JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, hingga konflik perang pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (23/9).

Terkait penanganan pandemi, Presiden mendorong adanya pemerataan vaksin. Hal ini dinilai penting agar setiap negara memiliki kecepatan yang sama dalam menangani Covid-19. 

“Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata," ujar Jokowi dalam pidatonya yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden. 

Jokowi menilai, kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang. Bahkan, Jokowi menyebut politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Masalah-masalah ini, tegas Jokowi, harus dapat diselesaikan dengan langkah nyata.

Presiden pun mendorong seluruh negara menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik dalam hal pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.

“Diperlukan juga standardisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya,” jelasnya.

Jokowi menekankan, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antarnegara bisa bekerja sama dalam pemulihan ekonomi. Indonesia dan negara berkembang lainnya pun membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas.

“Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Jokowi dalam pidatonya juga menyampaikan komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau. Namun ia menekankan, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.

“Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara,” ungkapnya.

Layar monitor memperlihatkan rekaman Presiden Indonesia Joko Widodo berpidato di Sidang Umum PBB ke-76, di New York City, Amerika Serikat, Rabu (22/9/2021). - ( ANTARA FOTO/Pool via Reuters-Eduardo Munoz/h)

SHARE    

Terkait terorisme, Presiden menyerukan agar dunia serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Menurut dia, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan.

Jokowi mengatakan, potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda semua negara.

Ihwal kesetaraan vaksin dalam penanganan pandemi juga disampaikan Presiden saat menghadiri Global Covid-19 Summit yang digelar secara virtual, Rabu (22/9) dini hari. Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengingatkan mengenai pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin dunia di banyak negara. 

Pertemuan tingkat tinggi dunia terkait penanganan pandemi Covid-19 tersebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ini merupakan pertemuan kedua yang digagas Biden setelah Meeting of Major Economic Forum pada 17 September 2021 lalu. Dalam acara ini, Presiden turut didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, Presiden dalam pidatonya mengajak dunia untuk melakukan empat hal secara bersama-sama. "Pertama, kita harus dapat memberikan harapan kepada masyarakat bahwa pandemi akan dapat tertangani," kata Retno dalam briefing virtual seusai pidato Presiden, Kamis.

Retno mengatakan, Jokowi sengaja menitikberatkan kata kunci harapan. Sebab, harapan sangat penting artinya bagi dunia. Harapan juga menjadi satu tema dari Sidang Majelis Umum ke-76 PBB. Harapan itu akan dapat dipenuhi jika diskriminasi dan politisasi pandemi dihentikan dan ketimpangan vaksin global harus dapat dipersempit. "Oleh karenanya, arsitektur ketahanan kesehatan global harus ditata ulang," ujar Retno. 

Retno menambahkan, Presiden dalam pidatonya menegaskan perlunya mekanisme baru agar penggalangan sumber daya kesehatan global, baik yang berupa pendanaan, vaksin, dan lain sebagainya dapat cepat dan merata dilakukan.

Presiden juga menekankan pentingnya pemulihan ekonomi pascapandemi yang dapat dilakukan melalui kerja sama dan saling membantu antarnegara. "Dalam hal ini, Indonesia membuka pintu bagi investasi yang berkualitas," katanya. 

Terakhir, kata Menlu, Presiden mendorong dunia untuk fokus melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. "Secara khusus, Presiden memberikan perhatian terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina, dan krisis politik di Myanmar," kata Menlu.

Tema Sidang Majelis Umum PBB tahun ini adalah “Building resilience through hope - to recover from Covid-19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of the people, and revitalize the United Nations”. Tema ini menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dunia saat ini. Tantangan itu mengenai Covid-19, perubahan iklim, kemiskinan yang semakin dalam akibat pandemi, hingga masih terjadinya konflik di berbagai belahan dunia.

Komitmen AS

Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji membeli lagi 500 juta dosis vaksin Covid-19 untuk disumbangkan ke negara lain. Hal tersebut disampaikan Biden dalam pertemuan virtual Global Covid-19 Summit pada Rabu (22/9) yang juga diikuti Presiden Jokowi

"Untuk mengalahkan pandemi, kita harus mengalahkannya di mana-mana. Ini adalah krisis," kata Biden. 

Vaksin tambahan membuat sumbangan AS ke seluruh dunia menjadi lebih dari 1,1 miliar dosis. Namun, jumlah itu masih jauh dari angka 5 miliar hingga 6 miliar dosis yang menurut para ahli kesehatan global dibutuhkan oleh negara-negara miskin.

"Vaksin dari Pfizer Inc dan BioNTech SE akan dibuat di Amerika Serikat dan dikirim ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah mulai Januari 2022," kata pejabat senior AS menjelang pengumuman tersebut.

Sumber yang mengetahui hal ini menyatakan pemerintah AS h akan membayar sekitar 7 dolar AS atau Rp 99 ribu per dosis. Pemerintahan AS di bawah Joe Biden setuju untuk membeli dan menyumbangkan 500 juta dosis vaksin. Berdasarkan ketentuan kontrak itu, AS  akan membayar Pfizer dan BioNTech sekitar 3,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 49 triliun untuk vaksin Covid-19. 

