Dalam sejarah Indonesia, komunis tercatat beberapa kali mengupayakan perebutan kekuasaan. Pada November 1926 dan Januari 1927, PKI meletuskan pemberontakan bersenjata di Jawa dan Sumatra Barat. | Republika/Islam Digest
03 Oct 2021, 03:20 WIB

Geger Madiun 1948

Usai kembali dari Moskow, Muso memimpin pemberontakan PKI pada 1948.

OLEH HASANUL RIZQA

Partai Komunis Indonesia (PKI) memberontak pada September 1948. Dengan keji, mereka membantai orang-orang di Madiun dan sekitarnya. Para ulama dan santri turut menjadi korban.

Jelang Madiun Berdarah

Dalam sejarah Indonesia, kaum komunis tercatat beberapa kali mengupayakan perebutan kekuasaan. Pada November 1926 dan Januari 1927, Partai Komunis Indonesia (PKI) meletuskan pemberontakan bersenjata di Jawa dan Sumatra Barat.

Terkait

Pemerintah kolonial Belanda saat itu dengan mudah memadamkan keduanya. Ribuan anggota PKI ditahan. Sekira 1.300 orang simpatisannya dibuang ke Boven-Digul. Partai ini lalu ditetapkan sebagai organisasi terlarang.

Pergerakan komunis toh tidak berhenti sesudah itu. Melewati zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, kaum kiri di Indonesia terus menyusun kekuatan, baik dari dalam maupun luar negeri. Sesudah Peristiwa 1926/1927, beberapa tokoh kunci bermukim di Uni Soviet, induk negara-negara komunis sedunia. Di antara mereka ialah Muso Manowar.

Harry A Poeze dalam Madiun 1948 PKI Bergerak (2011) menjelaskan, Muso tidak berada di Indonesia ketika pemberontakan PKI terjadi pada 1926/1927. Di Singapura, ia ditangkap polisi Inggris.

Begitu dibebaskan, sosok kelahiran Kediri, Jawa Timur, itu lantas pergi ke Moskow. Selama 22 tahun berikutnya, di sanalah dirinya menetap sembari terus memantau perkembangan Tanah Air.

Berita tentang kemerdekaan RI diperolehnya melalui siaran radio dan korespondensi. Bagaimanapun, Muso tidak langsung kembali pulang. Sejak 1945, ia terus mematangkan rencana untuk mewujudkan visinya: Indonesia sebagai negara komunis di bawah Uni Soviet.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (republikaonline)

Sebelum memutuskan pulang, Muso menjalin komunikasi dengan Suripno, seorang mahasiswa RI yang berhaluan kiri. Bermula pada pertengahan 1947, Suripno bertolak dari Tanah Air untuk menghadiri kongres pemuda sedunia (International Union of Students) di Praha, Cekoslowakia. Pemuda ini juga membawa mandat dari Bung Karno untuk membuka hubungan diplomatik dengan Uni Soviet.

Pada tahun yang sama, petualangan kaum kiri di perpolitikan nasional kian terjepit. Amir Sjarifuddin, seorang tokoh Partai Sosialis, sempat dua kali memimpin pemerintahan. Namun, pada akhir periode pemerintahannya, yakni awal tahun 1948, kedudukannya mulai tergoyahkan. Ia diserang lawan-lawan politiknya, terutama Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi, terkait Perundingan Renville.

Perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat (AS) itu mempertemukan antara pihak RI dan Belanda. Disepakatilah tiga hal penting. Pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah RI.

Kedua, diakuinya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Terakhir, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Ketiga poin itu menjadi sasaran kritik PNI dan Masyumi. Amir lalu mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno. Tidak hanya kehilangan kursi di eksekutif, dirinya juga pecah kongsi dengan Sutan Sjahrir. Yang belakangan itu bahkan mendirikan partai baru, yakni Partai Sosialis Indonesia (PSI), terpisah dari Partai Sosialis.

Kembalinya Muso

Sesudah jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin II, Bung Karno memberikan mandat. Kali ini, tugas menyusun kabinet diserahkan kepada tokoh non-partai, yaitu Bung Hatta. Maka terbentuklah Kabinet Hatta I pada Februari 1948.

Tidak ada satu pun wakil sayap kiri di dalam jajaran kabinet ini. Amir pun menyatakan diri sebagai oposan. Untuk menandingi Kabinet Hatta, Amir berupaya mengonsolidasi unsur-unsur kiri. Pada 28 Juni 1948, ia pun membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR).

