Presiden Joko Widodo berpidato saat Sidang Majelis Umum ke-75 PBB, di Markas PBB, New York, Selasa (22/9/2020). | AP/Loey Felipe/UN Photo
20 Sep 2021, 04:49 WIB

Menyatukan Pandangan di PBB

Semoga, sidang tahunan di PBB melahirkan kesatuan pandangan di antara pemimpin dunia.

Pekan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar perhelatan tahunan, Sidang Majelis Umum ke-76. Sesi pidato pemimpin negara akan dimulai pada Selasa (21/9). Di tengah pandemi Covid-19, pertemuan ini digelar secara hybrid.

Ada kepala negara hadir di markas PBB, New York, AS ada pula yang tidak. Mereka yang hadir di antaranya Presiden AS Joe Biden, Raja Yordania Abdullah II, Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Presiden Joko Widodo berpidato secara pre-recorded, Rabu (22/9).

"Tantangan pendemi yang belum usai, soal ketimpangan vaksinasi global menjadi isu utama kita," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Febrian A Ruddyard dalam pengarahan virtual pada Rabu (15/9).

Pandemi Covid-19, menjadi salah satu fokus utama dalam sidang tahunan kali ini. Ada dua hal menjadi tantangan bagi negara anggota PBB, yakni mengakhiri pandemi dan mendefinisikan ulang ekonomi global pascapandemi yang lebih sehat bagi lingkungan.

Terkait

Kita tahu, pandemi masih belum berakhir dan semua pihak belum bisa memastikan pula kapan pandemi bakal berlalu. Hal yang pasti, Covid-19 menyebabkan dampak besar pada kesehatan dan ekonomi bagi negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Laju pertumbuhan ekonomi melambat dan daya beli masyarakat lesu. Laju pandemi belum bisa sepenuhnya dihentikan, sebab di tengah upaya menutup arus penularan, muncul varian baru yang tentu saja menjadi tantangan dunia. Di antaranya Delta dan Mu.

 
Ada dua hal menjadi tantangan bagi negara anggota PBB, yakni mengakhiri pandemi dan mendefinisikan ulang ekonomi global pascapandemi 
 
 

Sejumlah negara yang semula mendapati kasus yang kian landai dan hampir nihil, kemudian harus siaga kembali menghadapi serbuan ulang Covid-19 dari varian baru. Karantina wilayah, pembatasan mobilitas, dan vaksinasi massal menjadi opsi.

Dunia melakukan vaksinasi agar lahir kekebalan komunal. Namun, ketimpangan vaksin terjadi. Bukan hanya di antara wilayah suatu negara tetapi juga antarnegara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terus mengingatkan soal ketimpangan ini.

Dalam konteks ini, menurut laman CNN edisi Sabtu (18/9), para pakar kesehatan berulang kali mengingatkan, dunia tak akan lepas dari pandemi Covid-19 tanpa adanya imunisasi masif. Dan WHO, mengkritik soal ketimpangan akses vaksin.

Negara-negara kaya mempunyai banyak stok vaksin dan mendistribusikan vaksin untuk booster, sedangkan negara-negara miskin menghadapi kekurangan pasokan vaksin. Hal ini sebenarnya sudah dikhawatirkan sejak awal.

 
Perlu terus didorong adanya kerja sama multilateral untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan ketimpangan soal persediaan vaksin.
 
 

Maka, perlu terus didorong adanya kerja sama multilateral untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan ketimpangan soal persediaan vaksin. Semoga, sidang tahunan di PBB melahirkan kesatuan pandangan di antara pemimpin dunia.

Bukan pidato saling serang dan sikap ingin menang sendiri. Kita berharap, semua negara memiliki iktikad baik untuk saling membantu memerangi pandemi. Ada solidaritas, termasuk soal vaksin, hingga akhirnya secara bersamaan pandemi berakhir.

Semoga, para pemimpin negara dunia itu menyadari, dunia saling terkoneksi. Kondisi suatu negara memengaruhi negara lain bahkan dunia. Maka, mau tak mau, butuh kerja sama multilateral mengakhiri pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung satu tahun lebih ini.


×