Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memimpin rapat koordinasi di Wisma Auditorium Kemenpora, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Presiden menegur Menpora terkait sanksi yang dijatuhkan lembaga antidoping WADA. | ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
25 Oct 2021, 03:55 WIB

Investigasi Doping Dikebut

Presiden menegur Menpora terkait sanksi yang dijatuhkan lembaga antidoping WADA.

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memerintah kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) untuk menginvestigasi atas sanksi Badan Antidoping Dunia (WADA) kepada Indonesia. Pihak-pihak terkait menjanjikan akan mempercepat investigasi tersebut.

Pengurus Harian LADI, Desi Rosmelita mengatakan, timnya akan bekerja dengan cepat sesuai perintah Jokowi agar masalah ini segera terselesaikan. Ia menjelaskan pertemuan dengan Japan Anti Doping Agency (JADA) yang akan membantu menyelesaikan masalah ini akan dipercepat.

“Kita memenuhi apa yang menjadi persyaratan dan kita aka disupervisi. Setelah itu JADA akan memberikan report kepada WADA bahwa kita sudah mampu mandiri. Begitu kira-kira,” ujar Desi saat dihubungi Republika, Ahad (24/10). JADA adalah badan yang dipasangkan oleh WADA terkait sanksi untuk Indonesia.

Desi menjelaskan, LADI sedang mempersiapkan apa yang diminta JADA. Mereka, kata Desi, meminta semua laporan kinerja tahun 2019, 2020, 2021 dan rencana pada 2022. Supervisi diperkirakan akan dilakukan akhir bulan ini.

Terkait

Ia menegaskan, timnya bertekad menyelesaikan pekerjaan rumah secepatnya dengan harapan dapat diselesaikan sebelum akhir bulan. Fokusnya saat ini adalah mempercepat pertemuan dengan JADA. “Dan cepat memberikan kepada WADA sehingga semakin cepat semakin baik,” Desi menegaskan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Joko Widodo (@jokowi)

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menuturkan, mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo tentang sanksi WADA. Zainudin pun memenuhi panggilan presiden dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (22/10). 

Rapat terbatas itu membahas status tidak patuh LADI terhadap prosedur penanganan doping di Tanah Air yang berujung bendera Merah-putih tidak berkibar di Piala Thomas beberapa waktu lalu. Menanggapi masalah ini, Kemenpora bersama National Olympic Committee (NOC) Indonesia dan LADI membentuk tim khusus untuk mempercepat penanganan.

“Saya melaporkan kepada presiden, tim khusus yang tugasnya dua, yakni untuk mempercepat pemenuhan LADI terhadap apa yang dimintakan oleh WADA supaya tidak komplais itu dicabut dan menjadi komplais. Kedua adalah menginvestigasi mengapa itu terjadi,” kata Zainudin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10). 

Presiden Jokowi juga memerintahkan tim khusus untuk segera memenuhi hal-hal yang diminta WADA pada LADI. “Itu arahan langsung beliau, dalam waktu yang secepat-cepatnya dan  LADI tadi menyampaikan sekarang sudah dalam progres. Kami berusaha supaya bisa selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ucap Menpora. 

Selain itu, Zainudin menyampaikan pihaknya wajib membuka segala perkembangan informasi tentang proses penyelesaian masalah kepada publik. Hal itu tak lepas dari rencana Jokowi agar masyarakat bisa memantau penyelesaian masalah ini. 

photo
Para pemain dan official Indonesia melakukan selebrasi seraya mengangkat Piala Thomas setelah pemberian medali dan penyerahan piala kepada tim Indonesia yang berhasil meraih gelar juara, di Aarhus, Denmark, Ahad (17/10/2021). Indonesia berhasil merebut Piala Thomas setelah mengalahkan China di babak final 3-0. - (ANTARA FOTO/Ritzau Scanpix via Reutters/hp.)

“Semua hasil dari investigasi itu, arahan beliau, diumumkan secara terbuka kepada publik. Tidak boleh ada yang ditutupi. Itu Pak Presiden menyampaikan, ini siapa yang misalnya kalau ada yang terlibat, ada yang tanggung jawab, presiden disampaikan ini harus diumumkan,” katanya. 

