Oleh SUNARSIP

OLEH SUNARSIP

Dalam beberapa pekan terakhir ini, dunia dihebohkan oleh berita tentang krisis energi di Inggris, yang kemudian “menular” ke negara Eropa lainnya lalu terjadi pula di Cina dan (bahkan) India. Penyebabnya sama, yaitu kenaikan harga energi primer. Krisis energi di Inggris disebabkan oleh kenaikan harga gas yang tinggi.

Berdasarkan data dari World Bank, pada Agustus lalu harga gas di Eropa naik sekitar 165 persen dibanding posisi akhir 2020, yaitu dari 5,86 dolar Amerika Serikat (AS) per mmbtu menjadi 15,49 dolar AS per mmbtu.

Terdapat beragam analisis yang ditengarai sebagai penyebab kenaikan harga gas ini. Pertama, pasokan dari produsen gas yang berkurang. Kedua, aktivitas ekonomi telah kembali seperti kondisi pra-Covid-19 sehingga permintaan gas naik. Ketiga, datangnya musim dingin.

Karena tak sanggup membeli gas yang harganya tinggi, pemerintah Inggris terpaksa menghidupkan lagi sejumlah pembangkit batu bara (PLTU) yang sudah lama “diparkir” (stand by) untuk menopang kekurangan pasokan dan mengurangi tekanan biaya.

Listrik di Inggris sebagian besar dipasok oleh pembangkit listrik berbahan bakar gas (PLTG). Gas adalah energi fosil yang menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan BBM dan batu bara. Namun, biaya per kWh PLTG masih relatif lebih mahal dibanding batu bara.

Pada 2011, komposisi pembangkit listrik di Inggris masih didominasi PLTU. Namun, selama satu dekade terakhir ini, Inggris berhasil mengganti dominasi PLTU dengan PLTG dan energi baru dan terbarukan (EBT) sehingga pangsa PLTU kini tinggal sekitar 2 persen. Komposisi pembangkit di Inggris kini didominasi PLTG dan EBT dengan pangsa masing-masing sekitar 40 persen pada 2019.

 

Krisis energi di Cina juga mirip dengan di Inggris. Penyebabnya sama, yaitu krisis pasokan dan tingginya harga energi primer. 

 

 

SHARE    

Krisis energi di Cina juga mirip dengan di Inggris. Penyebabnya sama, yaitu krisis pasokan dan tingginya harga energi primer. Namun, berbeda dengan Inggris, kebutuhan energi di Cina sebagian besar masih dipasok PLTU batu bara. Penyebab krisis batu bara di Cina juga sama.

Pertama, permintaan yang tinggi akibat aktivitas ekonomi kembali normal pasca-Covid-19. Kedua, terganggunya impor batu bara dari Australia akibat perselisihan dagang. Kondisi ini menyebabkan harga batu bara di pasar internasional meningkat tajam.

Harga batu bara Australia pada Agustus lalu meningkat sekitar 103 persen dibanding posisi Desember 2020, yaitu dari 83,03 dolar AS per metrik ton menjadi 168,75 dolar AS per metrik ton. Konon, produsen batu bara di dalam negeri memanfaatkan kenaikan harga batu bara di pasar internasional tersebut, dengan meningkatkan kuota ekspornya sehingga sempat mengganggu pasokan batu bara bagi PLTU-PLTU di Tanah Air.

Karena Cina sudah menggunakan energi primer yang boleh dibilang biayanya paling murah (yaitu batu bara), tentunya strategi untuk mengatasi krisis energi akan berbeda dengan Inggris. Inggris beralih ke batu bara karena ingin menurunkan biaya produksi.

Sedangkan krisis energi di Cina belum dapat digantikan perannya oleh pembangkit EBT karena kapasitasnya yang masih terbatas. Pilihan Cina tinggal pada (i) memperbaiki hubungan dagang dengan Australia, (ii) impor selain dari Australia, (iii) memaksimalkan produksi batu bara dalam negeri, atau (iv) beralih ke pembangkit yang lebih mahal, pembangkit berbahan bakar minyak (BBM).

Berkaca dari krisis energi yang terjadi di Inggris dan Cina, terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil. Pertama, krisis energi, baik di Inggris maupun di Cina dimulai karena berakhirnya masa pengetatan akibat Covid-19. Berakhirnya pengetatan ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mendorong aktivitas usahanya.

Terdapat semacam tindakan “balas dendam” oleh pelaku usaha dengan melakukan “lompatan” aktivitas ekonominya. Konsekuensinya, permintaan energi menjadi tinggi, tapi sayangnya di sisi pasokannya justru terjadi gangguan.