Amerika Serikat sebelumnya mendapat kecaman karena merencanakan suntikan penguat (booster) untuk warganya yang sudah divaksin lengkap. Sementara, jutaan orang di seluruh dunia masih tidak memiliki akses ke vaksin. 

Fasilitas Covax yang didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), mengirimkan lebih dari 286 juta dosis vaksin Covid-19 ke 141 negara, menurut data GAVI. Pada September 2021, organisasi yang menjalankan fasilitas tersebut harus memangkas target pengiriman tahun ini sebesar 30 persen menjadi 1,425 miliar dosis. 

Afrika Tuntut Akses Vaksin 

Negara-negara Afrika menuntut adanya kesetaraan akses vaksin Covid-19. Dalam Sidang Majelis Umum PBB, isu ketimpangan pasokan vaksin disuarakan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta. 

Kenyatta menyerukan adanya akses global yang adil terhadap vaksin Covid-19. Hal itu merupakan inti untuk memulihkan dunia dari pandemi Covid-19. 

“Cara paling pasti untuk membangun kepercayaan itu adalah dengan membuat vaksin tersedia bagi dunia, dengan cara yang adil dan dapat diakses,” kata Kenyatta dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Rabu (22/9), dikutip laman UN News.

Dia menilai, ketimpangan dalam pasokan vaksin yang terjadi saat ini mencerminkan kebutuhan perbaikan sistem multilateral. Vaksinasi perlu dipercepat di seluruh negara agar perekonomian global bisa kembali seperti sebelum pandemi. 

Isu ketimpangan vaksin juga menjadi salah satu topik yang disuarakan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Majelis Umum PBB. Presiden Jokowi menekankan, seluruh dunia harus memiliki kecepatan yang sama dalam menangani pandemi Covid-19. 

Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed sebelumnya turut menyuarakan pentingnya akses vaksin yang adil. Mohamed mengatakan, pandemi telah mengekspose ketidaksetaraan yang menakutkan di dunia.

Tingkat respons yang berbeda menyingkap kesenjangan besar antara negara maju dan berkembang. “Sangat penting untuk menyadari bahwa menanggapi Covid-19 membutuhkan komitmen baru vaksinasi untuk semua,” ujarnya pada Selasa (21/9).

Menurut dia, keselamatan manusia adalah landasan dari setiap pemulihan berkelanjutan dari pandemi yang menghancurkan. Mohamed mengungkapkan, krisis yang terjadi akibat pandemi telah membuat warga dunia menderita.

Dia menyebutkan, fase saat ini sebagai periode yang sangat tidak pasti dalam sejarah manusia. “Namun, ketidakpastian dan ketidakmampuan itu berbeda. Saya sangat percaya bahwa kita sebagai komunitas bangsa mampu dan harus pulih bersama dengan tetap berharap,” ujar Mohamed.

Ssepanjang sejarah, umat manusia telah menghadapi berbagai tantangan. “Tapi semangat dan tekad kolektif kita untuk belajar, berbagi, maju, dan sejahtera melalui kemitraan yang efektif tidak pernah dikalahkan,” ucapnya.

Pekan lalu, Direktur Africa’s Centers for Disease Control, John Nkengasong mengungkapkan, sejauh ini jumlah warga Afrika yang telah divaksinasi kurang dari 3,5 persen. Afrika jadi benua yang paling tertinggal dalam vaksinasi.

Uni Afrika menuding produsen vaksin Covid-19 tak memberi kesempatan adil bagi negara-negara Afrika untuk membeli produk mereka. Uni Afrika mendesak negara-negara produsen, khususnya India, mencabut pembatasan ekspor vaksin dan komponennya.

Dari 5,7 miliar dosis vaksin Covid-19 yang diberikan di seluruh dunia sejauh ini, hanya dua persen disalurkan ke Afrika. Pengusaha Zimbabwe yang tinggal di London, Strive Masiyiwa menekankan, Uni Afrika memiliki target untuk memvaksinasi 60 persen populasinya.

Mereka dan para mitranya berharap membeli separuh dari jumlah dosis yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Sisanya diharapkan dapat diperoleh dari sumbangan Covax yang didukung WHO dan GAVI.

Masiyiwa mendesak Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) mulai menyiapkan dana siaga pandemi untuk membantu negara-negara miskin membeli vaksin pada masa mendatang. Hal itu perlu daripada mereka harus bergantung pada fasilitas berbagi vaksin seperti Covax. Sejauh ini Covax pun hanya berhasil menyediakan 260 juta dosis.

“Berbagi vaksin itu baik, tapi kita tidak harus bergantung pada berbagi vaksin, terutama ketika kita dapat datang ke meja dengan struktur yang ada dan mengatakan bahwa kita juga ingin membeli,” ujar Masiyiwa.

CEO GAVI, Seth Berkley mengatakan, organisasinya telah mengandalkan pasokan dari India, pusat pembuatan vaksin terbesar di dunia, pada awal pandemi. Namun, mereka tidak lagi menerima suplai sejak Maret 2021. Hal itu karena India memberlakukan pembatasan ekspor. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat