Warga menuntut transisi ke pemerintahan sipil di Karthoum, Sudan, Senin (25/10/2021). | AP Photo/NNS
26 Oct 2021, 03:45 WIB

Pemerintah Sudan Dikudeta

Militer menyatakan status darurat dan pemerintah dibubarkan.

KAIRO – Jenderal Abdel-Fattah Burhan di Sudan melakukan kudeta, Senin (25/10). Ia dan pasukannya menahan Penjabat Perdana Menteri Abdallah Hamdok beserta istri dan sejumlah menteri lain. Ribuan warga turun ke jalan, memprotes kudeta.

“Angkatan Bersenjata akan terus menyelesaikan transisi demokrasi hingga kekuasaan pemimpin negara diserahkan kepada pemerintahan sipil yang terpilih,” katanya, Senin.

Kudeta ini terjadi menjelang militer menyerahkan kepemimpinan kepada sipil pada November. Sudan dipimpin bersama sipil dan militer yang disebut Sovereign Council. Ini terjadi setelah presiden yang sudah berkuasa hampir tiga dekade, Omar al-Bashir, digulingkan.

Sudan diperintah bersama oleh militer dan sipil. Kedua pihak berbagi kekuasaan sejak mantan presiden Omar al-Bashir digulingkan pada April 2019. Otoritas transisi sebelumnya mengatakan mereka telah menggagalkan atau mendeteksi percobaan kudeta sebelumnya yang diduga dilakukan oleh faksi-faksi yang loyal kepada Bashir.

Terkait

Pada Senin siang, Burhan mengumumkan ia telah membubarkan pemerintahan dan Sovereign Council. Ia mengeklaim pertikaian antarfaksi membuat militer harus turun tangan. Ia juga mengumumkan Sudan dalam status darurat.

Burhan mengatakan, militer akan menunjuk pemerintahan teknokrat untuk memimpin Sudan menuju pemilihan umum (pemilu) pada Juli 2023. Namun, ia juga menegaskan militer akan tetap memegang kendali.

Kementerian Informasi yang setia pada pemerintahan yang dibubarkan, sempat menyampaikan pesan. Menurut Kementerian, pernyataan Burhan adalah “Pengumuman perebutan kekuasaan melalui kudeta militer”.

Ribuan orang turun ke jalan di Ibu Kota, Khartoum, untuk memprotes kudeta. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan, massa menghalangi jalan dan membakar ban. Sedangkan pasukan keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Teriakan “Rakyat kuat, makin kuat” dan “Mundur bukanlah pilihan!” terdengar dari arah massa. Sedangkan asap hitam membubung tinggi.

Pasukan militer Sudan juga menangkap setidaknya lima pejabat senior pemerintah dalam sebuah upaya kudeta pada Senin (25/10). Salah satunya adalah Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang dilaporkan kediamannya sudah dikepung.

Menurut laporan, Hamdok akan ditempatkan dalam tahanan rumah. Asosiasi Profesional Sudan, sebuah kelompok yang memimpin tuntutan untuk transisi ke demokrasi, juga mengatakan ada pemadaman internet dan sinyal telepon di seluruh wilayah negara.

Penangkapan terjadi setelah beberapa pekan terakhir ketegangan antara para pemimpin sipil dan militer Sudan terjadi. Pada September, upaya kudeta sempat terjadi dan berhasil digagalkan.

Namun, Sudan kembali terpecah, di mana kelompok yang lebih konservatif menginginkan pemerintahan militer. Namun, kelompok pro-demokrasi terus melakukan aksi protes dengan berkumpul di banyak jalan dan menyuarakan pembebasan para pejabat yang ditahan oleh pasukan bersenjata negara itu. 

Diantara para pejabat Pemerintah Sudan yang telah ditahan adalah Menteri Perindustrian Ibrahim al-Sheikh, Menteri Informasi Hamza Baloul, dan Mohammed al-Fiky Suliman, anggota badan transisi yang berkuasa di negara itu, yang dikenal sebagai Dewan Berdaulat. Kemudian ada Faisal Mohammed Saleh, seorang penasihat media untuk Hamdok.

Hingga saat ini, keberadaan Hamdok belum diketahui dengan pasti. Foto yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa pasukan keamanan ditempatkan di luar kediamannya di Ibu Kota Khartoum. 

photo
Warga memblokasde jalan menuntut transisi ke pemerintahan sipil di Karthoum, Sudan, Senin (25/10/2021). - (AP Photo/NNS)

Selain itu, Gubernur Khartoum, Ayman Khalid juga dilaporkan ditangkap. Langkah militer untuk menangkap para pejabat pemerintahan terjadi setelah pertemuan utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Afrika, Jeffrey Feltman dengan para pemimpin militer dan sipil Sudan pada akhir pekan lalu dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. 

NetBlocks, kelompok yang mempelajari tentang gangguan internet mengatakan bahwa gangguan koneksi secara signifikan terjadi di Sudan. Tak hanya intenet, namun juga jaringan telepon secara keseluruhan di negara itu tak dapat berfungsi saat ini.

"Metrik menguatkan laporan pengguna gangguan jaringan muncul konsisten dengan penutupan internet. Gangguan itu kemungkinan akan membatasi aliran informasi online dan liputan berita tentang insiden di lapangan,” jelas NetBlocks dalam sebuah pernyataan dilansir Radio Tamazu, Senin (25/10). 

Reaksi dunia

Keprihatinan mengalir kepada Sudan. “Kami menyerukan kepada pihak yang mengganggu transisi Sudan untuk turun, biarkan pemerintah pimpinan sipil untuk melanjutkan tugas penting mereka dalam mencapai tujuan revolusi,” cicit Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk kawasan Tanduk Afrika di Twitter.

“Saya amat prihatin atas laporan terjadinya kudeta dan upaya merusak transisi politik Sudan,” kata Utusan Khusus PBB di Sudan, Volker Perthes. Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat menyerukan, Hamdok dan orang-orang yang ditahan kali ini dibebaskan. Keprihatinan juga disampaikan Liga Arab.

“Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menyampaikan keprihatinan mendapat atas perkembangan di Sudan, menyerukan seluruh pihak di Sudan mematuhi dokumen konstitusiola yang ditandatangani pada Agustus 2019,” kata Liga Arab.

Kecaman juga datang dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. “Prancis mengecam keras upaya kudeta di Sudan. Saya menyampaikan dukungan pada pemerintahan transisi dan menyerukan pembebasan segera serta menghormati integritas perdana menteri dan anggota pemerintahan sipil,” cicit Macron di Twitter

Kilas Sejarah

- Sudan memulai transisi menuju demokrasi setelah presiden yang berkuasa hampir tiga dekade, Omar al Bashir, digulingkan dalam unjuk rasa besar-besaran pada April 2019.

- Berdasarkan kesepakatan Agustus 2019, terjadi pembagian kekuasaan antara militer dan pemimpin yang ditunjuk kelompok politisi sipil yang dikenal sebagai Sovereign Council.

- Pemilihan umum akan digelar 2023.

- Kubu sipil kerap mengeluhkan campur tangan militer dalam kebijakan luar negeri dan perundingan damai.

- Sebaliknya, militer menuding sipil memonopoli kekuasaan.

- Sekelompok pemberontak bergabung dengan militer. Mereka ingin membubarkan kabinet.

- Krisis ekonomi ditandai dengan inflasi 400 persen.

Sumber : Reuters/Associated Press


×