JAKARTA -- Pihak Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) menyatakan, akan segera menggelar pertemuan dengan Agensi Antidoping Dunia (WADA). Salah satu agendanya guna menegosiasikan pembatalan sanksi dari WADA yang membuat bendera nasional tak bisa berkibar di even olahraga internasional.

Wakil Ketua LADI, dr Rheza Maulana mengatakan, pihaknya akan segera memenuhi panggilan WADA ihwal sanksi terhadap Indonesia dalam konteks olahraga internasional. "Kemungkinan besar rapat (dengan WADA) akan dilakukan pada pekan pertama November," kata Rheza kepada wartawan, Kamis (21/10).

Ia menyampaikan, waktu pertemuan secara virtual dipilih oleh WADA. Sebab, pihak WADA juga sedang fokus pada hal lain dalam waktu dekat. Memiliki waktu sekitar dua pekan untuk melakukan persiapan, Rheza mengatakan, LADI sudah berkoordinasi secara internal di dalam organisasinya pada rapat tertutup pada Kamis (21/10) siang.

"Telah dilakukan rapat internal persiapan rapat dengan WADA  dengan pokok bahasan update koordinasi LADI dengan WADA," ujarnya.

Selain itu, LADI juga sedang merangkum perkembangan kinerja selama masa kepengurusan yang baru berjalan kurang lebih empat bulan terakhir. Mereka sudah merangkum Test Doping Plan (TDP) tahun ini dan tahun depan. "Terdapat TDP 2021, rencana TDP 2022, dan TDP PON (Papua) yang sudah di-ACC dan sedang proses implementasi," ucapnya.

Untuk menyelesaikan persoalan dengan WADA, LADI juga menyusun draft nota kesepahaman (MoU). Ini diharapkan bisa membatalkan sanksi yang sudah kadung jatuh per 8 Oktober 2021 hingga 8 Oktober 2022 mendatang. "(Kami sedang mengusahakan) penyelesaian pending matters tentang kewajiban administrasi tahun-tahun lalu," katanya.

WADA sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada Indonesia dan sejumlah negara lainnya terkait ketakpatuhan terhadap prosedur lembaga antidoping internasional tersebut. Dalam surat resmi WADA, Indonesia disebut tak mengimplementasikan prosedur pemeriksaan antidoping sesuai standar.

Dengan sanksi itu, Indonesia tak bisa mengibarkan bendera nasional di even-even olahraga internasional. Selain itu, Indonesia juga terancam tak bisa menggelar even olahraga internasional.

Kemenpora dan LADI kemudian menyatakan, memang Indonesia belum menyetor sampel acak sejumlah atlet yang diwajibkan WADA. Selain pandemi, pergantian kepengurusan disebut jadi persoalannya.

Namun belakangan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengindikasikan bahwa persoalannya bisa jadi lebih serius. Ia menegaskan, bakal melakukan investigasi masalah itu hingga persoalan sebenarnya terungkap.

Pernyataan itu ia sampaikan menyusul kritik publik yang menyasar kepada politisi Partai Golkar tersebut. Sebelumnya pada jumpa pers virtual pada 8 Oktober mendatang, Zainudin menyebut masalah dengan WADA merupakan persoalan sepele.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2021). - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

SHARE    

Menanggapi cecaran publik, Zainudin menyebut sudah membentuk tim investigasi bersama National Olympic Committee (NOC) Indonesia dan LADI untuk mencari akar permasalahan sekaligus menyelesaikannya. "Terus terang, bagi saya masalah ini (sanksi WADA) adalah masalah serius. Harus ada investigasi yang bertujuan untuk mengetahui kenapa sanksi ini bisa terjadi," kata Zainudin dalam keterangan yang diterima Republika, Kamis (21/10).

Zainudin Amali, pada Rabu (21/10) malam, juga mengungkapkan dugaan bahwa sanksi yang dijatuhkan WADA kepada LADI tidak hanya disebabkan oleh persoalan administrasi. Karena itu, ia menegaskan, tengah melakukan investigasi melalui tim satgas yang dibentuk beberapa waktu lalu.

"Kalau hanya sekadar administrasi itu saya kira tidak seperti itu, tetapi beberapa info mulai masuk, tetapi tidak mungkin saya buka karena biarlah tim menjalankan tugasnya. Mereka yang memberikan rekomendasi kepada saya," kata Amali ditemui di sela-sela acara HUT Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta.

Zainudin sejauh ini telah memerintahkan Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari untuk memimpin tim khusus, sehingga sanksi yang dibebankan kepada Indonesia bisa luruh. Ia berharap insiden serupa tidak terulang mengingat bendera Merah-Putih sudah tidak berkibar ketika Indonesia menjuarai Piala Thomas 2021.

Para pemain dan official Indonesia melakukan selebrasi dengah memperlihatkan medali emas seraya mengangkat Piala Thomas setelah pemberian medali dan penyerahan piala kepada tim Indonesia yang berhasil meraih gelar juara, di Aarhus, Denmark, Ahad (17/10/2021). Indonesia berhasil merebut Piala Thomas setelah berhasll mengalahkan China di babak final 3-0. - (ANTARA FOTO/Ritzau Scanpix via Reutters/hp.)

SHARE    

"Selanjutnya, kejadian semacam ini tidak boleh lagi terulang ke depan. Dan kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab untuk ini. Untuk itu, Ketua Tim Pak Okto, saya beri keleluasaan untuk mengundang pihak-pihak terkait. Nantinya rekomendasi dari timlah yang akan kita tindaklanjuti," ujarnya.

Ketua LADI Periode 2017-2020 dr Zaini Khadafi Saragih juga sempat mengungkapkan dalam wawancara dengan Republika bahwa ia mendapat informasi soal seorang atlet Indonesia yang tak lolos tes doping, namun diberangkatkan ke Olimpiade Tokyo lalu serta PON XX Papua. Menurutnya, hal itu bisa jadi sebab Indonesia mendapat sanksi.

Dalam lansiran Kemenpora kemarin, Zaini menyatakan, hingga 2020 lalu Presiden WADA Witold Banka masih memuji Menpora Amali atas dukungannya terhadap LADI. Itu terjadi saat rapat secara teleconference antara WADA dari markasnya di Montreal, Kanada, dengan Menpora dan LADI dari Ruang Rapat Lantai 10 Graha Pemuda Senayan Jakarta Pusat, 6 Oktober 2020.

"Pada saat teleconference itu Mr Banka sangat bangga dengan Indonesia," ucap Zaini dilansir laman resmi Kemenpora. Bentuk dari kegembiraan orang tertinggi di Badan Anti-Doping Dunia itu dikisahkan dengan begitu mengalirnya pembicaraan, bahkan ada keinginan kuat bila tidak ada pandemi dapat bertatap muka langsung.

Apalagi, ketika diutarakan keinginan Indonesia untuk mendirikan Lab Anti-Doping sendiri, sehingga memudahkan penanganan dan proses pelaporan ke WADA. "Jadi waktu itu saking bahagianya Presiden WADA omongannya mengalir ya, sampai ketika Pak Menteri waktu itu menyinggung pendirian lab di Indonesia dan Presiden Banka sangat mendukung," katanya lagi.

Perempuan berjalan melintasi logo Komite Olimpiade Rusia selepas penjatuhan sanksi Agensi Antidoping Dunia (WADA) terhadap negara itu pada 2019 lalu. Akibat sanksi itu, Bendera Rusia tak boleh berkibar pada Olimpiade Tokyo 2020. - (EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV)

SHARE    

Di akhir perbincangan, menurut dr Zaini, pada masa akhir kepengurusan 2020, LADI sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh WADA tentang peraturan antidoping 2021, dan sudah diserahkan untuk persetujuan.

"Di akhir tugas saya itu sebenarnya ada satu tugas yang harus diselesaikan yaitu peraturan antidoping 2021 dan alhamdulilah itu sudah kita selesaikan dan sudah diserahkan ke WADA untuk di-approved," kata dia. 

