JAKARTA -- Indonesia menempati peringkat pertama dalam Cambridge Global Islamic Finance Report (GIFR) 2021. Menurut GIFR, industri keuangan syariah Tanah Air unggul di hampir semua aspek.

Indonesia berhak berada di peringkat pertama karena memiliki nilai Islamic Finance Country Index (IFCI) sebesar 83,35. Peringkat kedua dan selanjutnya ditempati Arab Saudi dengan skor 80,67, Malaysia 80,01, Iran 79,73, dan Pakistan 60,23.

Direktur Jenderal Cambridge Institute of Islamic Finance yang juga Founder Cambridge GIFR Humayon Dar menyampaikan, IFCI merupakan ciri khas dalam laporan GIFR yang meliputi berbagai perkembangan keuangan syariah secara global.

"Berbagai negara telah mengalami naik- turun peringkat selama 10 tahun terakhir. Indonesia pada 2021 telah muncul sebagai pemain yang serius dalam industri keuangan Islam global," katanya dalam Cambridge IFA Islamic Finance Conference di rangkaian acara ISEF 2021, Jumat (29/10).

GIFR merupakan laporan yang paling pionir dalam memotret perkembangan keuangan syariah global sejak 2011. GIFR adalah publikasi resmi Cambridge Institute of Islamic Finance dan diproduksi oleh Cambridge IFA. GIFR 2021 diterbitkan bersama dengan Ajman University Center for Excellence in Islamic Finance (AU-CEIF).

Industri jasa keuangan syariah global yang menjadi indikator penilaian meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, takaful dan retakaful, keuangan mikro Islam, hingga mengenai perusahaan teknologi keuangan Islam. Pada 2021, berbagai faktor dinilai telah berkontribusi pada keberhasilan Indonesia dalam menempati peringkat pertama.

Professor of Practice and Director AU Center for Excellence in Islamic Finance, Adnan Aziz, yang juga kepala editor Cambridge GIFR 2021 menyebut, Indonesia unggul di hampir semua aspek. Dua hal yang paling berkontribusi utama, yaitu perkembangan keuangan sosial syariah dan pasar modal syariah, khususnya penerbitan sukuk dan inovasi instrumen. "Tidak dapat dimungkiri bahwa kepemimpinan visioner Presiden Joko Widodo memainkan peran penting dalam hal ini," katanya.

Indonesia memperoleh komitmen tinggi dari sisi dukungan regulator, baik kementerian maupun kolaborasi dengan berbagai lembaga. Sehingga, program-program pengembangan diharmonisasikan menjadi satu tujuan. Hal ini sesuai dalam Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia yang diluncurkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Indonesia juga dinilai menjadi pemain yang sangat strategis secara global. Dalam lima tahun terakhir, industri keuangan syariah Indonesia menjadi salah satu yang paling pesat berkembang di antara negara Organisasi Kerja Sama Islam, baik dari sisi supply maupun demand.

Penjaga stand pameran beraktivitas pada acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021, Jakarta, Rabu (27/10/2021). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Kementerian Keuangan menjadi salah satu pendorong utama di sisi perkembangan pasar modal syariah dengan penerbitan sukuk. Kementerian bekerja sama dengan sejumlah lembaga, seperti Badan Wakaf Indonesia mengembangkan produk inovatif sukuk, seperti Cash Waqf, Linked Sukuk, dan penerbitan Green Sukuk.

Sukuk global Indonesia juga menempati proporsi paling besar hingga 2021, yakni 22,94 persen senilai 23,65 miliar dolar AS. Diikuti oleh Arab Saudi dengan nilai 18 miliar dolar AS, Uni Emirat Arab sebesar 8,7 miliar dolar AS, dan Malaysia sebesar 8,3 miliar dolar AS.

Di pasar internasional, total penerbitan sukuk negara internasional hingga 21 Oktober 2021 tercatat mencapai 103,07 juta dolar AS. Di dalam negeri, sukuk negara juga memainkan peran penting dalam membangun infrastruktur dan memiliki berbagai inovasi, seperti sukuk ritel dan sukuk hijau.

"Peran keuangan Islam semakin besar dengan adanya berbagai inovasi yang dikontribusi oleh regulator," katanya.

Selain itu, peranan kuat keuangan sosial syariah juga semakin berkontribusi pada pengembangan keuangan Islam Indonesia. Sebagai contoh, dilaporkan bahwa Indonesia sendiri memiliki sekitar 1.400 kilometer persegi tanah wakaf dengan perkiraan nilai 60 miliar dolar AS.

Jika lahan ini digunakan secara produktif, dapat memperoleh keuntungan konservatif sebesar lima persen per tahun atau sekitar 3 miliar dolar AS. Ini dapat digunakan untuk membiayai banyak inisiatif dan program sosial ekonomi nasional.

Selain itu, Indonesia juga punya peluang semakin signifikan di sisi perbankan syariah setelah penggabungan tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Penggabungan atau akuisisi ini menjadi salah satu tren yang terjadi di negara-negara Islam dan memperkuat basis keuangan komersial syariah secara global.

Peran MES

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi dan berkontribusi untuk memperkuat keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Hal tersebut juga diharapkan Wapres dapat dijalankan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Kiai Ma'ruf saat menghadiri Silaturahim Kerja Nasional (Silaknas) MES Tahun 2021 pada Jumat (29/10) menyampaikan, pemerintah memiliki empat fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Keempat fokus itu adalah pengembangan dan perluasan industri produk halal, pengembangan dan perluasan industri keuangan syariah, termasuk penguatan peran institusi keuangan mikro syariah; pengembangan dan perluasan dana sosial syariah melalui zakat, infak sedekah, dan wakaf (ziswaf); serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, terutama penumbuhan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala UMKM.

"MES harus dapat mengawal implementasi empat fokus tersebut dalam bentuk program konkret, yang nantinya setiap program bisa diukur kemajuannya dari waktu ke waktu," ujar Wapres.

Wapres juga mengapresiasi berbagai inisiatif dan inovasi yang telah dilakukan MES dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang lebih baik sekaligus menjadi mitra pemerintah. Wapres mengingatkan kunci utama keberhasilan dalam percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terletak pada sinergi dan kolaborasi yang terpadu antarlembaga ataupun organisasi.

Silaksnas MES tahun ini mengangkat tema "Mendorong Kebangkitan Ekonomi Umat Melalui Penguatan Sinergi dan Optimalisasi Potensi Organisasi". Ketua Umum III Pengurus Pusat MES Firdaus Djaelani menyampaikan, MES terus memperluas jaringannya dengan membentuk kepengurusan MES di luar negeri.

"Pengembangan jaringan kepengurusan MES ini akan terus dilakukan, terutama untuk meningkat peran MES dan Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah di dunia internasional," kata Firdaus.

Ia menjelaskan, MES juga tengah mendorong revitalisasi sejumlah badan otonom dan semiotonom MES. Di antaranya MES Foundation, Badan Mediasi Ekonomi Syariah, E-learning Ekonomi Syariah, dan LSP Ekonomi Syariah. Keseluruhan badan otonom dan semiotonom ini akan lebur menjadi satu dan berfokus pada tiga bidang, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pelayanan masyarakat.

Dalam silaknas ini juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara MES dan sejumlah lembaga. Kerja sama dilakukan dengan Yayasan Santripreneur Indonesia tentang pelatihan, inkubasi, dan pendampingan pelaku usaha serta dengan PT Surveyor terkait kerja sama pengembangan pemasaran dan pemeriksa produk halal.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat