Seorang pedagang bendera Afghanistan sedang menunggu pembeli, di luar kawasan Kedubes Amerika Serikat di Kabul, Afghanistan, Sabtu (11/2021). Jangan terlalu cepat memvonis Taliban menyalahi janjinya. | AP/Bernat Armangue
19 Sep 2021, 04:29 WIB

'Jangan Cepat Vonis Taliban'

Jangan terlalu cepat memvonis Taliban menyalahi janjinya.

OLEH ANDRIAN SAPUTRA, KIKI SAKINAH

Sudah sebulan Taliban menguasai dan memimpin pemerintahan Afghanistan. Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan. Yang terbaru adalah diperbolehkannya perempuan bersekolah dengan syarat terpisah dari laki-laki.

Kabinet pun dibentuk meski tanpa ada perwakilan di dalamnya. Dunia Islam tidak ketinggalan merespons pemerintahan baru yang diawaki Taliban.

Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional mengirim pesan ucapan selamat kepada Mullah Muhammad Hassan Akhund, setelah pengangkatan dirinya sebagai Perdana Menteri Afghanistan yang baru. Organisasi yang berbasis di Doha, Qatar, itu menyampaikan ucapan selamat tersebut pada Ahad (12/9).

Terkait

"Atas nama kepresidenannya, dewan pengawas, sekretariat jenderal, dan anggotanya, serikat menyampaikan ucapan selamat yang tulus atas kepercayaan yang diberikan pada Mullah Akhund oleh Taliban dan pihak-pihak lainnya di Afghanistan yang menugaskannya untuk memimpin pemerintahan baru," kata organisasi cendekiawan Muslim tersebut dilansir di Middle East Monitor, Selasa (14/9).

Serikat ulama ini mengatakan, kepercayaan tersebut mencerminkan keahlian dan prestise perdana menteri yang baru. Mereka menambahkan harapannya bahwa pemerintah Taliban akan berhasil memimpin rakyat Afghanistan untuk keamanan, stabilitas, persatuan, dan kemakmuran.

Organisasi tersebut menyerukan agar semua bagian dari rakyat Afghanistan dan para pemimpin mereka harus mendukung, bekerja sama dan memberi nasihat kepada pemerintahan baru. Menurut serikat ini, pendekatan dialog dan pemahaman damai harus ditempuh untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Afghanistan akibat invasi asing dan konflik internal.

Mantan ketua bidang hubungan luar negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menilai Taliban saat ini telah berubah. Menurut dia, Taliban secara bertahap berupaya membangun pemerintahan yang inklusif. Hal ini  tak lepas dari interaksi Taliban dengan para pemimpin dunia, organisasi-organisasi keislaman, tak terkecuali dengan pemerintah dan ormas Islam di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini mengungkapkan, pembentukan pemerintahan inklusif perlu waktu dan bertahap. Menurut dia, Taliban juga telah membuka ruang bagi kaum wanita untuk bisa mengenyam pendidikan dan perlahan berkontribusi untuk membangun bangsanya.

 
Biarkan saja dulu Taliban menentukan dan mengangkat orang-orang yang menurut mereka bisa bekerja. Jangan terlalu cepat memvonis Taliban menyalahi janjinya.
KH MUHYIDDIN JUNAIDI, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI
 

"Biarkan saja dulu Taliban menentukan dan mengangkat orang-orang yang menurut mereka bisa bekerja. Jangan terlalu cepat memvonis Taliban menyalahi janjinya," kata kiai Muhyiddin kepada Republika beberapa waktu lalu.

Kiai Muhyiddin menjelaskan mayoritas Taliban bermazhab Hanafi yang dalam beberapa hal lebih berhati-hati. Mazhab ini, ujar dia, lebih menggunakan pendekatan rasional. Mazhab Hanafi juga digunakan di beberapa negara lain seperti Pakistan, India, dan Bangladesh.

