Aktivis mengangkat poster penolakan terhadap kudeta Myanmar dalam aksi solidaritas terhadap perlawanan warga Myanmar di Jakarta, Sabtu (24/4/2021). | AP/Tatan Syuflana
18 Oct 2021, 03:45 WIB

ASEAN tak Undang Junta Myanmar

Perwakilan dari junta Myanmar diturunkan menjadi utusan nonpolitis.

BANDAR SERI BEGAWAN — Myanmar, Sabtu (16/10), menyatakan kekecewaannya karena pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing, tak diundang ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 26-28 Oktober. Kekecewaan ini diungkap Brunei yang saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan, “sangat kecewa dan amat keberatan” atas keputusan ASEAN. “Mengaitkan perwakilan Myanmar di KTT ASEAN dengan kunjungan utusan khusus (ASEAN) akan kontraproduktif karena hanya memberikan tekanan kepada Myanmar semata,” kata mereka.

Keberatan Myanmar ini terkait keputusan para menteri luar negeri (menlu) ASEAN dalam pertemuan darurat pada Jumat (15/10) malam. Mereka memutuskan tidak akan mengundang Jenderal Min Aung Hlaing ke KTT ASEAN.

Namun, para menlu menurunkan tingkat perwakilan Myanmar yang diundang yaitu hanya mengundang utusan non-politis Myanmar. Tujuannya, untuk memberi ruang kepada Myanmar “agar dapat memulihkan urusan dalam negeri mereka dan kembali pada keadaan normal”. Belum diketahui wakil yang dimaksudkan menlu ASEAN.

Terkait

“Ini keputusan yang sulit namun perlu untuk menjunjung tinggi kredibilitas ASEAN karena kemajuan (Myanmar) tidak memuaskan dan amat sedikit dalam menyelesaikan krisis,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Singapura.

Instabilitas kawasan

Militer Myanmar melakukan kudeta 1 Februari, lalu menahan pemimpin partai pemenang pemilihan umum (pemilu), Aung San Suu Kyi, dan Presiden Win Myint. Saat ini Suu Kyi dan para tokoh politik yang ditangkap junta sedang menjalani proses hukum di pengadilan. Mereka dikenai sejumlah dakwaan di pengadilan. Menurut para pengamat independen, semua itu dirancang untuk melegitimasi kudeta militer.

Pertemuan darurat menlu ASEAN digelar setelah Myanmar menolak bekerja sama dengan utusan ASEAN untuk Myanmar, Menlu Kedua Brunei Erywan Yusof.  Erywan ditunjuk pada Agustus lalu untuk menangani krisis di Myanmar.

Namun, Erywan membatalkan rencana kunjungannya ke Myanmar pekan lalu. Alasannya, Myanmar menyatakan Erywan tidak akan diizinkan bertemu Suu Kyi dan tokoh lain.

Menurut Myanmar, Erywan tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang sedang menjalani proses hukum seperti Suu Kyi dan Win Myint. Erywan juga tidak bisa bertemu dengan kelompok atau entitas yang telah dinyatakan ilegal oleh junta.

ASEAN terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Selama ini ASEAN dikenal dengan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya dan sistem pengambilan keputusan  berdasarkan konsensus atau kesepakatan.

Keputusan ASEAN kali ini terhitung tegas terhadap Myanmar. Sejumlah negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina menilai langkah kali ini dapat dibenarkan karena krisis di Myanmar dapat memicu instabilitas kawasan.

Myanmar dinilai kurang memenuhi komitmen yang dibuat dengan ASEAN, yaitu kesepakatan lima poin. Kesepakatan itu fokus pada dialog antarpihak bertikai, memberi jalan pada bantuan kemanusiaan, dan memberi akses kepada utusan ASEAN.

ASEAN khawatir, mengizinkan Jenderal Min Aung Hlaing hadir dalam KTT akan dianggap memberi pengakuan pada kudeta militer mereka. Sementara PBB, Amerika Serikat (AS), dan sejumlah kekuatan besar dunia berharap ASEAN dapat mengurai krisis Myanmar.  

KTT ASEAN yang dilakukan daring ini akan dihadiri oleh para tokoh dunia seperti Presiden AS Joe Biden. AS telah mengecam keras kudeta Myanmar dan menjatuhkan sanksi terhadap para jenderal Myanmar berikut keluarga dan rekan mereka.


×