WADA sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada Indonesia dan sejumlah negara lain terkait ketakpatuhan terhadap prosedur lembaga antidoping internasional tersebut. Sanksi jatuh per 8 Oktober 2021 hingga 8 Oktober 2022.

Dalam surat resmi WADA, Indonesia disebut tak mengimplementasikan prosedur pemeriksaan antidoping sesuai standar. Dengan sanksi itu, Indonesia tak bisa mengibarkan bendera nasional di event olahraga internasional. Indonesia juga terancam tak bisa menggelar event olahraga internasional.

Kemenpora dan LADI kemudian menyatakan, memang Indonesia belum menyetor sampel acak sejumlah atlet yang diwajibkan WADA. Selain pandemi, pergantian kepengurusan disebut jadi persoalannya. Namun belakangan, Menpora mengindikasikan bahwa persoalan ini bisa jadi lebih serius.

Ketua LADI periode 2017-2020 dr Zaini Khadafi Saragih juga sempat mengungkapkan dalam wawancara dengan Republika bahwa ia mendapat informasi soal seorang atlet Indonesia yang tak lolos tes doping, tapi diberangkatkan ke Olimpiade Tokyo serta PON XX Papua. 

photo
Penonton menyaksikan upacara penutupan PON XX Papua di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (15/10/2021).  - (Republika/Thoudy Badai)

Wakil Ketua Umum LADI Reza Maulana menyatakan, rapat koordinasi akhir pekan lalu telah mengidentifikasi 24 poin yang harus dituntaskan LADI agar Indonesia bisa keluar dari sanksi. Poin-poin tersebut adalah gabungan dari pending matters alias persoalan tertunda dan kelengkapan yang harus digenapkan sebelum memulai kerja sana supervisi dengan JADA.

Berdasarkan surat dari WADA per 20 Oktober, pending matters yang dimaksud di antaranya seputar program tes doping dan edukasi antidoping di LADI. Selain itu, dasar kelembagaan LADI secara hukum dan hal-hal yang menyangkut topik finansial yang berkaitan dengan kinerja LADI.

“Masih belum dapat dipastikan bertambah atau tidaknya (poin), akan dijabarkan saat rapat besar dengan WADA awal November mendatang,” kata Reza.

Ia menjanjikan, pemenuhan syarat itu akan dilakukan sesegera mungkin. “Karena makin cepat selesai, makin cepat kami menjain MoU supervisi dengan JADA untuk mempercepat pelaporan dan pengawasan kepada WADA,” kata dia.

Pegiat Harap Sanksi Dibereskan

Ketua Umum PP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Danny Kosasih mengaku tidak terlalu memusingkan sanksi yang dijatuhkan WADA terhadap bola basket Indonesia. Ia meyakini permasalahan itu bisa segera diselesaikan lewat inisiatif pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Secara pribadi, Danny hanya khawatir apabila sanksi WADA berdampak panjang terhadap Indonesia saat menjadi tuan rumah Piala FIBA Asia 2021 yang penyelenggaraannya diundur ke tahun depan serta Piala Dunia 2023.

"Saya kok merasa enggak ada apa-apa ya seharusnya karena itu kan hubungan antara institusi dan negara. Tidak ada hubungan dengan kami Perbasi ataupun FIBA ya," kata Danny di Bogor, Sabtu (23/10).

"Pakai nama Indonesia masih boleh kok. Cuma mungkin bendera saja enggak boleh dikerek ketika menang. Yang ditakutkan cuma satu, waktu kita mengadakan di sini aja. Kalau kita ke luar, menurut saya tidak ada perbedaan, mereka masih welcome," ujarnya menambahkan.

Keyakinan Danny, antara lain, terbukti dengan respons positif yang didapatkan Perbasi atas rencana pengadaan pemusatan latihan (TC) tim nasional bola basket putra ke Amerika Serikat. "Kami kontak sama Amerika mereka bilang ‘tidak apa-apa, datang saja’," katanya.

Keyakinan serupa disuarakan oleh Sekretaris Jenderal PP Perbasi Nirmala Dewi yang mengakui kekhawatirannya berbarengan dengan kepercayaan atas langkah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali melakukan tim akselerasi dan investigasi terkait sanksi WADA.

