JAKARTA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini disebut telah menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terkait aksi marah-marahnya kepada petugas pendamping program bansos di provinsi itu. Risma menyampaikan permohonan maaf via WhatsApp.

Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat mengatakan, Risma menyampaikan permohonan maaf dengan mengirim pesan ke nomor WhatsApp Idah Syahidah, yang merupakan istri gubernur Gorontalo yang sekaligus anggota Komisi VIII DPR. Republika sudah berusaha mengonfirmasi Idah, tapi hingga berita ini diturunkan, belum mendapatkan respons.

"Pak Gubernur langsung meminta maaf juga ke Ibu Risma karena ini lebih kepada miskomunikasi," kata Harry ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (4/10).

Miskomunikasi itu, kata Harry, adalah ketika Gubernur Gorontalo mengira pria yang dimarahi Risma adalah pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo. Padahal, pria itu adalah petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos. "Sebagai seorang ibu kepada anak, kalau ada kekeliruan, wajar menegur," ungkap Harry.

Gubernur Gorontalo diketahui sempat meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi Risma. Menurut Harry, itu hanyalah emosi sesaat dari sang gubernur. "Ini nggak ada hubungannya dengan politik. Pak Gubernur sudah mengklarifikasi dan sudah clear kok," ujarnya.

Di sisi lain, imbuh Harry, petugas pendamping PKH yang dimarahi Risma juga sudah menyampaikan klarifikasi setelah mengetahui bahwa tak ada penerima bansos yang dicoret, melainkan masih proses penyaluran. "Dia sudah minta maaf juga (kepada Risma)," kata Harry.

Sebelumnya, Risma marah-marah kepada seorang petugas pendamping PKH saat kunjungan kerjanya di Gorontalo. Kemarahan Risma tersulut usai Kemensos disebut mencoret data penerima bansos dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Jadi bukan kita coret, ya! Kamu tak tembak, ya, tak tembak kamu!" ujar Risma sembari mendorong pulpen ke dada petugas itu.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kemudian merasa tersinggung dengan aksi emosional Risma itu. Rusli tak terima warganya diperlukan demikian. "Saya tidak memprediksi seorang ibu menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Contoh yang tidak baik," kata Rusli, Jumat (1/10).

Kendalikan emosi

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, cara Risma marah-marah kepada bawahannya sebagai kebiasaan yang sangat tidak baik. Sebagai menteri, seharusnya Risma mampu mengendalikan emosi terutama di depan umum.

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) didampingi Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim (kiri) dan anggota DPR Idah Syahidah (kanan) memimpin rapat pemadanan data di Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis (30/9/2021). - (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)

SHARE    

"Kebiasaan marah-marah itu sudah terlihat sejak Risma menjadi Wali Kota Surabaya. Hanya saja kebiasaan marah-marahnya itu tidak banyak diekspos di media massa dan media sosial. Akibatnya, masyarakat menilai Risma sosok pemimpin yang baik, bijaksana, dan menghargai bawahannya. Padahal kebiasaan tersebut tidak baik apalagi dia menteri. Sebaiknya di-reshuffle saja," katanya kepada Republika, Ahad (3/10).

Bedanya sekarang, Jamiluddin melanjutkan, pelampiasan amarah Risma kerap terekspos media karena jabatannya saat ini adalah seorang menteri. Akibatnya, masyarakat mengetahui watak Risma yang sesungguhnya.

"Pemimpin yang tidak dapat mengendalikan amarahnya tentu tidak layak menjadi pemimpin. Apalagi kalau ia sambil marah-marah mengambil keputusan, tentu akan berbahaya bagi lembaganya," kata dia.

Jamiluddin menilai, perbuatan marah-marah Risma selalu membuat gaduh. Akibatnya, masyarakat lebih tahu perilaku marahnya daripada kinerjanya.

Karena kegaduhan telah berulang kali terjadi, menurut Jamiluddin, Risma sesungguhnya menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo. Dengan begitu, selayaknya Jokowi mengevaluasi Risma sebagai menteri sosial.

Ia berharap saat ada reshuffle kabinet, Risma termasuk di dalamnya. Masih banyak anak negeri yang memiliki kemampuan jauh lebih baik daripada Risma untuk mengurus masalah sosial.

"Jokowi tinggal memilih putra terbaik bangsa untuk menjadi menteri sosial. Masalahnya, apakah Jokowi berani me-reshuffle Risma yang sama-sama kader PDIP?" kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat