Menteri Sosial Tri Rismaharini berdialog dengan sejumlah anak penerima manfaat usai melakukan pemadanan data bantuan sosial Provinsi Riau, saat kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Selasa (31/8/2021). | ANTARA FOTO/Rony Muharrman
22 Sep 2021, 03:45 WIB

Risma Kejar Perbaikan Data Bansos

Sejumlah masyarakat yang tinggal di pulau-pulau banyak yang tak mendapatkan kartu bansos.

JAKARTA -- Perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 terus dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos). Perbaikan sangat penting karena Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap ada penerima bansos yang justru tinggal di rumah yang besar.

Risma menerangkan, proses perbaikan data dilakukan tak hanya mengacu pada data yang diserahkan pemerintah daerah. Tapi juga pada data dalam fitur Usul dan Sanggah di aplikasi Cek Bansos. Fitur itu dibuat karena adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan sebaliknya (inclusion error).

"Jadi kami punya Program Usul Sanggah. Kalau misalkan di daerah itu ada yang tidak berhak (karena) sudah kaya, maka (warga lainnya) boleh menyanggah dia," kata Risma saat Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/9).

Rimsa menambahkan, proses perbaikan data juga dengan menggabungkan data penerima bansos yang sudah ada dengan data geospasial. Tujuannya supaya data bisa menunjukkan bagaimana bentuk rumah penerima bansos.

Terkait

"Data di tengah-tengah kota (seperti) di Jakarta, Surabaya, dan Medan itu kami tahu. (Ada) rumah besar-besar menerima bansos itu, kami tahu," ungkap Risma.

Hasil penggabungan data fitur Usul Sanggah dan data geospasial itu, kata Risma, akan ditindaklanjuti dengan menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan verifikasi ulang. "Sekarang sedang kita siapkan datanya, nanti akan ada yang turun (mengecek)," kata dia.

Perbaikan lain terkait bansos yang tidak tersalurkan. Alasannya, bank tidak menyerahkan kartu bansos ke keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jadi, saya turun ke itu (daerah) karena sudah mentok. Ini kok nggak tersalur, ya saya turun. Ternyata kartunya tidak ada, (karena) belum disalurkan sama bank ke orang itu," kata Risma.

Cara turun langsung ke daerah-daerah dinilainya efektif mendorong bank untuk langsung menyalurkan bansos kepada warga. Salah satu contohnya di Kota Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Di sana, kata Risma, pihak bank tak menyalurkan kartu bansos kepada 1.800 KPM. Alasannya para KPM tak ditemukan. Risma lantas meminta Pemkot Semarang untuk mengumpulkan 1.800 KPM itu. Setelah terkumpul sekitar 1.700 KPM, bank akhirnya menyerahkan kartu bansos di depan Risma.

Sejumlah masyarakat yang tinggal di pulau-pulau, imbuh Risma, juga banyak yang tak mendapatkan kartu bansos. Mereka bisa saja datang ke kota untuk mengambil kartu bansos dan mencairkan bansosnya, tapi biayanya tidak seimbang. Bansosnya Rp 600 ribu, ongkos perjalannya bisa Rp 500 ribu.

"Saya coba selesaikan. (Saya) sampaikan ke bank, ini nasabah orang miskin, apa tidak bisa kita antar ke sana," ungkap eks Wali Kota Surabaya itu.

Mentoknya penyaluran bansos tak melulu karena pihak bank. Ada juga karena kartu bansos warga tertahan di tangan ketua RW, atau pendamping program bansos. "Di Jakarta sini, saya didemo (warga yang belum dapatkan kartu bansos), ternyata Pak RW yang pegang kartunya," kata Risma.


×