"Terkait WADA pada intinya kami mendukung apa yang sedang dilakukan Menpora. Memang betul ada kekhawatiran, tapi kami percaya sama Pak Menpora dan tim yang dibentuk kemarin," kata Nirmala. "Mudah-mudahan kepercayaan itu membuahkan hasil baik," ujarnya melengkapi. 

Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia (APSSI) juga mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mempercepat dan menginvestigasi kasus sanksi WADA terhadap LADI. "Langkah cepat menpora harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak terkait, termasuk stakeholder olahraga dan masyarakat Indonesia," ujar Ketua APSSI Yeyen Tumena, dikutip dari laman PSSI di Jakarta, pekan lalu.

 
photo
Presiden Joko Widodo didampingi Menpora Zainudin Amali (kedua kiri) memberikan ucapan selamat kepada para atlet dan tim ofisial Olimoade Indonesia 2021, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/8/2021). Presiden Joko Widodo menerima dan memberikan apresiasi kepada tim Olimpiade Indonesia yang baru saja berlaga di ajang Olimpiade Tokyo 2020 dan berhasil meraih 1 medali emas, dua medali perak, dan dua medali perunggu. - (ANTARA FOTO/HO-Setpres-Muchlis/hp.)

Yeyen berharap satgas yang dipimpin Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari itu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Dia pun meminta agar LADI dan satgas mengerjakan tugas masing-masing dan tidak tumpang tindih yang dapat memperkeruh suasana.

Yeyen juga merasa yakin satgas dapat membantu LADI berkomunikasi dengan WADA agar sanksi untuk Indonesia dapat dicabut. "Sanksi larangan mengibarkan bendera Merah Putih sudah terjadi dan membuat dunia olahraga kita heboh,” kata dia. 

Ia menekankan, yang harus dilakukan saat ini adalah membantu memecahkan semua persoalan. Olahraga dan atlet Indonesia tak boleh menjadi korban. “Perjuangan atlet dan pelatih dalam mengharumkan nama Indonesia, jangan sampai menjadi korban karena sanksi yang mengganggu proses kebanggaan atas hasil yang dicapai," kata Yeyen.

Dukungan untuk satgas juga datang dari Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) Djoko Pekik Iriawanto. "Saran saya agar LADI segera berkomunikasi intensif dengan WADA. Kalau perlu datang langsung ke kantornya di Kanada agar kita tahu solusi apa yang harus dilakukan," tutur Djoko.

WADA menjatuhkan sanksi berupa larangan pengibaran bendera negara, dalam hal ini Merah Putih, kepada Indonesia yang dinilai tidak patuh dalam pemberian sampel doping. Hukuman tersebut sudah diterapkan di turnamen bulu tangkis beregu putra, Thomas Cup 2020.

Indonesia yang menjuarai kompetisi itu terpaksa menghadiri seremoni kemenangan tanpa Merah Putih. Kala itu, bendera Merah Putih diganti dengan bendera PBSI.

Sebelumnya, dampak sanksi WADA yang dijatuhkan kepada Indonesia terkait ketidakpatuhan LADI memenuhi ambang batas minimal sampling terlihat dengan dilarangnya Merah Putih dikibarkan dalam seremoni kemenangan tim Piala Thomas di Denmark. Menpora membentuk tim akselerasi dan investigasi untuk melancarkan alur komunikasi antara LADI dan WADA.

Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia (ISORI) juga mendukung langkah Menpora Zainudin Amali dalam menuntaskan persoalan sanksi dari WADA. Ketua Umum ISORI Syahrial Bakhtiar menilai, pembentukan tim akselerasi dan investigasi penyelesaian sanksi WADA tepat.

Pihaknya juga mendukung jika permasalahan ini diselesaikan lewat jalur hukum. "ISORI mendukung rencana membawa persoalan sanksi doping ke jalur hukum agar akar pemasalahannya terang benderang," kata Syahrial Bakhtiar.

Tim akselerasi dan investigasi bentukan Kemenpora, menurut dia, diharapkan bisa bekerja dengan cepat mengingat dampak sanksi WADA cukup berat. Syahrial Bakhtiar juga mengusulkan agar tim akselerasi dan investigasi menelusuri di semua lini, termasuk kepengurusan dari LADI. Apalagi, kepengurusan lembaga antidoping Indonesia belum lama terjadi perubahan.

Sumber : Antara


×