Pekerja memproses nikel di smelter milik PT Vale Tbk dekat Solowako di Sulawesi, beberapa waktu lalu. Pemerintah Indonesia melarang ekspor biji mineral terkecuali diproses lebih dulu di dalam negeri. | X02334
14 Oct 2021, 03:45 WIB

Presiden: Kita Jangan Hanya Jadi 'Tukang Gali'

Jokowi menekankan pentingnya dilakukan hilirisasi industri secara besar-besaran di Indonesia.

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya dilakukan hilirisasi industri secara besar-besaran di Indonesia. Ia ingin komoditas sumber daya alam di Indonesia tak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga negara bisa mendapatkan nilai tambah.

Tekad tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). 

Penekanan Presiden ini disampaikan sehari setelah pemerintah meresmikan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia. Smelter ini akan mengolah bahan tambang yang dihasilkan dari tambang Freeport di Papua.

Jokowi tak ingin bangsa Indonesia hanya menjadi ‘tukang gali’ dari kekayaan sumber daya alam yang ada. Sementara, komoditas yang dihasilkan justru diolah di luar negeri untuk menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan kemudian kembali lagi ke Indonesia dengan harga yang tinggi. 

Terkait

"Tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah. Kalau tambang, ya kita jangan jadi tukang gali saja," kata Jokowi, kemarin. 

Presiden mengatakan, hal sama juga harus dilakukan terhadap kekayaan laut. Presiden tak ingin masyarakat Indonesia hanya menjadi nelayan. Ia mendorong agar dibangun industri pengolahan hasil laut sehingga bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. 

Jokowi menekankan, penangkapan ikan harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga harus terukur dan juga dijamin keberlanjutannya. Kelestarian dan keberlanjutan alam ini harus diseimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lainnya.

Langkah pemerintah mengambil alih kepemilikan beberapa perusahaan asing di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam memperkuat hilirisasi industri. "Freeport, misalnya, sudah 54 tahun dikelola Freeport McMoRan. Dua tahun lalu mayoritas telah kita ambil sahamnya, dari 9 persen menjadi mayoritas 51 persen," ujar Presiden.  

Jokowi menambahkan, kepemilikan Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total dari Prancis juga sudah diambil alih dan saat ini dikelola Pertamina. Pemerintah juga mengambil alih Blok Rokan yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron.

"Sekarang tinggal kita melihat, kita bisa tidak melanjutkan, meningkatkan produksi dari yang sudah kita ambil alih ini,” kata dia.

Terkait ekspor komoditas, Jokowi mengaku ingin agar Indonesia bisa menghentikan ekspor minyak sawit mentah (CPO). Presiden ingin komoditas itu dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tambah. “Di suatu titik nanti, setop yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan turunan lainnya," katanya. 

Indonesia, kata Jokowi, harus memiliki keberanian untuk menghentikan ekspor bahan mentah meskipun terdapat potensi gugatan hingga ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Indonesia harus bersiap menghadapi segala hambatan dalam proses hilirisasi sumber daya alam. Bahkan, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan pengacara-pengacara internasional jika Indonesia digugat karena menghentikan ekspor bahan mentah.

Selain CPO, Presiden Jokowi juga berencana menghentikan ekspor bauksit mentah. Ia meminta bauksit hasil dalam negeri harus diolah menjadi alumina dan logam aluminium. Bauksit menjadi komoditas yang dilarang pemerintah untuk diekspor setelah nikel. 

