Mendikbudristek Nadiem Makarim (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021). Kemendikbudristek dan Panselnas akan membahas tambahan afirmasi selama penundaan. | Prayogi/Republika.
25 Sep 2021, 03:55 WIB

Nilai PPPK Guru Dibenahi

Kemendikbudristek dan Panselnas akan membahas tambahan afirmasi selama penundaan.

JAKARTA -- Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi I ASN-PPPK 2021 resmi ditunda. Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa penundaan ini untuk membahas penambahan poin afirmasi bagi peserta seleksi tersebut.

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menjelaskan, penundaan dilakukan hingga pengumuman lebih lanjut diberikan. "Segera diinfokan kembali," ungkap Nunuk kepada Republika, Jumat (24/9).

Saat ditanya terkait kepastian pengumuman hasil Seleksi Kompetensi I Guru ASN-PPPK, Nunuk memberikan tautan laman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Kemendikbudristek. Saat dibuka, terpampang pengumuman dengan nomor 5363/B/GT.01.00/2021 tentang Penundaan Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi I Guru ASN-PPPK Tahun 2021.

Pada pengumuman tersebut dinyatakan, pengumuman hasil Seleksi Kompetensi I Guru ASN-PPPK yang semula dijadwalkan pada 24 September 2021 ditunda sampai pengumuman lebih lanjut. Jadwal terbaru untuk pengumuman hasil seleksi akan diunggah dalam laman https://gurupppk.kemdikbud.go.id.

Terkait

"Sehubungan dengan masih berlangsungnya proses pengolahan nilai Seleksi Kompetensi I Guru PPPK," bunyi pembuka pengumuman tersebut.

Penundaan ini mulanya disuarakan dalam rapat dengar pendapat antara Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Komisi X DPR pada Kamis (23/9). Ketua Komisi X dari Fraksi DPR Syaiful Huda meminta penundaan dilakukan untuk memastikan adanya penambahan afirmasi bagi guru honorer senior. 

Seleksi PPPTK Guru sebelumnya dikeluhkan terlalu memberatkan bagi guru, utamanya yang senior. Selain soal tes kompetensi teknis yang berbeda dari try out dan modul, nilai afirmasi yang diberikan pemerintah dinilai belum cukup membantu para guru senior mencapai nilai kelulusan.

Kesulitan itu tampak dari hasil penilaian seleksi yang disebut hanya meloloskan 94 ribu atau 29 persen dari 360 ribu peserta seleksi. Dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Nadiem kemudian menjanjikan penundaan pengumuman seleksi.

"Saat ini kita sedang mengajukan surat untuk penundaan tersebut. Kita coba perjuangkan untuk guru honorer," ujar Nadiem. Di antara afirmasi yang ia janjikan adalah bagi peserta di daerah tertinggal dan peserta berusia di atas 50 tahun.

Plt Biro Humas Kemendikbudristek, Anang Ristanto, menegaskan, penundaan memang bertujuan untuk memberi waktu bagi Kemendikbudristek memperjuangkan kemudahan tambahan bagi peserta seleksi PPPK. “Peserta yang sudah lolos formasi dipastikan untuk tetap dijamin haknya," ujar Anang Ristanto kepada Republika, Jumat (24/9).

photo
Peserta mengikuti tes seleksi PPPK (Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang digelar Pemkab Tulungagung di Tulungagung, Jawa Timur, Senin (13/9/2021). - (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko)

Kemendikbudristek, kata dia, sangat mengapresiasi kepedulian banyak pihak untuk memastikan proses seleksi berjalan dengan adil, transparan, serta berpihak kepada guru honorer. Pihaknya telah bertemu dengan Komisi X DPR pada Kamis (23/9) dan akan membawa aspirasi berbagai masukan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk memperjuangkan para guru honorer.

Anang mengungkapkan, pertemuan dengan Panselnas akan dilaksanakan pada awal pekan depan. Kemudian, pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap I akan disampaikan sesegera mungkin setelah koordinasi dengan Panselnas. 

"Kami mengajak seluruh guru honorer dan pihak terkait untuk tetap tenang sembari menunggu pengumuman selanjutnya serta tidak perlu terpengaruh oleh kabar ataupun informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Anang.

Dia juga mengajak guru honorer yang belum memenuhi ambang batas nilai agar dapat memfokuskan energi serta konsentrasi guna mengikuti kesempatan kedua dan ketiga. Anang belum bisa memastikan bila penundaan pengumuman ini akan memengaruhi jadwal seleksi tahap II dan III nantinya.

Kedua seleksi itu rencananya dilakukan pada Oktober dan Desember 2021 ini.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang juga Ketua Panselnas CASN 2021, Bima Haria Wibisana, sebelumnya mengiyakan evaluasi seleksi Seleksi Kompetensi I ASN-PPPK 2021 akan dibahas dengan Kemendikbudristek. Kendati begitu, ia belum menjawab Republika soal penundaan pengumuman terkini hingga semalam.

Sementara, Ramona Adelina (48 tahun), guru honorer SD negeri yang tak lolos seleksi PPPK, meminta pemberian afirmasi tambahan yang adil. Pemberian afirmasi tambahan ini jangan dilihat berdasarkan usia saja, tetapi masa pengabdian peserta.

"Jangan 50 tahunlah. (Kalau mau) 45 tahun atau masa kerjalah dilihat. Saya 17 tahun mengabdi sejak 2004," ujar wanita yang biasa disapa Mona itu kepada Republika.

Wanita itu mengisahkan, dia memulai kariernya sebagai guru honorer di salah satu SD di Jakarta dengan upah Rp 150 ribu. Selama 10 tahun sejak saat itu, dia tinggal menumpang di sekolah. Hingga sekira tahun 2016, setelah melalui unjuk rasa menuntut upah yang layak bagi guru, dia pindah ke rumah susun.

Sebagai guru honorer di SD negeri, dia mengaku tak memiliki sertifikat pendidik (serdik) karena terbentur peraturan. "Masa kerja 15 tahun juga bisa jadi ukuran. Kasihan kamilah," kata dia.


×