Pada saat itulah, kaum komunis di Tanah Air mendapatkan “amunisi” baru: pulangnya Muso. Dedengkot PKI itu kembali ke Tanah Air bersama dengan Suripno. Ceritanya bermula pada 11 Agustus 1948. Awak media telah mengetahui bahwa pemuda itu telah berangkat dari Praha. Tiba di Bukittinggi, Suripno disebut-sebut membawa serta seorang sekretarisnya yang bernama Suparto.

photo
Muso Manowar (kiri) dan Amir Sjarifuddin (kanan). Keduanya merupakan tokoh-tokoh kunci dalam Geger PKI 1948. - (DOK WIKIPEDIA)

Dari Sumbar, keduanya segera ke Yogyakarta, yang saat itu merupakan ibu kota RI. Di istana negara, Suripno menyampaikan kepada Bung Karno tentang sambutan baik duta besar Uni Soviet untuk Ceko. Menurutnya, Moskow siap menjalin hubungan persahabatan dengan RI.

Bagi Hatta, Suripno telah bertindak keterlaluan. Sang perdana menteri (PM) menganggap, tindakan pemuda itu tidak tepat karena, berdasarkan Perjanjian Renville, RI dilarang melakukan hubungan luar negerinya sendiri. Katakanlah, Suripno memang telah mendapatkan mandat dari Bung Karno.

Namun, hal itu terjadi dahulu ketika Amir masih menjadi PM. Begitu kini PM dijabat Hatta, otomatis mandat tersebut kedaluwarsa.

Bagaimanapun, bukan kasus Suripno yang terutama memantik perhatian insan pers. Adalah sosok Suparto yang lebih mengejutkan. Ternyata, “sekretaris” Suripno itu adalah kawan lama Bung Karno. Dialah Muso. Tokoh PKI ini memang pernah tinggal satu indekos dengan sang proklamator di rumah HOS Tjokroaminoto di Surabaya.

Menurut Soe Hok Gie dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, seorang wartawan menggambarkan pertemuan antara keduanya. “Bung Karno memeluk Muso dan Muso memeluk Sukarno. Mata berlinang. Kegembiraan ketika itu rupanya tidak dapat mereka keluarkan dengan kata-kata,” tulis jurnalis tersebut.

Gie mengomentari adegan ini sebagai sesuatu yang komikal sekaligus ironis. Sebab, beberapa hari kemudian Muso secara terang-terangan mencemooh Dwitunggal Sukarno-Hatta di depan umum. “Sejarah memang lucu. Muso akhirnya melancarkan revolusi di dalam revolusi Indonesia. Sesudah berpeluk-pelukan dengan bercucuran air mata di istana Presiden, 37 hari kemudian,” tulis akademisi Universitas Indonesia ini.

Mulai bergerak

Usai menemui Bung Karno, Muso menghadiri rapat yang dihelat Badan Kongres Pemuda. Dalam pidatonya, ia memuji-muji kehebatan Uni Soviet. Baginya, Indonesia harus berada di barisan Soviet bila ingin menghalau Belanda dari Tanah Air. Orasinya ternyata tidak disambut antusias para anggota badan tersebut. Mayoritas hadirin meninggalkan tempat sebelum Muso selesai bicara.

Muso juga sempat menggelar jumpa pers di Jalan Malioboro. Seorang wartawan bertanya, mengapa ia datang dengan pengawalan laskar satu truk yang bersenjata. Alasannya, ia harus “waspada terhadap agen-agen kaum imperialis.”

Salah seorang pengawalnya ialah anak muda yang tampak duduk malu-malu di pinggir. Kelak, publik mengenalnya sebagai pentolan PKI tahun 1965. Dialah Dja’far Nur Aidit alias Dipa Nusantara (DN) Aidit.

photo
DN Aidit berbicara dalam kampanye PKI pada Pemilu 1955 - (DOK Wikipedia)

Dari Yogyakarta, Muso langsung menuju Kediri. Sesudah menjumpai keluarganya, ia mulai bergerak untuk melaksanakan agenda utamanya: menyebarluaskan komunisme. Tidak berhenti pada diseminasi ideologi, tetapi juga menggulingkan pemerintahan yang sah.

Untuk itu, Muso melakukan berbagai manuver. Pertama-tama, melalui Amir Sjarifuddin, ia merangkul FDR. Kepada mereka, ia menawarkan konsep yang telah dirangkumnya dalam pamflet “Jalan Baru.” Menurut gagasannya, semua partai yang meyakini marxisme atau perjuangan kelas sosial haruslah melebur menjadi satu. Dan, PKI tampil sebagai ujung tombaknya.

Selanjutnya, Muso juga mendekati kalangan tentara. Beberapa elemen memang sudah terpengaruh komunisme. Untuk lebih bisa merangkul mereka, ia memanfaatkan ketidaksukaan sebagian tentara pada kebijakan Kabinet Hatta I, yakni Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (ReRa).

photo
Monumen yang menunjukkan sebagian dari puluhan korban keganasan PKI di Madiun dan sekitarnya tahun 1948. - (DOK WIKIPEDIA)

ReRa sesungguhnya diambil Hatta untuk memulihkan kondisi ekonomi negara selepas jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin. Muso memanas-manasi tentara dengan menyebutkan, RERA hanya merugikan para prajurit. Kebijakan itu disebutnya sangat mengurangi kekuatan militer Indonesia. Tidak sedikit prajurit TNI yang termakan agitasi tokoh komunis itu.

Seperti dinukil dari Lubang-lubang Pembantaian: Petualangan PKI di Madiun (1990), Muso memanfaatkan emosi dan keluguan sebagian masyarakat lokal untuk mendukung aksinya. Pada 15 Agustus 1948, Muso tiba di Madiun, Jawa Timur.

Para simpatisan komunis setempat telah menyebarkan propaganda di tengah masyarakat. Kepada penduduk, mereka menyampaikan, “Nabi Musa dari Moskow” akan datang dan berpidato di Alun-Alun.

 
Simpatisan komunis setempat telah menyebarkan propaganda di tengah masyarakat. Kepada penduduk, mereka menyampaikan, “Nabi Musa dari Moskow” akan datang dan berpidato di Alun-Alun.
 
 

Rakyat kebanyakan buta huruf serta tidak memahami bahasa Indonesia. Didorong rasa penasaran, mereka pun berkumpul di Alun-alun Madiun. Dalam pidatonya, Muso dengan pongah mencaci maki Presiden Sukarno dan PM Hatta.

Di hadapan puluhan ribu orang, ia menyebut keduanya tidak becus dalam memimpin negara. Karena itu, dia berjanji akan memimpin mereka ke arah revolusi Indonesia Merdeka.

Atmosfer suasana Alun-Alun Madiun menjadi sangat bergelora. Ribuan orang terpukau orasi Muso. Tokoh komunis ini lalu dielu-elukan, layaknya seorang “nabi”.

FDR/PKI menggencarkan operasinya di tengah masyarakat. Berbagai fitnah disebarkannya dengan tujuan mengadu domba antara rakyat dan militer. Konflik di internal militer juga dimanfaatkannya, terutama pasca-terbunuhnya komandan Divisi Panembahan Senopati Kolonel Sutarto di Solo pada Juli 1948. Penggantinya ialah Letkol Suadi, yang bersimpati pada FDR/PKI.

Hingga awal September 1948, culik-menculik beberapa tokoh militer dan sipil marak terjadi di Surakarta. Mulailah tuduh-menuduh antara Divisi Siliwangi dan pasukan-pasukan Solo “asli".

Akibat Perjanjian Renville, Siliwangi sejak Februari 1948 diharuskan hijrah dari Jawa Barat ke daerah-daerah RI, termasuk Jawa Tengah. Dalam suasana politik yang tegang, pasukan-pasukan menjadi amat mudah terbawa arus politik.

Meskipun Panglima Besar Jenderal Sudirman telah turun tangan, situasi di lapangan belum juga mereda. Di Yogyakarta, Pak Dirman bersama dengan Kolonel AH Nasution dan Kolonel Gatot Subroto kemudian melakukan pembicaraan.

Sebelum menghadap Presiden, disepakatilah usulan menjadikan Kolonel Gatot sebagai gubernur militer Jawa Tengah dengan kekuasaan penuh untuk menertibkan keadaan. Bung Karno dan Kabinet menyetujui usulan tersebut. Pada 18 September 1948, Gatot tiba di Solo untuk memulai tugasnya. Malam harinya, Madiun diduduki FDR/PKI.


×