Indonesia melarang ekspor bijih nikel mulai Januari 2020. Kebijakan itu sejalan dengan diterbitkannya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Presiden menegaskan tak akan mundur untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan mengupayakan hilirisasi di dalam negeri. “Barang-barang kita, mau jadikan pabrik di sini, hak kita dong. Ya, kita hadapi. Jangan digugat kita mundur, tidak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi. Ini kesempatan kita mengintegrasikan industri-industri kita di dalam negeri,” kata Presiden. 

photo
Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik pada Selasa (12/10). Proyek ini direncanakan menjadi smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas 1,7 juta ton konsentrat per tahun dan dibangun di atas lahan seluas 100 hektare. Nilai investasi proyek smelter ini mencapai Rp 42 triliun. - (Lukas/Biropers)

Berkaca pada beberapa tahun lalu, Indonesia sempat kehilangan kesempatan untuk mendulang manfaat nilai tambah perekonomian saat dunia mengalami kenaikan harga dan permintaan (booming) minyak dan kayu. “Dulu ada booming minyak, booming kayu kita kehilangan. (Kali) ini tidak. Minerba harus menjadi sebuah fondasi dalam rangka memajukan negara kita Indonesia,” kata Presiden. 

Salah satu upaya memperkuat hilirisasi adalah dengan dibangunnya smelter atau fasilitas pemurnian milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus di Gresik, Jawa Timur. Kementerian Perindustrian mendukung pengembangan Kawasan Industri JIIPE Gresik sebagai KEK dan pembangunan smelter Freeport Indonesia guna memperkuat hilirisasi industri di Tanah Air.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, fasiltas permurnian Freeport di JIIPE Gresik akan terdiri atas pemurnian tembaga baru yang merupakan ekspansi PT Smelting (PTS) dan Precious Metal Refinery (PMR).

“Setelah proses refinery akan dihasilkan beberapa produk, mulai dari konsentrat tembaga, anoda tembaga, serta katoda tembaga. Kemudian juga dihasilkan billet dan tembaga gulungan yang dapat diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti perpipaan, kelistrikan, hingga industri rumah tangga," ujarnya. 

photo
Pengunjung mengamati hasil tambang (smelter) nikel PT COR Industri Indonesia pada acara Sulteng Expo di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/4/2017).  - (ANTARA FOTO)

Terdapat produk samping berupa asam sulfat, terak tembaga, dan gipsum yang akan dipakai ulang sebagai bahan baku atau bahan penolong bagi industri dan investor potensial di Kawasan Industri JIIPE Gresik. “Seluruh alur rantai produksi akan tercipta di dalam kawasan industri JIIPE dan bermanfaat luas bagi Gresik dan Jawa Timur,” kata Agus.

Menurut Agus, JIIPE Gresik telah dilengkapi dengan utilitas dan infrastruktur yang lengkap untuk menunjang aktivitas di dalam kawasan industri, antara lain, pembangkit listrik, jaringan pipa gas, serta sistem telekomunikasi fiber optik.

“Kita juga memberikan fasilitas insentif fiskal maupun nonfiskal di dalam KEK, seperti pengurangan pajak penghasilan. Kemenperin terus mendorong tumbuhnya kawasan industri berstatus KEK untuk mempercepat pemerataan industri nasional,” ujar dia. 

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan pemerintah sebelum menghentikan ekspor komoditas. Terkait keinginan menghentikan ekspor CPO, misalnya, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah menaikkan pajak CPO.

"Jadi, setiap windfall harga internasional yang naik bisa digunakan pemerintah untuk beri insentif ke industri turunannya," kata Bhima. 

Selain itu, kata Bhima, pemerintah juga perlu memastikan adanya kredit dengan bunga murah bagi industri atau pengusaha yang mengolah kosmetik atau biodiesel. Menurutnya, hal itu penting agar industri pengolahan di Tanah Air dapat meningkatkan produktivitasnya. 

Hal lain yang perlu disiapkan adalah mencari lahan ideal dan tersedianya kawasan industri yang dilengkapi fasilitas pendukung. "Kesiapan hilirisasi biasanya mendapat tantangan dari ketersediaan infrastruktur pendukung di kawasan industri," kata Bhima. 

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga harus diperhatikan pemerintah. "Jangan sampai ada industri relokasi, tapi SDM-nya tidak ada. SDM harus disiapkan," tuturnya.


×