Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (ketiga kiri) bersama sejumlah pejabat terkait panen jagung di Desa Tuko, Pulokulon, Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (29/9/2021). Kementerian pertanian menggelar panen jagung nusantara dalam rangka memperingati hari tani | ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
18 Oct 2021, 09:40 WIB

OJK Dorong Penyaluran KUR Pertanian

Sektor pertanian memiliki potensi untuk tumbuh terutama di daerah.

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengungkapkan, sektor pertanian mampu terus berkembang di tengan pandemi dan ikut memulihkan aktivitas ekonomi nasional.

Wimboh menekankan, OJK akan memfokuskan penyaluran dana KUR kepada pembuatan klaster usaha pertanian. "OJK sendiri punya target Rp 253 triliun untuk penyaluran KUR tahun ini," ujar Wimboh, Ahad (17/10).

Menurut Wimboh, sektor pertanian memiliki potensi untuk tumbuh terutama di daerah. Dia menyebut, terdapat ribuan hektare lahan tidur yang subur dan belum tergarap secara maksimal.

"Kalau itu semua bisa kita kerja samakan dengan perusahaan yang punya teknologi dan pengetahuan untuk menjadikan produk-produk hilir yang siap ekspor, hasilnya akan luar biasa," kata Wimboh.

Terkait

Wimboh mengatakan, saat ini masih ada 190 klaster usaha yang dapat dikembangkan dengan jumlah penerima KUR sebanyak 35.082 orang. Salah satu klaster yang memungkinkan untuk dikembangkan secara cepat adalah sektor pertanian. Sektor itu juga memiliki potensi membuka lapangan kerja secara luas.

"Klaster-klaster itu berbasis pada konsep hilirisasi dengan menyediakan pembeli hasil bumi agar para petani tidak takut untuk mengambil kredit. Di samping itu, petani juga akan dibina dalam hal metode penanaman serta pembibitan," katanya.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pertanian, per 20 September 2021, realisasi KUR Pertanian sudah mencapai Rp 56,3 triliun atau 80,48 persen dari total target penyaluran tahun ini sebesar Rp 70 triliun.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, berharap seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja keras agar KUR pertanian bisa terus diserap oleh para petani. Ia menilai, KUR menjadi penyelamat yang bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat saat pandemi Covid-19.

"Kami juga fokus pada sistem klaster, di mana ada klaster tanaman pangan, padi, jagung, dan lainnya. Dengan KUR kita akan memiliki keuntungan yang berlipat," kata dia.

Syahrul juga mengingatkan masyarakat untuk saling membantu dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Pesan itu disampaikannya sekaligus untuk memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) yang digelar setiap 16 Oktober.  

“Petani yang bekerja setiap hari menyediakan makanan buat kita adalah pahlawan pangan. Tapi, kita pun bisa turut membantu mereka untuk menjaga ketahanan pangan. Kita semua bisa menjadi pahlawan pangan,” kata Syahrul.

Menurut Syahrul setiap masyarakat bisa mendukung ketahanan pangan dengan memilih makanan yang sehat, lokal, dan musiman. Makanan sehat adalah pangan dengan nutrisi yang mencukupi bagi individu untuk bergerak aktif dan dapat menghindari risiko penyakit.

“Kita perlu mensyukuri Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dengan beragam jenis pangan. Kita harus memanfaatkan keragaman dan kekayaan sumber daya alam kita,” ujarnya.

Sebagai bagian membantu masyarakat dalam mengakses makanan sehat, pemerintah juga mendorong program diversifikasi pangan. Kementan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal dan mengajak masyarakat  untuk memahami bahwa sumber karbohidrat sangat beragam.

Masyarakat juga dapat mempelajari cara menumbuhkan tanaman pangan di rumah. Menurutnya, ketahanan pangan dunia bisa diraih jika masyarakat memulainya dari level yang terkecil, yaitu ketahanan pangan keluarga.

“Kami berharap setiap rumah tangga bisa mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, termasuk pekarangannya dalam menyediakan makanan bagi keluarga,” ujar Syahrul.

Sementara itu, Rektor IPB University Arif Satria berharap Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang sudah disahkan Presiden Joko Widodo bisa mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Arif mengatakan, Bapanas harus mengejar kedaulatan dan kemandirian pangan karena merupakan esensi utama dari undang-undang tentang Pangan.

Arif juga mengingatkan Bapanas untuk memperbaiki sistem cadangan pangan nasional. Menurutnya, perlu ada desain yang lengkap mengenai pemenuhan cadangan pangan dengan jumlah yang besar.

"Pangan adalah hal yang sangat krusial untuk menjaga stabilitas nasional," ujarnya.


×