Meski demikian, dia memberi catatan jika mazhab fiqih bukan suatu yang harus dipermasalahkan. Menurut dia, sudah banyak kelompok sekuler bentukan barat yang berupaya melakukan kekacauan untuk merusak citra Taliban. 

Saat ini, menurut Muhyiddin, Indonesia perlu mengakui secara de facto dan de jure terhadap Taliban yang menguasai Afghanistan. Di samping itu, lembaga-lembaga filantropi Indonesia perlu memberikan bantuan guna mencapai kestabilan di Afghanistan.

photo
Menlu Retno Marsudi mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021). Dalam rapat tersebut Retno menyatakan telah bertemu sejumlah perwakilan Taliban saat kunjungan kerja ke Doha, Qatar, Agustus lalu, dan menyampaikan kepada Taliban pentingnya pemerintahan inklusif, perlindungan hak perempuan, dan memastikan Afghanistan tidak menjadi tempat lahirnya organisasi dan aktivitas teroris. - (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI) Abdul Muta'ali juga berpendapat Taliban saat ini sangat berbeda dengan Taliban yang pernah berkuasa pada 1996-2001. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal.

Di antaranya yakni keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan, mengeluarkan Amerika dan sekutunya, serta mengizinkan warga Amerika dan warga negara asing lainnya meninggalkan Afghanistan dengan tanpa adanya pertumpahan darah. Selain itu, Taliban di bawah komando Hibatullah Akhundzada mampu menenangkan rakyat Afghanistan untuk tidak panik dan meninggalkan negaranya.

"Taliban segera membuka sarana publik, lembaga, kantor bank, sekolah. Ini berjalan sangat smooth. Jadi sejauh ini baik, buktinya tidak ada chaos yang luar biasa. Apalagi ditambah dengan dialog-dialog di luar komunitas Taliban, dengan pemimpin Panjshir. Walau masih ada gesekan senjata," kata Muta'ali.

Dia menjelaskan, Taliban telah banyak belajar dari masa lalu di mana radikalisme dan ekstremisme tidak dapat membantu menjalankan sektor-sektor kehidupan. Lebih dari itu, negara-negara yang mendukung Taliban kini mempunyai pemahaman lebih terbuka.

Dia pun optimistis Indonesia sebagai salah satu negara yang telah lama membangun komunikasi dengan Taliban dapat memberikan kontribusi dalam membangun moderasi di Afghanistan. "Saya kira moderatisme Indonesia yang sedang mereka pertimbangkan untuk membangun moderatisme, wasathiyah Islam, antara keislaman dan kebangsaan untuk Taliban jilid dua ini,” kata dia.

photo
Warga Afghanistan antre panjang untuk menarik uangnya dari Kabul Bank, di Kabul, Afghanistan, Ahad (15/8/2021). - (AP/Rahmat Gul)

Dukungan Indonesia

Indonesia ikut memberikan bantuan sebanyak  tiga juta dolar AS untuk rakyat Afghanistan. Hal itu dikemukakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat mengikuti Pertemuan Tingkat Tinggi PBB untuk Situasi Kemanusiaan di Afghanistan secara virtual pada Senin (13/9).

"Keselamatan dan kehidupan masyarakat Afghanistan merupakan prioritas utama," ujar Retno dalam keterangan persnya belum lama ini. 

Dari total bantuan tersebut, sebesar 150 ribu dolar AS diperuntukkan bagi bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat. Sementara sebesar 2,85 juta dolar AS ditujukan untuk mendukung pembangunan di Afghanistan selama tiga tahun ke depan. Pembangunan tersebut khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pertambangan.

Menlu Retno menegaskan komunitas internasional memegang tanggung jawab untuk memastikan tersampaikannya bantuan ke Afghanistan secara cepat dan lancar.  

"Indonesia terus mengharapkan adanya pemerintahan yang inklusif, perlindungan HAM, dan upaya mencegah merebaknya terorisme di Afghanistan. Komitmen berkelanjutan Indonesia untuk terus mendukung perbaikan dan pembangunan kembali Afghanistan," ujar Retno.


×