Sekjen PBB Antonio Guterres, berbicara kepada media, di sela Sidang Majelis Imum PBB, Senin (20/9/2021). | AP/John Minchillo/POOL AP
23 Sep 2021, 03:45 WIB

Indonesia Wanti-Wanti Perlombaan Senjata

Indonesia tak ingin kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata dan power projection di kawasan.

NEW YORK – Indonesia tak ingin kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata dan power projection di kawasan. Hal ini dikaitkan dengan kesepakatan AUKUS dan rencana Australia untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.

Retno mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengingatkan kemungkinan terjadinya Perang Dingin. “Dalam kaitan ini, saya singgung mengenai AUKUS dan keputusan Australia bagi pengadaan kapal selam bertenaga nuklir,” kata Retno dalam briefing dan keterangan tertulis yang dimuat laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (22/8).

Pesan tersebut disampaikan Retno dalam forum yang digelar organisasi nirlaba Asia Society, di sela kegiatan Sidang Majelis Umum PBB di New York. “Saya sampaikan, kita menerima penjelasan Australia, kita mendengarkan komitmen-komitmen yang diberikan Australia, termasuk untuk terus menghormati NPT, prinsip-prinsip nonproliferasi dan hukum internasional,” kata Retno.

“Di dalam (forum) Asia Society, tadi saya menekankan bahwa yang tidak diinginkan oleh kita semua adalah kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata dan power projection di kawasan, yang tentunya akan dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan,” papar Retno.

Terkait

Power projection mengacu pada pengerahan kekuatan sebuah negara di luar wilayahnya.

Pada 15 September lalu, AUKUS yang merupakan singkatan dari Australia, United Kingdom (Inggris), dan United States (AS), diumumkan. AUKUS akan mendukung Australia memiliki sekurangnya delapan kapal selam berkekuatan nuklir. Kesepakatan ini mengundang beragam reaksi dari sejumlah kekuatan dunia termasuk Uni Eropa, Cina, Prancis, dan Rusia.  

Dalam kesempatan terpisah, Rusia menilai kesepakatan AUKUS di Indo-Pasifik tidak memperkuat stabilitas di kawasan. Selain itu kemitraan trilateral tersebut tidak bersifat inklusif. Hal ini diungkap Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva di Jakarta.

"Kami mencatat rencana Australia untuk membangun kapal selam tenaga nuklir dalam kemitraan keamanan tentu ada aspek yang lain dalam perkembangannya," kata Vorobieva dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/9).

"(Tidak) semua negara dapat berpartisipasi, ini lebih klub eksklusif beberapa negara, dan tentu struktur semacam ini tidak membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan," katanya menambahkan.

Pidato Jokowi

Presiden Indonesia Joko Widodo dijadwalkan menyampaikan pidatonya di Sidang Majelis Umum pada Rabu sore waktu AS atau Kamis pagi waktu Indonesia. Pidato ini disampaikan secara virtual. “Saya yang akan mengantarkan pidato Presiden,” kata Retno.

Tema Sidang Majelis Umum PBB tahun ini adalah “Building resilience through hope - to recover from COVID19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of the people, and revitalize the United Nations”.

Tema ini menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dunia saat ini, dari Covid-19 hingga perubahan iklim, dari kemiskinan yang semakin dalam akibat pandemi hingga masih terjadinya konflik di berbagai belahan dunia.

Sebanyak 195 negara dijadwalkan berpartisipasi dalam High Level Week Sidang Majelis Umum ke-76 PBB. Sebanyak 107 di antaranya berpartisipasi pada tingkat kepala negara, baik yang hadir maupun yang menyampaikan pernyataan secara virtual. Dari ASEAN, hampir semua pemimpin menyampaikan pernyataan secara virtual, kecuali presiden Vietnam.

Pada awal pidato Sidang Majelis Umum PBB yang dibuka Selasa (21/9), Guterres mengangkat ketimpangan akses terhadap vaksin yang masih sangat lebar. Hal ini tentunya akan berdampak pada sulitnya dunia pulih keluar dari pandemi.

“Secara khusus, Sekjen PBB menggarisbawahi pentingnya dunia berkolaborasi untuk memenuhi harapan masyarakat internasional,” kata Retno.

Presiden Sidang Majelis Umum PBB kali ini adalah Menteri Luar Negeri Maladewa Abdulla Shahid. Dalam pidatonya, ia menyampaikan beberapa prioritas yang akan diusung selama kepemimpinannya, yaitu pandemi Covid-19 terutama isu mengenai gap vaksin, perubahan iklim, gender, pemuda, dan reformasi PBB. 


×