Sejumlah anggota polisi mengamankan pendemo saat membubarkan aksi unjuk rasa memprotes ketimpangan pembangunan di Banten yang berlangsung di depan Gedung DPRD Banten di Serang, Senin (4/10/2021). (ilustrasi) | ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/foc.
27 Oct 2021, 03:45 WIB

Kekerasan Oknum Polisi Terus Terjadi

Kasus terkini, seorang polisi menganiaya anggota lain di Nunukan serta terjadi penembakan di Lombok Timur.

JAKARTA – Gara-gara jaringan internet macet, Kapolres Nunukan, AKBP Syaiful Anwar mengamuk, Senin (25/10) waktu setempat. Brigadir SL, yang bertugas mengawasi jaringan nirkabel untuk zooming dengan Mabes Polri, pun menjadi sasaran amukan sang kapolres.

Dalam video yang tersebar viral, Syaiful menendang, menghajar SL, sampai terkapar di aula. Aksi Syaiful itu lalu berbuntut panjang, ke pencopotan jabatannya untuk sementara.

“Kapolres Nunukan, sementara ini, dinonaktifkan dahulu sesuai surat perintah Kapolda Kaltara,“ ujar Kabid Humas Polda Kaltara, Komisaris Besar (Kombes) Budi Rachmat, dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, pada Selasa (26/10).

Keputusan Kapolda, kata Budi, pun menempatkan sementara AKBP Ricky Hadiyanto, sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kapolres Nunukan. “Penonaktifan tersebut, dilakukan selama proses pemeriksaan terhadap Kapolres Nunukan berlangsung,” sambung Budi.

Terkait

Budi menerangkan, AKBP Syaiful diperiksa oleh tim Bidpropam Polda Kaltara, sejak Selasa (26/10). Brigadir SL, yang menjadi korban tendangan dan pukulan dari atasannya pun turut diperiksa. Sebab dikatakan Kombes Budi, Brigadir SL juga yang menyebar rekaman CCTV yang menangkap aksi penganiayaan yang dilakukan AKBP Syarif itu.

Budi menerangkan, dari pengakuan AKBP Syaiful, selaku Kapolres Nunukan, menceritakan aksinya itu berawal dari hal yang sepele. “Peristiwa tersebut, dipicu oleh Brigadir SL yang bertugas memasang, dan mengawasi jaringan internet saat Zoom meeting acara HKGB (Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari), Senin (25/10),” kata Budi.

Saat Zoom meeting berlangsung, Brigadir SL meninggalkan pos pengawasan internet yang ditugaskan. AKBP Syaiful, sempat mencari-cari Brigadir SL untuk membenahi jaringan internet yang kacau. Syaiful juga menelepon Brigadir SL berkali-kali agar Zoom meeting dengan Mabes Polri itu tak terkendala. Tetapi, AKBP Syaiful gagal menemukan Brigadir SL.

“Saat Brigadir SL muncul di aula, Kapolres emosi, dan memberikan hukuman berupa pemukulan,” ujar Budi menerangkan.

photo
Polri Dalam Pusaran Kritik - (Republika)

Aksi AKBP Syaiful itu, terekam dalam CCTV aula. Dari rekaman CCTV itu pula terungkap Kapolres, tiba-tiba menendang bagian selangkangan Brigadir SL.  Setelah Brigadir SL tampak meregang kesakitan dan membungkuk, tinju tangan kanan Kapolres menyasar bagian perut dan dada Brigadir SL. Bawahan itu pun tersungkur.

Namun, AKBP Syaiful terus menghajar Brigadir SL sampai tampak seorang ibu yang mengenakan pakaian seragam merah muda melerai aksi AKBP Syaiful terhadap Brigadir SL. “Rekaman CCTV itu diambil sendiri oleh Brigadir SL dan diviralkan ke grup-grup WA (WhatsApp) Polda Kaltara dan grup letting (angkatan) Bintara,” kata Kombes Budi. 