Persiapan Turnamen 

Sementara, tiga Turnamen Bulu tangkis internasional yang akan digelar di Bali bulan November hingga Desember 2021 ini sejauh ini masih sesuai jadwal. Demikian halnya dengan FIBA Asia 2022 yang rencananya digelar pertengahan tahun depan.

Kabar tersebut terlepas adanya sanksi dari WADA yang dijatuhkan kepada Indonesia per tanggal 7 Oktober 2021 dalam kurun waktu setahun kedepan. Salah satu poin sanksi itu, Indonesia dilarang menggelar Turnamen internasional maupun mengikuti kejuaraan internasional. 

Kepala Bidang Humas dan Media PP PBSI, Broto Happy ketika dihubungi Republika, Kamis (21/10) mengatakan sejauh ini tiga agenda yang sudah masuk daftar Federasi Bulu tangkis Internasional (BWF) tersebut masih sesuai jadwal. “Tidak ada informasi apa pun baik itu perubahan waktu maupun lokasinya. Semuanya masih sesuai dengan rencana awal," ujar Broto yang sedang menjalani karantina setelah bertugas di Piala Sudirman serta Piala Uber dan Piala Thomas lalu. 

Pebulu tangkis Taiwan Chou Tien Chen menjadi juara nomor tunggal putra Blibli Indonesia Open 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (21/7/2019). - (Republika/Edwin Dwi Putranto)

SHARE    

Mengenai sampel doping pada tiga turnamen nantinya, Broto juga mengaku belum ada informasi apapun soal siapa yang bertugas. "Biasanya sebelum ada sanksi WADA petugas pengambilan sampel doping untuk peserta turnamen bulu tangkis ada orang Indonesia dan ada juga orang asingnya," ujar Broto. 

Adapun tiga turnamen bulu tangkis yang akan digelar di Indonesia adalah Indonesia Masters  (16-21 November 2021, di Bali), Indonesia Open (23-28 November 2021, di Bali) dan  BWF World Tour Final 1-5 Desember 2021, di Bali). 

Sementara itu Sekjen PP Perbasi, Nirmala Dewi mengatakan bahwa turnamen basket FIBA Asia Cup 2022 sejauh ini juga masih sesuai jadwal. Persiapan pun tetap dilakukan secara normal demi mensukseskan turnamen tersebut. 

"FIBA Asia Cup 2022 kita tetap lakukan persiapan, kepanitiaan sesuai fungsi tetap bekerja. Relatif ada waktu beberapa bulan. Prinsipnya kita serahkan kepada Menpora. Arahannya seperti apa, semoga kita tidak ada sanksi. Artinya Sanksi WADA sudah selesai saat FIBA Asia nanti digelar," kata Nirmala kepada Republika, kemarin. 

Sedangkan bulan depan ada turnamen internasional yang akan diikuti timnas basket putri namun hingga kini belum ada surat apapun dari FIBA soal sanksi WADA. “Jadi kita masih berjalan seperti biasa saja, tetap melakukan persiapan. Kita antisipasi jika ada hal terkait Banned terhadap atlet kita. Semoga tidak sampai atlet kita dilarang bertanding di luar," kata Nirmala. 

Ia menyatakan, pelaksanaan FIBA Asia Cup 2022 akan mengaca pada pelaksanaan turnamen bulu tangkis pada akhir tahun ini. “Kita akan Pantau, saya dengar ada 136 negara yang akan ikut. Saya akan melihat turnamennya sehingga tidak berdampak pada FIBA Asia," ujarnya menambahkan. 

Indonesia juga akan menghadapi empat kegiatan multieven pada 2022. Diantaranya SEA Games Hanoi (Mei), Islamic Solidarity Games Konya (9-18 Agustus), Asian Games Hangzhou (10-25 September), dan Asian Youth Games Shantou (20-28 Desember). Sedangkan kompetisi lainnya, yakni Asian Indoor & Martial Art Games (AIMAG) 2021 yang sedianya digelar di Bangkok-Chonburi, Thailand dipastikan ditunda oleh Dewan Olimpiade Asia (OCA).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat