sampai pembangunan IKN baru nantinya justru menghilangkan bagian dari peradaban Indonesia yang sudah ada sejak lama. Dengan memperhatikan itu semua, dia berharap akan dihasilkan IKN yang modern dan berke-Indonesiaan. Untuk mengetahui bentuk IKN yang berke-Indonesiaan itulah Pusat Penelitian Arkenas merancang penelitian multitahun hingga 2023.

Truman menjelaskan pada tahun pertama, penelitian baru bersifat eksploratif dengan terbatas di wilayah IKN dan wilayah lain yang berdekatan. Pada 2021, peneliti melakukan pengembangan berdasarkan hasil yang didapatkan dari tahun pertama. Dari pengembangan tersebut sudah dilakukan ekskavasi di beberapa situs.

photo
Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). - (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Menurut dia, proses eksplorasi akan terus dilakukan beriringan dengan proses ekskavasi terhadap situs-situs yang ditemukan. "Tahun terakhir nanti tinggal validasi data, publikasi monograf IKN, dan rekomendasi kebijakan baik menyangkut pembangunan, pelestarian dan pemanfaatan, serta pengembangan penelitian," kata dia.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, menegaskan, Kalimantan bukanlah ruang hampa. Untuk itu, pemetaan berbagai aspek yang ada di sana, khususnya di wilayah yang akan dibangun IKN, menjadi penting. Handoko berharap dari para peneliti dapat memberikan manfaat bagi anak cucu Indonesia di masa yang akan datang.

"Masih ada dua tahun lagi. Jadi berarti ini menurut saya kesempatan emas karena sebelum dilakukan sesuatu (di lokasi) kita harus melakukan riset yang sangat komprehensif, mencakup berbagai aspek di sana," kata dia.

IKN rencananya berlokasi sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. IKN mengambil lahan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare, ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektare. 


×