Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto. Segala persiapan pemberangkatan calon jamaah umrah harus dipastikan berjalan baik. | ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
17 Oct 2021, 04:46 WIB

Pastikan Persyaratan dari Saudi Terpenuhi

Segala persiapan pemberangkatan calon jamaah umrah harus dipastikan berjalan baik.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah membuka pintu umrah bagi jamaah asal Indonesia. Kabar gembira ini tentunya juga perlu disikapi dengan seksama untuk meminimalisasi beragam kemungkinan yang dapat merugikan calon jamaah umrah asal Indonesia.

Segala persiapan mengenai pemberangkatan calon jamaah umrah harus dipastikan dapat berjalan dengan baik. Persiapan itu setidaknya harus diukur dari hulu hingga hilirnya.

Untuk mengulas bagaimana seharusnya persiapan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan umrah, wartawati Republika Imas Damayanti mewawancarai anggota Komisi VIII DPR Yandri Susanto, melalui sambungan telepon, Rabu (13/10). Berikut kutipannya: 

Apa saja yang perlu dipersiapkan pemerintah kita untuk mengawal calon jamaah umrah dapat beribadah?

Terkait

Yang pertama saya melihat, pemerintah harus sudah bisa memastikan dulu syarat-syarat umrah apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Mulai  segi umur, apakah ada pembatasan atau tidak di masa pandemi ini, hingga masalah vaksin yang sampai hari ini barcode vaksin kita belum bisa terbaca oleh Arab Saudi, ini harus di-clear-kan dulu.

Di samping persoalan penerbangan, apakah ada larangan penerbangan maskapai asal Indonesia itu sudah dicabut atau belum. Boleh atau tidak penerbangan internasional dari Bandara Soetta (Soekarno-Hatta), Juanda, dan bandara-bandara lainnya di Indonesia ini bisa masuk ke bandara Makkah dan Madinah atau tidak.

Jangan sampai, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan Arab Saudi ini tidak dibuka pemerintah. Sebab nanti yang dirugikan adalah calon jamaah.

Seberapa penting komunikasi antara pemerintah dengan calon jamaah?

Sangat penting. Jika transparansi mengenai persyaratan ini tidak tersampaikan kepada travel dan juga calon jamaah, maka nanti yang dirugikan adalah jamaah kita. Makanya pemerintah perlu memastikan dengan benar persyaratan-persyaratan yang diterapkan Saudi.

Misalnya, soal larangan penerbangan tadi. Jika sudah dipastikan bahwa maskapai yang mengangkut jamaah asal Indonesia diperkenankan masuk, alhamdulillah.

Tapi jangan sampai, begitu jamaah kita sampai Makkah, tapi dilarang masuk karena satu dan lain sebab akibat persyaratan yang tidak tersampaikan dengan baik, maka yang rugi ya jamaah kita.Maka komunikasi publiknya harus sudah clear dengan jamaah.

Pandangan Anda soal biaya umrah di masa pandemi?

Menurut saya, kepastian mengenai persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Saudi tadi juga berpengaruh pada penekanan cost umrah bagi jamaah. Karena di masa pandemi, sudah dipastikan akan ada biaya elemen-elemen tambahan, tapi yang terpenting adalah bagaimana pemerintah kita dapat menekan biaya itu.

Misalnya, aturan tentang isolasi setelah sampai dan pulang umrah. Elemen ini tentunya akan memforsir beban tambahan biaya bagi calon jamaah. Apakah bisa kira-kira isolasi di Saudi maupun di Indonesia itu ditiadakan atau seperti apa, pemerintah kita harus memastikannya lebih jauh. Yang terpenting, kisaran biaya umrah ini juga harus disampaikan secara transparan juga.

Bagaimana Anda melihat dampak ekonomi dari dibukanya umrah kembali?

Pastinya dibuka kembali umrah akan sangat berdampak bagi perekonomian negara kita. Yang paling terasa (dampak ekonominya) itu bagi sektor travel haji dan umrah, mereka pasti berdampak. Dan ingat, dalam industri ini banyak sekali yang dilibatkan. Ada konveksi untuk kain ihram dan koper atau serba-serbi umrah, katering, hotel, hingga penerbangan.

Selama pandemi yang panjang kemarin, sektor travel dan umrah tidak bisa beroperasi. Maka dibukanya umrah akan jadi angin segar yang dapat membangkitkan kembali sektor ini. Saya optimistis ekonomi akan sangat berdampak bagi sektor ini seiring dibukanya umrah kembali.


×