JAKARTA  — Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan mutu sistem pengadaan di perusahaan pelat merah. Upaya tersebut dilakukan lewat inovasi e-Procurement Academy BUMN, tender info terpusat, dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lewat sertifikasi gratis bagi usaha mikro dan kecil (UMK) binaan BUMN.

Kementerian BUMN dan Kemenperin juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama perluasan pasar produk UMK binaan BUMN yang mencakup koordinasi sinergi tugas dan fungsi untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di BUMN dan Sertifikasi TKDN untuk produk industri kecil binaan BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kemenperin dan Kementerian BUMN yang mendukung terciptanya ekosistem pengadaan digital antara BUMN dan UMK. "Dukungan yang diberikan Kemenperin kepada kita harus sangat diapresiasi. Ini memperbaiki ekosistem kita dengan adanya Sertifikasi TKDN untuk UMKM dan juga bagaimana kita membangun digital procurement dan procurement academy," kata Erick di Jakarta, Kamis (9/9).

Erick mengatakan, pemerintah dan BUMN terus berkomitmen menjadikan UMKM naik kelas yang dimulai dari membangun suatu ekosistem digital marketplace dengan adanya PaDi UMKM hingga adanya Sertifikasi TKDN bagi para UMKM yang menjadi mitra binaan. Ia menyebutkan, saat ini, terdapat 10.100 UMKM yang bergabung dalam PaDi UMKM dengan total nilai transaksi pada 31 Agustus 2021 mencapai Rp 10,4 triliun.

Kolaborasi ini juga akan memberikan pengaruh positif bagi para nasabah PNM Mekaar yang kini berjumlah 10,8 juta nasabah. Menurutnya, bantuan Kemenperin dan BUMN dapat mendukung PNM Mekaar untuk menjadi bagian dari ekosistem pengadaan digital.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, terdapat potensi yang sangat besar terhadap belanja barang dan jasa produk-produk dalam negeri melalui BUMN. Hal ini yang menginisiasi Kemenperin untuk menandatangani MoU dengan Kementerian BUMN.

Dengan MoU tersebut, sebanyak 6.213 UMK binaan dari 20 BUMN akan mendapat sertifikasi TKDN. UMK yang disertifikasi merupakan pelaku usaha yang mendapatkan pinjaman pendanaan dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN.

"Ini upaya pemerintah untuk meningkatkan TKDN di BUMN melalui kemitraan dengan industri kecil. Tugas kami di Kementerian Perindustrian, seperti yang disampaikan Pak Menteri dan ada di MoU, yaitu memfasilitasi sertifikat TKDN. Melalui MoU ini, kami berharap partisipasi industri kecil akan lebih mudah dalam proses pengadaan barang dan jasa yang ada di BUMN," kata Agus.

Dalam kesempatan kali ini, Kementerian BUMN juga meresmikan Tender Info Terpusat BUMN, yaitu informasi tender seluruh BUMN berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh vendor dan calon vendor BUMN secara daring. Adanya informasi tender terpusat ini diharapkan dapat menjadikan BUMN semakin transparan, kerena tidak hanya informasi pengumuman tender, tetapi juga informasi pemenang tender menjadi lebih terbuka.

Tahap selanjutnya dari digitalisasi pengadaan ini nantinya adalah Integrated Vendor Management System yang dapat diakses dan diintegrasikan ke Sistem E-Proc di seluruh BUMN.

Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga merilis e-Procurement Academy BUMN. Melalui akademi ini, Kementerian BUMN berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seluruh insan pengadaan di Kementerian BUMN, melakukan standardisasi proses pembelajaran sistem pengadaan di seluruh BUMN.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat