Priyantono Oemar | Daan Yahya | Republika
17 Oct 2021, 05:44 WIB

Cerita tentang Papua Seputar Pepera 1969

Karena anggota DPRD-GR wakil partai, perlu dibentuk Dewan Musyawarah Pepera.

OLEH PRIYANTONO OEMAR

Amirmachmud bercerita di buku biografinya tentang pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua pada 1969. Saat itu masih bernama Irian Barat. Sebanyak 1.026 warga dipilih menjadi anggota Dewan Musyawarah Pepera yang prosesnya memerlukan waktu sebulan.

Untuk melaksanakan Pepera ini, Mendagri Amirmachmud menyusun kelembagaannya sejak Februari 1969. Pemerintah diwajibkan bermusyawarah dengan dewan-dewan setempat. Dewan-dewan itu adalah DPRD-GR Tingkat I dan II. Namun, karena anggota DPRD-GR merupakan wakil-wakil partai, perlu dibentuk Dewan Musyawarah Pepera yang melibatkan warga di setiap kabupaten.

Ada delapan kabupaten, sehingga ada delapan Dewan Musyawarah Pepera dengan jumlah anggota keseluruhan 1.026 orang. Anggotanya terdiri atas unsur partai politik, kepala suku, tokoh masyarakat, pemerintah, dan lainnya. Kepala suku ada 400 orang, pejabat daerah 360 orang, dan partai politik/organisasi masyarakat 266 orang.

Terkait

Amirmachmud juga berkeliling Papua sebelum pelaksanaan Pepera. Ia memberikan anjuran cara ikut Pepera kepada para pejabat daerah dan para anggota Dewan Musyawarah Pepera. Kalau waktu pelaksanaan Pepera tiba, kata Amirmachmud, mereka cukup mengatakan ‘Soeharto’, ‘Merah Putih’, ‘Pancasila’, ‘UUD 1945’, atau ‘Republik Indonesia’.

Selain itu, koran-koran memberitakan adanya 65 pejabat Papua yang mendapat pelatihan semimiliter tiga bulan di Jakarta. Sebelum pulang ke Papua, mereka menerima uang saku Rp 10 ribu. Dengan uang sebesar itu, mereka bisa membeli radio transistor dan kopor yang bagus, dengan harga yang mahal.

 
Mereka pulang sepesawat dengan Menlu Adam Malik yang berkunjung ke Papua pada 13 Juli 1969 bersama para diplomat.
 
 

Mereka pulang sepesawat dengan Menlu Adam Malik yang berkunjung ke Papua pada 13 Juli 1969 bersama para diplomat. Merauke akan memulai Pepera yang pertama, pada 14 Juli 1969.

Di Biak, rombongan Adam Malik disambut oleh sekitar 400 warga, terdiri atas anak-anak yang menyanyi dan orang dewasa yang memukul tifa. Poster sambutan berbahasa Indonesia dibentangkan: Tidak perlu pilihan bebas. Wilayah kami membentang dari Sabang sampai Merauke.

Pada April 1962, perwakilan PBB yang mengunjungi Papua juga disambut dengan poster-poster berbahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda. Antara lain: “Soekarno keep your hangry hands from West Papoea” (Soekarno, jauhkan tangan laparmu dari Papua Barat), “Papoea Barat berhak merdeka”, “Verandering is nog geen verbetering” (Perubahan bukanlah perbaikan).

Nasib Papua pada 1962 itu memang dibahas di PBB. Adam Malik merupakan arsitek perundingan di PBB sampai akhirnya Belanda bersedia menyerahkan Papua ke Indonesia dengan syarat maksimal tujuh tahun kemudian (1969) Indonesia mempersilakan rakyat Papua menentukan nasibnya lewat Act of Free Choice seperti yang diatur di Pasal XVIII kesepakatan di PBB itu. Mereka harus memilih tetap bergabung dengan Indonesia atau memilih merdeka.

Sebanyak 18 kapal mengangkut logistik Pepera ke Papua. Pesawat Hercules, Cessna, dan Dakota mengedrop logistik ke area yang bisa dijangkau dari udara. Beras, garam, gula, tembakau, tekstil, dan barang-barang rumah tangga dikirim ke Papua. Ali Murtopo bersama timnya melakukan operasi khusus memanfaatkan logistik beras, garam, gula, tembakau, tekstil itu.

 
Sebanyak 18 kapal mengangkut logistik Pepera ke Papua. Pesawat Hercules, Cessna, dan Dakota mengedrop logistik ke area yang bisa dijangkau dari udara.
 
 

Jip dan mikrolet pun dikirim ke Papua. Bank Indonesia mengucurkan kredit Rp 2,275 juta untuk logistik ini. Uang dari Bank Indonesia ini membantu masalah keuangan yang semula dikeluhkan oleh Mendagri karena tak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan Pepera.

“Mendagri Amirmachmud adalah orang yang bahagia,” tulis Leeuwarder Courant.

Di Biak, Amirmachmud mengaku yakin bahwa 90 persen peserta Pepera akan memilih Indonesia. Sebelum berangkat ke Papua ia meyakini hanya 60 persen yang akan memilih Indonesia. Ia pun menyampaikan janji Jakarta yang akan mengirim tenaga ahli agama, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sebagainya.

Parlemen Belanda yang berkunjung ke Papua pada Agustus 1953, mempunyai rekomendasi seperti yang akan dilakukan Jakarta. Dalam laporannya, Parlemen Belanda menyatakan, "Untuk negara seperti New Guinea yang harus dibangun dari bawah ke atas, pertama-tama harus memiliki petani, ahli hortikultura, dan perajin yang baik."

Belanda menyebut, Papua saat itu sebagai Nederlands Nieuw Guinea dan menginginkan Papua menjadi negara merdeka dalam ikatan hubungan dengan Kerajaan Belanda.

Dalam laporannya itu, Parlemen Belanda juga menyebut Nederlands Nieuw Guinea atau Nieuw Guinea memakai nama Papua. Ini berbeda dengan usulan Dewan Penasihat Nieuw Guinea yang dibentuk pada 1951, yang menginginkan penyebutan Irian dan orang Irian.

Sebutan Papua itu merendahkan, maka mereka mengusulkan sebutan Irian. Namun, kata Parlemen Belanda, usulan nama Irian hanya muncul di wilayah Papua bagian barat, yang sudah bergaul dengan orang-orang Indonesia.

Di bagian lain Papua, Parlemen Belanda mendapati penolakan terhadap nama Irian karena dianggap lebih merendahkan. “Omong-omong, pemimpin Papua yang terkenal, Joure, yang sekarang belajar di negara kita, juga merupakan pendukung kuat nama Papua,” tulis Algemeen Dagblad yang menurunkan laporan hasil kunjungan Parlemen Belanda ke Papua itu.


×