Petugas menyiapkan perangkat komputer untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan PPPK melalui Computer Assisted Test (CAT) di Aula The Sultan Convention Center, Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (3/9/2021). | ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
23 Sep 2021, 03:45 WIB

BKN: Evaluasi PPPK akan Dibahas Panselnas

Panselnas Seleksi Guru PPPK akan mengevaluasi hasil tes Seleksi Kompetensi I.

JAKARTA -- Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membenarkan rencana panitia seleksi nasional (Panselnas) mengevaluasi seleksi kompetensi di rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2021.

Hal ini dilakukan setelah muncul banyak keluhan dan persoalan dalam seleksi kompetensi I yang berlangsung pada 13-17 September 2021. Namun, Bima tidak menjelaskan detail bentuk evaluasi dalam seleksi kompetensi PPPK Guru berikutnya. "Dirapatkan di Panselnas dulu," ujar Bima melalui pesan singkatnya, Rabu (22/9).

Rencana evaluasi disampaikan pertama kali Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait seleksi kompetensi PPPK Guru. Tjahjo mengeklaim, panselnas memahami kesulitan yang dialami peserta berusia lanjut dalam seleksi. 

Terkait

"Panselnas juga telah mengamati dan mencermati kondisi riil di lapangan khususnya kesulitan peserta lansia dalam pengerjaan soal kompetensi teknis," ujar Tjahjo, Senin (20/9)

Karena itu, Panselnas Seleksi Guru PPPK juga akan melakukan evaluasi dan pemetaan hasil tes Seleksi Kompetensi I yang sudah berlangsung pada 13-17 September 2021. Saat ini, Panselnas sedang melakukan pengolahan nilai hasil seleksi. "Panselnas Seleksi Guru ASN PPPK 2021 akan melakukan evaluasi dan pemetaan hasil tersebut secara nasional,” kata Tjahjo.

Terkait banyaknya keluhan seleksi terutama untuk guru senior yang sudah berusia tua ini, Partai Gerindra mengusulkan agar dilakukan pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK tanpa dilakukan tes. "Kebijakan ini dapat memberikan kepastian para guru honor dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun, seharusnya tidak perlu tes untuk menjadi PPPK. Pengangkatan tanpa tes ini menjadi penghargaan pemerintah terhadap guru honorer yang sudah berusia tua.

Muzani menegaskan, profesi guru hakikatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa, bukan pencari kerja. Karena itu, meskipun dengan honor seadanya, mereka menjalani profesi dengan keikhlasan dan kesungguhan, bahkan ditempatkan di daerah-daerah terpencil.

Dia menilai, kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honorer sebagai pegawai PPPK menjadi momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honorer yang tanpa lelah terus mengabdi dalam dunia pendidikan. "Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depannya agar pengabdian mereka dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi. Dunia pendidikan kita kualitasnya akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia," ujarnya. 

Halangan

Sementara, pelaksanaan PPPK tahap I di berbagai daerah sudah selesai digelar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dedi Supandi, sekarang tinggal pelaksanaan PPPK tahap kedua dan ketiga. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan semidaring dengan waktu tes sekitar 170 menit per orang. 

Menurutnya, waktu pelaksanaan tes terbagi dari tanggal 13 sampai 17 September, tersebar di 27 kota/kabupaten se-Jabar. Lokasi tempat seleksi sebanyak 124 sekolah menggunakan 538 ruang ujian komputer dan 11.829 unit komputer. 

Dedi mengatakan, jumlah perserta yang mengikuti seleksi PPPK ini pada sesi 1 totalnya ada 41.810. Sesi kedua sebanyak 37.425 orang, sehingga total peserta 79.175 yang hadir.

Sementara, yang mendaftar PPPK ada 81 ribu. "Peserta yang tidak hadir ada 1.929 orang, penyebabnya karena ada yang reaktif antigen, ada yang sakit, dan ada yang positif Covid-19," ujar Dedi, Rabu (22/9). 

photo
Sejumlah peserta seleksi kompentensi dasar CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menanti jadwal tes di SMK Negeri 1 Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (20/9/2021). Sebanyak 37.821 orang mengikuti seleksi kompentensi dasar CPNS dan PPPK tersebut. - (ANTARA FOTO/Jojon. )

Dedi menjelaskan, semua peserta yang tak hadir saat tes tahap 1 bisa mengikuti tes di tahap 2. "Nanti yang tak lulus tahap pertama bisa milih tahap 2. Kan ada tiga tahap," katanya.

Dedi mengaku, dalam pelaksanaan tes tahap 1 selain ditemukan yang reaktif, juga ada beberapa kendala yang lain. Salah satunya, banyak peserta yang tak membawa hasil antigen.

Padahal, Pemprov Jabar sudah memfasilitasi tes gratis antigen sehari sebelumnya. "Ada yang baru datang dari luar kota, tapi tak bawa hasil antigen. Jadi ya tidak bisa ikut tes," katanya. 

Kendala kedua, kata dia, karena sakit dan terpapar Covid-19. Namun, ada juga peserta yang atas kemauannya sendiri mengikuti tahap 2 dan tak datang di tahap 1. "Yang sengaja memilih tes tahap 2 ini, ada yang karena jarak tempat tes yang jauh dari domisili, salah memilih lokasi formasi, dan ada yang kerena mendadak ada keperluan pribadi," kata Dedi.

Terkait kuota PPPK ini, menurut Dedi, untuk SMA/SMK kuota yang disiapkan sebanyak 16.097. Sementara tingkat SD dan SMP sebanyak 30 ribu sekian. "Jadi total kuota di Jabar 53 ribuan," katanya.

Sumber : Antara


×