Siswa antre memasuki ruangan tes Swab antigen di SD Negeri Samirono, Yogyakarta, Kamis (21/10/2021). Tes Swab antigen untuk guru dan murid ini untuk mengetahui kesehatan siswa dan guru saat uji coba pembelajaran tatap muka (PTM). Tes ini diadakan acak di | Wihdan Hidayat / Republika
22 Oct 2021, 03:55 WIB

Pemerintah Daerah Buka-Tutup Sekolah

Potensi penularan Covid-19 dinilai lebih tinggi dari interaksi di luar sekolah.

SOLO -- Sejumlah pemerintah daerah menyatakan tetap melanjutkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas walaupun kasus Covid-19 terus ditemukan di lingkungan sekolah. PTM hanya dihentikan sementara bagi sekolah yang terdapat kasus Covid-19.

Di Solo, Jawa Tengah, kasus Covid-19 dari kegiatan PTM terbatas meluas ke jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dari sebelumnya yang hanya ditemukan pada siswa dan guru sekolah dasar (SD). Meski demikian, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan, kegiatan PTM tetap berjalan bagi sekolah yang tidak ditemukan kasus Covid-19.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Solo, kasus Covid-19 ditemukan pada satu siswa di SMP Negeri 4 dan 11 siswa di SMP Negeri 8. Sebelumnya, klaster Covid-19 ditemukan di lima SD dengan total 47 siswa dan guru yang terkonfirmasi positif.

Gibran menjelaskan, sekolah yang ditemukan kasus Covid-19 sudah ditutup sementara. Pemkot Solo terus melakukan pengujian secara acak dan memastikan semua guru serta staf sekolah sudah divaksin. "Yang jelas sekolah-sekolah lain yang tidak terdampak, PTM jalan terus," kata Gibran kepada wartawan, Kamis (21/10).

Terkait

photo
Siswa mengikuti tes swab antigen di SD Negeri Samirono, Yogyakarta, Kamis (21/10/2021). Tes ini diadakan acak di beberapa sekolah di Yogyakarta. - (Wihdan Hidayat / Republika)

Pertimbangan PTM terus dilanjutkan, kata Gibran, karena sekolah sudah tutup hampir dua tahun sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Dia menyayangkan jika sekolah harus ditutup lagi karena hanya beberapa kasus Covid-19. Selain itu, kondisi siswa yang terpapar Covid-19 sebagian besar termasuk orang tanpa gejala (OTG), sehingga diyakini segera sembuh.

Menurut Gibran, potensi penularan Covid-19 justru lebih tinggi dari interaksi saat di luar sekolah. Oleh karena itu, Gibran meminta para orang tua murid untuk mengawasi masing-masing anak sepulang dari sekolah.

Peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan sekolah juga terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Ada 54 siswa dan guru yang dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil tes acak. Jumlah itu bertambah dari data sebelumnya yang 14 kasus.

"Hasil surveilans PTM dari total 2.179 (yang dites) terdapat positif 54 (2,54 persen)," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagara saat dikonfirmasi, Kamis (21/10).

Seluruh siswa yang dinyatakan positif Covid-19 berasal dari berbagai jenjang. Aktivitas belajar di sekolah dihentikan sementara hingga selesai dilakukan pelacakan. "Sesuai pedoman, yang di atas lima persen berhenti sementara sampai selesai pelacakan," katanya.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, ada satu sekolah di Kota Bandung yang harus menghentikan sementara aktivitas PTM karena kasus Covid-19 yang menimpa siswa dan guru di atas lima persen. “Jika kasus Covid-19 berada pada rentang 1-5 persen, satu sekolah dilakukan tracing. Tapi kalau hasilnya di atas lima persen, sekolah itu saja yang ditutup dan kembali belajar daring," ungkapnya.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatakan, penilaian perlu ditutup atau tidaknya sekolah bila ditemukan kasus Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 daerah. Apabila hanya ditemukan satu kasus dan yang terjangkit sudah diisolasi, sekolah bisa melanjutkan PTM terbatas.

"Kalau hanya ada satu kasus dan yang bersangkutan sudah diisolasi bisa jalan terus. Gugus Covid-19 setempat yang eksaminasi," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, Kamis (21/10).

Beberapa waktu lalu, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan siap berkolaborasi dengan Kemenkes untuk penerapan strategi pengendalian Covid-19 yang lebih aktif. Salah satu upaya itu dengan melaksanakan tes acak di satuan pendidikan. Nadiem menyampaikan, kegiatan PTM dihentikan sementara pada sekolah dengan positivity rate di atas lima persen.

Pemerhati dan praktisi pendidikan Asep Sapa'at mengatakan, data yang sahih dan lengkap soal infrastruktur pembelajaran siswa, profil siswa, dan orang tua murid perlu dimiliki oleh sekolah. Dengan data itu, sekolah dapat menetapkan kebijakan yang fleksibel dan tepat untuk melakukan buka-tutup sekolah.

photo
Siswa mengikuti tes swab antigen di SD Negeri Samirono, Yogyakarta, Kamis (21/10/2021). - (Wihdan Hidayat / Republika)

Jika seorang siswa memiliki infrastruktur pembelajaran yang lengkap di rumahnya, siswa tersebut bisa belajar mandiri, dan orang tua siswa bisa mendampingi anaknya belajar, maka opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan pilihan terbaik bagi siswa. Namun, siswa dengan kondisi sebaliknya, wajib melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah.

"Dari basis data ini, sekolah dapat mengidentifikasi dan menetapkan kelompok siswa yang terus belajar di rumah, wajib belajar di sekolah, dan secara bergantian belajar di rumah dan di sekolah," kata Asep. 

Kemendikbudristek Cemaskan Dampak PJJ

Kemendikbudristek kembali menekankan pentingnya PTM yang telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Ada sejumlah dampak yang dikhawatirkan jika PJJ dilakukan dalam jangka waktu lama. 

Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek, Mulyatsyah mengatakan, ada beberapa dampak yang mungkin akan terjadi jika PJJ dilakukan berkepanjangan selama pandemi Covid-19. "Pertama, putus sekolah bisa terjadi, di mana pada masa pandemi ini dengan adanya penutupan sekolah, anak-anak ada yang dipaksa orang tua membantu ekonomi orang tua dengan bekerja," kata Mulyatsyah dalam konferensi virtual bertema 'Sekolah Tatap Muka dan Program Vaksinasi', Kamis (21/10).

Ia menyebut, sebagian orang tua memiliki persepsi bahwa mereka tidak melihat keterlibatan sekolah dalam proses belajar mengajar selama pandemi. Ada juga orang tua yang menganggap sia-sia menyekolahkan anak jika harus belajar secara daring. 

Kekhawatiran kedua, terjadi penurunan pencapaian pembelajaran. Pihaknya cemas, ada kesenjangan antara substansi materi dan kompetensi yang dimiliki anak-anak dalam 1,5 tahun ini. Kemendikbudristek khawatir siswa kehilangan kesempatan belajar dan mengalami loss learning

Kekhawatiran lainnya adalah kemungkinan terjadinya kekerasan pada anak. Ketika anak belajar di rumah, bisa membuat keluarga atau orang tua siswa stres sehingga bisa memicu kekerasan pada anak. "Tiga hal pokok (kekhawatiran) ini yang perlu dihindari selama pandemi Covid-19," katanya.

Mulyatsyah mengatakan, Kemendikbudristek mengajak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan agar bisa segera memulai PTM terbatas jika status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerahnya berada pada Level 1,2, dan 3. 

"Kami takut para siswa kehilangan kesempatan belajar secara berkepanjangan, dengan keterbatasan infrastruktur selama pembelajaran jarak jauh," katanya.

photo
Petugas medis melakukan tes antigen kepada siswa di SDN Depok 1, Depok, Jawa Barat, Senin (18/10/2021). Pemerintah Kota Depok melakukan tes antigen Covid-19 secara acak bagi pelajar dan guru sekolah untuk memastikan kesehatan siswa dan mencegah klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah. - (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/hp.)

Direktur Kesehatan Keluarga Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Erna Mulati, dalam acara yang sama mendorong pemerintah daerah terus mempercepat vaksinasi bagi guru dan siswa. Vaksinasi untuk guru semestinya sudah tercapai 100 persen karena telah dimulai sejak beberapa bulan terakhir. 

Sayangnya, menurut dia, berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) per 20 Oktober 2021, cakupan vaksinasi Covid-19 dosis pertama untuk tenaga kependidikan baru mencapai 62,18 persen atau sekitar 3,4 juta jiwa dari target 5,5 juta jiwa. 

Adapun cakupan vaksinasi untuk anak-anak usia 12-17 tahun, Kemenkes mencatat, realisasi dosis pertama sebanyak 14,38 persen atau 3,8 juta anak dari target 26,7 juta anak. Sedangkan yang sudah mendapatkan dosis kedua sebanyak 2,9 juta anak atau 10,97 persen.

Namun, dia belum memiliki data terakhir mengenai daerah mana saja yang cakupan vaksinasi Covid-19 untuk guru dan anak masih rendah. "Tapi, kalau melihat data dua pekan lalu, cakupannya sama tingginya dengan vaksinasi yang lain, yaitu kelompok masyarakat umum," ujarnya.

photo
Sejumlah siswa antre mencuci tangan saat pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SDN Harjasari 01, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (18/10/2021). - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/hp.)

Cakupan vaksinasi untuk umum berjalan secara beriringan dengan imunisasi guru dan tenaga pendidik hingga anak. Artinya, kalau cakupan vaksinasi untuk umum tinggi, guru dan anak ataupun siswa yang sudah divaksin juga tinggi. "Memang ini menjadi pekerjaan rumah kita bagaimana memobilisasi agar mau divaksinasi," katanya.

Kemenkes berharap, jajaran Kemendikbudristek hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, terutama di tingkat kecamatan, bisa memfasilitasi para guru atau tenaga kependidikan yang belum divaksin. Hal ini agar cakupan vaksinasi tenaga pendidik bisa terealisasi 100 persen dalam waktu dekat. 

Terkait rendahnya cakupan vaksinasi pada anak, hal ini dipengaruhi peran orang tua. Oleh karena itu, ia mengingatkan literasi kepada orang tua juga harus selalu ditingkatkan. Ia berpesan kepada orang tua bahwa vaksinasi Covid-19 penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak. 

"Namun, ketika masuk sekolah, faktor pelindung anak bukan hanya dengan vaksinasi, melainkan juga menerapkan protokol kesehatan yang kuat," katanya.


×