Kita harus mengakui, persoalan data pribadi di gawai masih kurang mendapat sorotan di Indonesia. Agak ironis sebetulnya. Karena secara jumlah populasi dan pengguna internet, negara ini menempati posisi lima besar di dunia. Penetrasi internet di daerah nyaris mencakup seluruh wilayah. Pemilikan gawai ataupun ponsel lebih banyak dari jumlah penduduk yang sebesar 270 juta jiwa.

Tanpa sadar, kita menyerahkan gawai dan data kita dibuka, diatur, dikelola, oleh aplikasi, Google dan Facebook, misalnya. Saat mendaftar ke aplikasi kita menyerahkan nama, nomor induk kependudukan, kesehatan, penghasilan, alamat email, kontak lain, terkadang juga kartu pembayaran debit/kredit, atau bahkan rekening bank.

Preferensi apa yang kita buka di internet, kita baca, tujuan pergi, pesanan belanja, pesanan makanan, jam-jam pemesanan, dan lainnya adalah data terbuka milik kita, yang tercatat di dalam aplikasi-aplikasi tersebut.

Di belakang layar aplikasi, apa pun bisa terjadi. Data kita bisa diakses, tanpa persetujuan, atau kalaupun kita tahu dengan disclaimer, yang amat panjang dan bahasa yang njlimet. Sehingga sering kali tanpa sadar kita sekadar mengekliknya. Data-data itulah yang rawan disalahgunakan. Dan dalam beberapa bulan terakhir, persoalan kebocoran data publik terjadi berkali-kali.

 

Di belakang layar aplikasi, apa pun bisa terjadi. Data kita bisa diakses, tanpa persetujuan, atau kalaupun kita tahu dengan disclaimer, yang amat panjang dan bahasa yang njlimet.

 

 

SHARE    

Misal: data akun di aplikasi Tokopedia, BukaLapak, yang diperjualbelikan di deepweb. Data akun itu bisa mencakup apa pun mulai dari nama, nomor telepon, nomor kartu identitas penduduk, hingga kartu kredit yang mungkin dihubungkan. Kemudian kebocoran data para pasien di Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang sempat bikin heboh. Terakhir, bahkan kartu vaksinasi Presiden Joko Widodo pun sempat beredar di publik, yang membuat kebingungan aparat pemerintah.

Bisalah kita nyatakan semacam darurat data pribadi sedang terjadi di negeri ini. Darurat ini sedang berlangsung, tapi publik tidak tahu, apakah pemerintah benar-benar memperhatikan dan berkeinginan untuk memperbaikinya, atau sekadar sambil lalu saja.

Karena itu, publik amat berhak menuntut keseriusan pemerintah untuk memperbaiki persoalan-persoalan kebocoran data pribadi ini di hulu ataupun di hilir.

Di hulu dengan perangkat aturan mainnya. Yang terpenting, misal menjadikan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sebagai prioritas untuk dibahas dan diselesaikan. Yang juga penting adalah sosialisasi soal apa itu data pribadi dan apa pentingnya membagikan data pribadi di aplikasi ataupun di internet. Ini harus dilakukan secara masif, mengingat tingkat literasi dan liternasi internet sebagian publik kita amat minim.

 

Kita mendesak pemerintah untuk serius menjaga data pribadi warganya di dalam aplikasi ini. 

 

 

SHARE    

Di hilir dengan menuntaskan kasus-kasus yang jadi sorotan publik. Penuntasan kasus harus terbuka, menyeluruh, dan tuntas. Tanpa ada yang disembunyikan. Dua kasus utama, misalnya kebocoran data BPJS Kesehatan ataupun pengumbar data kartu vaksinasi Presiden Jokowi, ini harus diungkap secepatnya oleh aparat keamanan.

Di tengah situasi seperti ini, persoalan berbagi data pribadi di dalam aplikasi PeduliLindungi kemudian menjadi relevan. Kita mendengar pemerintah ingin sharing data pengguna aplikasi ini dengan sejumlah aplikasi lain, seperti marketplace, pembayaran, kependudukan sipil. Tanpa kita tahu untuk apa data kita dibagikan cuma-cuma ke sana. Apa manfaatnya dan apa risikonya.

Kita mendesak pemerintah untuk serius menjaga data pribadi warganya di dalam aplikasi ini. Pemerintah harus secepatnya membuka kepada publik, apa itu aplikasi PeduliLindungi, data apa saja yang ada di dalamnya, bagaimana keamanan data dan penyimpanan data, serta kalaupun mau ada sharing data, bagaimana dengan perizinan dan penggunaan data yang dibagikan itu.

Banyak sekali pertanyaan yang menggantung, yang berseliweran di media sosial. Sementara tidak ada pihak dari pemerintah yang tampak mau ambil tanggung jawab untuk menjelaskan soal PeduliLindungi ini. Pihak-pihak, seperti Kemenkominfo, badan siber, Kemenkes, ataupun aplikasi itu sendiri relatif diam. Enggan bersuara atau memang memilih untuk 'tiarap' menghindari perhatian publik lebih besar lagi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat