Sejumlah perempuan berpawai untuk mendukung pemerintahan Taliban, di luar Kabul University, Afghanistan, Sabtu (11/9/2021). | AP Photo/Bernat Armangue
19 Sep 2021, 04:53 WIB

Harapan JK dan Kekhawatiran BNPT

Menurut JK, Indonesia punya peran penting di Afghanistan dalam menjajaki perdamaian.

 

OLEH ZAHROTUL OKTAVIANI

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan salah satu sosok penting dalam upaya perdamaian antara pemerintahan Afghanistan dengan Taliban. Ia sejak awal percaya negara tersebut tidak akan jatuh dalam pertumpahan darah maupun perang saudara, meski Kabul jatuh ke tangan mereka.

Saat menjabat sebagai Wapres periode pertama Presiden Jokowi, ia sempat menjadi perwakilan Indonesia dan terlibat dalam perundingan maupun berbicara langsung dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani serta para petinggi Taliban.

Terkait

Akhir Desember tahun lalu, JK juga bertemu Presiden Ghani di Kabul. Pada Januari 2021, ia kembali bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Taliban, Mullah Baradar Akhund, di Doha, Qatar.

"Baik Taliban maupun Pemerintah Afghanistan sama-sama meyakini mereka bersaudara dan tidak akan memerangi negara yang sudah ditinggalkan oleh tentara Amerika Serikat. Mereka akan berupaya menyelesaikan secara damai konflik di Afghanistan yang sudah berjalan hampir 30 tahun," kata dia dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Indonesia punya peran penting di Afghanistan dalam menjajaki perdamaian. Karena itu, Indonesia mesti mendukung upaya damai saat Taliban memimpin Afghanistan, atau setelah penarikan tentara asing akhir Agustus kemarin.

Ia juga yakin kepemimpinan Taliban kali ini akan lebih terbuka dibandingkan 25 tahun yang lalu. Para pemimpin Taliban telah menyadari mereka membutuhkan pengakuan internasional untuk bisa memerintah di Afghanistan. Untuk mendapatkan pengakuan internasional itu, Taliban tidak bisa memerintah dengan cara terlalu konservatif atau tertutup dan brutal.

"Jika lihat 25 tahun lalu, Taliban sangat brutal. Tentu itu menjadi trauma bagi masyarakat Afghanistan. Tapi Saya yakin tidak akan kembali seperti itu karena dari pengalaman itu mereka sadar tidak bisa memerintah dengan cara seperti itu," ucap JK.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (republikaonline)

Jika Taliban mengulangi pemerintahannya 25 tahun yang lalu, hanya tiga negara yang mengakui, yaitu Saudi, Irak dan Pakistan. Akhirnya, pemerintahannya tidak mendapat rasa hormat (respect), tidak ada kerja sama. Kehidupan ekonomi Afghanistan pun kian sulit. Tidak diakuinya pemerintahan oleh masyarakat internasional, diyakini JK membuat Afghanistan tidak bisa mengembangkan ekonominya.

Ekonomi yang lemah akan berdampak pada ketidakstabilan pemerintahan, yang jika dibiarkan maka Afghanistan di bawah Taliban akan kembali menjadi negara yang otoriter.

JK mengakui sulit memastikan apakah Taliban akan menjadi negara yang lebih demokratis dan terbuka. Meski saat ini sejumlah pejabat pemerintahannya menjamin mereka akan lebih terbuka, namun Gubernur Bank Sentral yang dipilih pemerintahan saat ini juga dinilai kurang berkompeten.

Meski demikian, ia tetap meyakini harapan untuk menjadi negara yang lebih baik tetap terbuka bagi Afghanistan, selama Taliban mau menjalankan sistem yang terbuka.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya tidak ingin  Taliban dicontoh masyarakat luas. Ia dan jajarannya akan mengambil sikap dan melakukan pencegahan sedini mungkin.

"Kami melihat jangan sampai kembalinya Taliban ke tampuk pemerintahan ini mendapatkan, menjadikan sebagai role model bagi masyarakat, yang kami maksud adalah aksi-aksi kekerasannya," kata Boy dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (15/9).

Boy secara khusus menyoroti aksi kekerasan yang dilakukan oleh Taliban. dimana kekerasan merupakan karakter dari kejahatan terorisme. Apabila kekerasan ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat dicontoh oleh anak-anak muda, bukan tidak mungkin mereka terjebak dalam kejahatan teroris.

Ia pun kembali menegaskan harapannya agar aksi kekerasan yang dilakukan kelompok Taliban di Afghanistan tidak dijadikan contoh oleh masyarakat di Indonesia. "Kita tidak melihat kaitan masalah agama, kita tidak melihat kaitan aliran, tapi kita melihat adalah perilaku kekerasan yang tentunya harus kita pilah-pilah jangan sampai itu menjadi sebuah contoh yang layak diikuti oleh anak-anak muda kita," jelas dia.

Bangsa Indonesia telah memiliki jati dirinya sendiri, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia, jangan sampai salah memakai alat perjuangan seperti Taliban, yang menggunakan kekerasan dan senjata,

Ia dan jajarannya disebut mengimbau agar masyarakat tidak terpancing dengan kondisi seperti di Afghanistan, dan tetap setia dengan jati diri yang dimiliki Tanah Air. Sebagai negara yang cinta akan terwujudnya perdamaian di dunia, maka tentu setiap pihak berharap krisis kekerasan bisa berakhir di Afghanistan.


×