Ilustrasi pendidikan kader ulama (PKU) sebelum pandemi Covid-19. | Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO
16 Sep 2021, 08:23 WIB

Istiqlal-LPDP Kemenkeu Gelar Pendidikan Kader Ulama

Pendidikan kader ulama dimaksudkan untuk memperkuat keislaman masyarakat Indonesia.

JAKARTA — Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama. Kerja sama tersebut terkait penyelenggaraan program pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal (PKU-MI).

Ada dua program utama dalam pengaderan ulama ini, di antaranya pendidikan kader ulama (PKU) dan pendidikan kader ulama perempuan (PKUP). Mereka akan mendapatkan beasiswa dari LPDP dan penyelenggara pendidikannya adalah PKU-MI dan Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ).

Imam Besar Masjid Istiqlal Prof KH Nasaruddin Umar mengatakan, gelombang pertama PKU dan PKUP dibuka untuk 100 orang. Sebanyak 15 orang mengikuti program S-3, 50 orang mengikuti program PKUP, dan 35 orang mengikuti program PKU.

"Pendidikan kader ulama perempuan itu bukan hanya perempuan. Jadi, bukan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya, melainkan kurikulumnya itu yang berkesetaraan gender. Itu yang khas dengan kita," ujar Kiai Nasaruddin kepada Republika seusai penandatanganan MoU di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (15/9).

Terkait

Ia menyampaikan, pendaftaran program PKU dan PKUP dimulai pada Rabu (15/9), setelah penandatanganan nota kesepahaman. PKU-MI dan PTIQ sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, dari dalam negeri dan luar negeri, untuk penyelenggaraannya.

Kiai Nasaruddin juga mengatakan, banyak ulama yang wafat selama pandemi Covid-19. Ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama saja ada sekitar 700 orang yang meninggal selama masa pandemi. Padahal, lebih gampang mencetak sarjana dan doktor, tapi mencetak ulama sangat sulit.

"Atas dasar ini, BPMI menyadari pentingnya merintis lembaga pengaderan ulama secara profesional yang akan melahirkan ulama Indonesia yang profesional dan moderat," ujarnya.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Masjid Istiqlal (masjidistiqlal.official)

 

Ia menjelaskan, mencetak ulama tidak semudah yang dibayangkan karena metodologinya harus khusus dan materinya juga harus ekstra khusus. Pengajarnya juga harus memenuhi kapasitas, bukan hanya kapasitas intelektual, melainkan juga kapasitas spiritual yang punya hubungan-hubungan spiritual dengan Allah SWT.

Menurut dia, mengkaji Alquran bukan sebatas Kitabullah. Orientalis pun boleh mempelajari Alquran, tapi kalamullah hanya dikuasai oleh orang-orang yang bertakwa dan ulama yang menguasai kalamullah.

"Yang paling mulia di sisi Allah adalah para ulama. Jadi, ulama itu sesungguhnya bukan hanya yang ahli agama, melainkan juga ahli ilmu-ilmu kauniyah," katanya menjelaskan.

Lebih lanjut, Kiai Nasaruddin mengatakan, dari 99 Asmaul Husna, 80 persen bersifat feminin. Sementara, sifat maskulinnya hanya 20 persen. Nama-nama Allah yang sering terulang dalam halaman Alquran adalah sifat femininnya, seperti ar-Rahim diulang 114 kali. Sementara sifat maskulinnya seperti al-Mutakabbir hanya disebut satu kali dalam Alquran.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (republikaonline)

Karena itu, ia menegaskan, perlu mencetak ulama yang benar-benar ulama, yang bisa merepresentasikan Allah sebagai Tuhan yang bersifat lebih feminin.

Di tempat yang sama, Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto menambahkan, PKU dan PKUP mungkin program pertama di dunia. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar juga akan menginspirasi berbagai negara di dunia dan lembaga pendidikan di dalam negeri.

“Jadi, ini nanti seperti semacam gerakan, yang mudah-mudahan makin banyak (gerakannya)," ujarnya.

Ia menambahkan, peserta PKU dan PKUP harus memenuhi syarat atau standar LPDP yang dibuat khusus untuk menyeleksi calon peserta PKU dan PKUP. Mereka akan mendapatkan beasiswa, seperti beasiswa dalam negeri dan lainnya. Intinya tidak akan mengurangi hak-hak mahasiwa yang mendapatkan beasiswa ini.


×