Pekerja memotret karangan bunga yang telah dipasang di Halaman Kantor DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/9). Sebanyak 18 karangan bunga yang berisikan dukungan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran Formula E. Republika/Putra M. | Republika/Putra M. Akbar
15 Sep 2021, 10:46 WIB

PDIP Fokus Interpelasi, Komisi B Panggil Jakpro

DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong interpelasi terkait penyelenggaraan Formula E.

JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menegaskan, pihaknya akan terus mengupayakan interpelasi Formula E ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) hingga akhirnya didorong ke sidang Paripurna DPRD DKI. Meski saat ini belum mengetahui jadwal bamus karena masih dalam suasana reses, kata dia, proses tidak akan berhenti.

Alih-alih mempersoalkan hasil ke depan, Gilbert mengaku, akan fokus pada proses. "Hasil akhir tidak kita persoalkan. Kita akan persoalkan proses. Proses harus jalan dulu," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (14/9).

Menyoal kesiapan lokasi dan anggaran Formula E yang hingga saat ini belum terlalu jelas, Gilbert menekankannya kembali. Menurut dia, selain tempat yang belum ada, waktu juga sudah tidak cukup untuk melakukan studi kelayakan, apalagi menggelar Formula E.

"Dengan biaya besar, masa cuman begitu aja, tidak ada publikasi di luar negeri," kata anggota Komisi B itu.

Terkait

Terkait komunikasi dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dispora DKI, kata Gilbert, juga belum dilakukan komisi hingga kini. Sebaliknya, tugas yang seharusnya dilakukan Komisi B, malah dilempar ke Komisi E.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengaku, akan menindaklanjuti masalah Formula E setelah masa reses selesai. Tindak lanjut itu dilakukan dengan memanggil Jakpro guna menggali lebih jauh perkembangan proyek penugasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ditanya pandangan komisi mengenai kelangsungan Formula E, kata Aziz, pihaknya memiliki optimistis besar. Walaupun, diakuinya, masih perlu diimbangi dengan kerja yang lebih baik dari Pemda DKI.

"Kami optimistis, tapi harus diimbangi dengan penanganan pandemi agar tuntas sebelum pelaksanaan," kata Aziz saat dihubungi.

Dia juga mengatakan, jika pemanggilan terhadap Jakpro itu, juga akan dibarengi dengan pertanyaan mengapa Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Dwi Daryono diganti.

Sebelumnya diketahui, Anies mengganti Dirut hingga Komisaris dari Jakpro. Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai bentuk penyegaran posisi jabatan semata. Berdasarkan keputusan para pemegang saham (KPPS), Dwi Wahyu Daryono sebagai Dirut sebelumnya, digantikan oleh Widi Amanasto.

Lebih jauh, Ketua Komisi E DPRD DKI, Iman Satria, mengatakan, pihaknya sempat melakukan koordinasi dengan Dispora menyoal Formula E. Menurut dia, pihaknya saat itu hanya mempertanyakan bagaimana kelanjutan dari Formula E. Dari pertanyaan itu, kata Iman, mereka sedang menunggu laporan studi kelayakan di Jakpro.

"Dan teman-teman ada yang menyetujui, ada yang mempertanyakan. Nah, kita kan juga harus objektif memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan kajian. Kajian ulang, bukan berarti belum ada kajian, jangan salah ini," kata dia.

Kemarin, Senin (13/9), sejumlah masa yang tergabung dalam kelompok dengan nama Jakarta Bergerak, melakukan aksi tolak pelaksanaan Formula E. Dalam aksinya, mereka juga menuntut tujuh fraksi untuk ikut bersama PDIP dan PSI agar menggunakan hak bertanya pada Pemprov DKI menyoal kisruh Formua E.

"Dana triliunan rupiah hanya dipakai untuk sehari, pemborosan dana yang tidak positif bagi masyarakat," jelas koordinator aksi, Siska, di lokasi.

Sumber : Antara


×