Tersebarnya rekaman CCTV itu yang juga membuat Bidpropam memeriksa Brigadir SL. Akan tetapi, dikatakan Kombes Budi, pemeriksaan Bidpropam harus objektif memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran etika dan disiplin yang dilakukan oleh AKBP Syaiful selaku Kapolres.

Menurut Kombes Budi, selain menonaktifikan sementara status AKBP Syaiful sebagai Kapolres Nunukan, semua kebijakan permutasian anggota kepolisian di Polres Nunukan dibatalkan sambil menunggu hasil penyelidikan Bidpropam Polda Kaltara atas kasus dugaan penganiyaan itu.

photo
Polisi menangkap aktivis Papua saat melaksanakan aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Polisi mengamankan 17 aktivis Papua yang melaksanakan aksi peringatan Roma Agreement ke-59 karena menimbulkan kerumunan pada masa PPKM level 3. Republika/Putra M. Akbar - (Republika)

Kasus Lotim

Kasus kekerasan oknum polisi di Nunukan itu bukan satu-satunya yang terjadi dalam pekan ini. Terkait kasus polisi menembak polisi lainnya di Polres Lombok Timur (Lotim), Polri menetapkan Bripka M Nasir (MN) sebagai tersangka.

Anggota kepolisian dari Polsek Wanasaba itu pun ditahan karena menembak mati Briptu Hairul Tamimi (HT), temannya sesama anggota kepolisian, pada Senin (25/10). “Bripka MN sudah ditetapkan tersangka, dan sudah ditahan,” kata Kapolres Lotim, AKBP Herman, Selasa (26/10).

“Untuk motif, belum dapat dipastikan karena masih didalami,” kata Herman menambahkan. Sebelumnya, pada Senin (25/10) malam, Bripka MN menembak mati Briptu HT di kediamannya, di BTN Griya Pesona Madani, Denggen, Selong, Lotim. Belum diketahui apa penyebab insiden tersebut.

Tetapi, dari penjelasan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Komisaris Besar Artanto mengatakan, Bripka MN menembak mati Briptu HT dengan menggunakan senjata laras panjang V2 yang menjadi pegangan satuan Sabhara. Itu dikatakan setelah olah tempat kejadian perkara (TKP), tim menemukan dua selongsong peluru tajam dan senjata organik laras panjang yang digunakan Bripka MN untuk menembak Briptu HT.

Tim penyidikan juga menemukan dua telepon genggam milik pelaku dan korban di tempat kejadian. Dari laporan sementara, juga mengungkapkan, sebelum kejadian, Bripka MN yang mendatangi sendiri Briptu HT dengan sepeda motor dinas menuju kediamannya. 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, aparat penegak hukum (APH) perlu dilakukan perbaikan secara besar-besaran. Karena upaya penegakkan hukum berada di tangan mereka, terutama soal penegakan korupsi.

Karena itu Bonyamin menilai desakan publik soal perbaikan APH ini harus bisa menyeluruh, bukan hanya polisi saja. Namun juga jaksa melalui Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Tinggi hingga ke Kejaksaan Negeri.

Sebelumnya, Lembaga Survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama dua tahun ini. Hasilnya, tingkat kepuasan publik di bidang penegakan hukum meruapakan yang paling rendah dibandingkan bidang lainnya.

"Menurut penilaian publik, sebanyak 52,8 persen publik merasa puas, yang terbagi sangat puas (4,4 persen) dan cukup puas (48,4 persen) dengan kinerja Joko Widodo-Ma'ruf Amin di bidang penegakan hukum," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam rilis daringnya, Senin (25/10).

Adapun publik yang merasa tidak puas dengan bidang penegakan hukum sebanyak 32,3 persen. Terbagi antara yang merasa tidak puas (26,0 persen) dan sangat tidak puas (6,3 persen).

Masyarakat merasa paling puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan stabilitas nasional, yakni sebesar 64,1 persen. Di bawahnya adalah bidang sosial budaya (60,5 persen), kesehatan (60,0 persen), pendidikan (58,0 persen), ekonomi (55,8 persen), serta pertahanan dan keamanan (54,6 persen).


×