 

Kondisi yang terjadi di Inggris dan Cina berpotensi akan terjadi di tempat lain, termasuk di Indonesia.

 

 

SHARE    

Kondisi yang terjadi di Inggris dan Cina berpotensi akan terjadi di tempat lain, termasuk di Indonesia. Lonjakan aktivitas ekonomi diperkirakan akan terjadi di berbagai negara seiring berakhirnya pengetatan pasca-Covid-19. Konsekuensinya, krisis energi ini berpeluang terjadi merata di negara-negara lain yang ditandai dengan tingginya permintaan energi primer (batu bara, migas) yang diikuti dengan kenaikan harganya.

Kita perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya lompatan aktivitas ekonomi yang diikuti dengan lompatan permintaan terhadap energi ini, khususnya permintaan listrik. Di satu sisi, kenaikan permintaan listrik akan positif bagi PLN.

Namun, dalam situasi di mana harga energi primer (batu bara) masih berfluktuasi, tentu ini perlu diantisipasi terkait dengan kesiapan pasokan batu bara ke sistem kelistrikan di Tanah Air.

Strateginya, kebijakan domestic market obligation (DMO) perlu dijalankan secara konsisten. Ini mengingat, bila pasokan batu bara terganggu, sementara listrik harus tetap nyala, kemungkinan pembangkit berbahan bakar mahal akan dioperasikan untuk menopang kebutuhan listrik di Tanah Air. Bila situasi ini terjadi, biaya produksi menjadi lebih mahal dan hal tersebut berpotensi akan meningkatkan tekanan finansial, baik bagi PLN maupun APBN dalam bentuk kenaikan beban subsidi dan kompensasi.

Kedua, krisis energi di Inggris juga memberikan pelajaran bahwa tidak ada pemerintah di mana pun, yang akan membiarkan rakyatnya menanggung biaya terjangkau, termasuk biaya listrik. Demi menjaga daya beli rakyatnya, Pemerintah Inggris terpaksa beralih ke PLTU meskipun hanya sementara. Di Inggris, telah berlaku tariff adjusment (TA). Ketika harga energi primernya naik, harga listrik ke konsumen juga naik.

Namun, daya beli ada batasnya. Dan ketika sudah mencapai batasnya, pemerintah wajib turun tangan. Karena subsidi listrik tidak lagi menjadi pilihan di Inggris, pilihan kebijakannya tinggal menurunkan biaya produksi agar harga listrik dapat ditekan. Karena itulah, terpaksa menggunakan PLTU batu bara.

 

Kedua, krisis energi di Inggris juga memberikan pelajaran bahwa tidak ada pemerintah di mana pun, yang akan membiarkan rakyatnya menanggung biaya terjangkau, termasuk biaya listrik.

 

 

SHARE    

Di Indonesia, sebenarnya juga telah berlaku TA. Namun praktiknya, sistem TA ini belum dapat dijalankan karena pertimbangan dampak sosial dan ekonominya. PLN belum serta-merta dapat menyesuaikan tarif listrik mengikuti pergerakan harga energi primer.

Konsekuensinya, bila krisis energi tersebut terjadi, pemerintah dan PLN berpotensi akan menanggung beban tambahan karena tidak dapat membebankannya (pass-through) ke konsumen melalui penyesuaian tarif. Dengan kata lain, krisis energi tersebut berpotensi menjadi tantangan lain bagi pemerintah, dan terutama PLN, selain tantangan berupa rendahnya permintaan listrik di tengah pasokan listrik yang melimpah, khususnya di Jawa.

Kondisi ini semestinya menjadi perhatian kita, terutama pengambil kebijakan. Bahwa, ruang bagi “bermanuver” dalam pengembangan sektor energi masih terbatas, baik dari sisi pemerintah maupun PLN. Risiko fiskal pemerintah meningkat seiring dengan meningkatnya utang.

PLN juga menghadapi kondisi keuangan yang relatif sama, yaitu tingginya utang. Kenaikan utang, baik oleh pemerintah maupun PLN, memang hal yang tak terhindarkan. Pemerintah terpaksa berutang untuk membiayai pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

PLN juga harus berutang untuk membiayai investasi kelistrikan yang ditugaskan pemerintah, di tengah keterbatasan pendanaan internal perusahaan. Situasi ini seyogianya diterima sebagai konsekuensi dari suatu kebijakan.

Yang terpenting saat ini, situasi ini menjadikan kita lebih bijak dalam menentukan kebijakan selanjutnya, terutama yang berimplikasi terhadap penambahan beban fiskal pemerintah dan keuangan PLN. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat