Ilustrasi jamaah umrah sedang tawaf di Masjidil Haram. | AP/Amr Nabil
25 Oct 2021, 08:44 WIB

Permudah Jamaah, Sertifikat Vaksin Dicetak

Integrasi aplikasi PeduliLindungi dengan Tawakkalna tetap diupayakan.

JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) RI akan mencetak kartu vaksin untuk jamaah umrah. Selain itu, Kemenag juga akan tetap mengupayakan agar aplikasi PeduliLindungi bisa terbaca oleh sistem yang dikembangkan Pemerintah Arab Saudi.

“Kita memang sudah melakukan rapat dan sudah diputuskan nanti integrasi data itu, baik dalam bentuk aplikasi PeduliLindungi dengan Tawakkalna. Kita juga menerbitkan kartu, terutama untuk jamaah yang lansia (lanjut usia),” ujar Direktur Bina Haji dan Umrah Kemenag Nur Arifin kepada Republika, Ahad (24/10).

Menurut dia, cetak kartu vaksin untuk jamaah umrah tersebut sudah diputuskan menjadi kebijakan. Dengan kartu vaksin itu, nantinya setiap jamaah bisa memindai barcode vaksin yang disediakan Pemerintah Arab Saudi.

“Maka, cukup dengan kartu nanti bisa di-scan. Itu sudah diputuskan menjadi kebijakan dan sekarang sedang berproses menuju ke situ,” ujarnya.

Terkait

Menurut dia, kartu vaksin tesebut akan sangat berguna bagi jamaah yang masih kurang paham menggunakan gawai atau gadget. Karena itu, menurut dia, pihaknya telah melakukan persiapan teknis sejak dini.

“Tentunya kita ingin memberikan layanan terbaik agar jamaah merasakan kemudahan, nggak ada kesulitan dan lebih nyaman dalam beribadah serta tidak distreskan oleh hal-hal yang menyangkut teknis, terutama orang-orang tua yang masih gaptek,” katanya.

Namun, meski sudah memiliki kartu vaksin, nantinya jamaah tetap perlu mengisi data di aplikasi PeduliLindungi. “Jadi, aplikasi harus tetap diisi semua. Misalnya, jika jamaah yang lansia, nanti bisa dibantu mengisi oleh ketua rombongannya. Cuma, ketika waktu scan itu tidak harus membawa HP-nya karena sudah ada kartu,” katanya.

Terkait biaya pencetakan kartu vaksin tersebut, menurut dia, nantinya akan dibebankan kepada jamaah umrah dan haji khusus. Sedangkan, biaya cetak kartu vaksin untuk jamaah haji reguler kemungkinan akan diambil dari nilai manfaat setoran awal calon jamaah haji.

“Karena umrah itu bagian dari wisata, segala hal yang berkaitan dengan perjalanan umrah menjadi tanggung jawab jamaah,” kata Nur Arifin.

Dia menambahkan, sejauh ini penyelenggaraan ibadah umrah ke Tanah Suci belum dibuka oleh Pemerintah Indonesia. Kendati demikian, menurut dia, persiapan teknisnya sudah dilakukan sejak dini, termasuk soal kartu vaksin.

“Sehingga nanti begitu umrah dinyatakan dibuka, secara teknis kita sudah siap. Jangan sampai umrah dinyatakan dibuka, ternyata teknisnya belum siap,” ujar Nur Arifin.

Selain soal kartu vaksin, kepastian lain terkait penyelenggaraan umrah saat ini adalah kewajiban karantina lima hari setiba di Arab Saudi bagi jamaah yang telah divaksinasi dengan vaksin Sinovac ataupun Sinopharm.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, akhir pekan lalu. Menurut dia, informasi itu merupakan hasil koordinasi dirinya dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fauzan Al-Rabiah.

“Beliau memang janji untuk membantu (umrah). Sekarang vaksin Sinovac bisa dipakai (untuk masuk Arab Saudi), tapi harus ada karantina selama lima hari, kemudian bisa melakukan ibadah,” kata Menkes.

Menanggapi hal itu, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Syatiri Rahman mengatakan, jamaah Indonesia yang telah divaksin Covid-19 Sinovac atau Sinopharm perlu bersabar jika ingin melaksanakan umrah pada masa pandemi. Sebab, mereka setidaknya harus menjalani karantina selama 11 hari, baik di Tanah Air maupun Arab Saudi.

Saat akan berangkat ke Tanah Suci, mereka harus menjalani karantina satu-tiga hari. Kemudian setibanya di Arab Saudi, jamaah umrah harus dikarantina selama lima hari. Nanti setibanya kembali di Tanah Air, jamaah akan kembali menjalani karantina selama lima hari.

"Kalau program umrah sembilan hari ini ditambah 11, berarti program umrah menjadi 20 hari,” kata Syatiri.


×