Menteri Sosial Tri Rismaharini (ketika kanan) didampingi Ketua Komisi VIII Yandri Susanto (ketiga kiri) berkunjung ke Pondok Pesantren Alquran Bai Mahdi di Sindangsari, Serang, Banten, Jumat (13/8/2021). Mensos menyalurkan bantuan rehabilitasi sosial bagi | ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.

Jakarta

Legislator Pertanyakan Data Resmi Yatim DKI Terdampak Covid 

Data resmi anak yatim akan menjadi acuan sasaran bantuan sosial.

JAKARTA – Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak, menyoroti banyaknya anak yatim terdampak Covid-19 di DKI Jakarta berdasarkan temuan Kementerian Sosial (Kemensos) kemarin. Namun, dia mengaku belum mendapatkan informasi apa pun dari Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta mengenai hal tersebut.

"Sampai hari ini, laporan resmi Dinsos soal anak yatim terdampak Covid-19 ke DPRD DKI belum ada," kata Jhonny ketika dihubungi Republika, Kamis (9/9).

Oleh sebab itu, pihaknya mengaku akan melakukan rapat kerja dengan Dinsos. Jhonny mengatakan, belum pernah ada koordinasi mengenai dampak yang diterima yatim di Jakarta selama pandemi. "Tapi nanti, mungkin dengan adanya info ini kami akan coba rapat kerja dengan dinsos. Jadi, belum pernah," ujarnya.

Dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun 2020, yang dilakukan pada Rabu (8/9), Jhonny mengatakan, tidak ada pembahasan mengenai anak yatim terdampak pandemi. Dasar itu, kata dia, sudah bisa menjadi alasan undangan bagi Dinsos untuk membahas hal tersebut. "Dan kita akan rencanakan mengundang beberapa dinas untuk rapat kerja seperti itu juga," ungkap dia. 

Jhonny meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sigap menanggapi anak yatim dari orang tua korban Covid-19. Menurut dia, Jakarta harus bisa menangani anak-anak tersebut lebih baik dari provinsi lain.

"Kalau provinsi lain lebih hebat menanganinya, berarti kita sangat buruk kinerjanya. Karena APBD kita kan sangat besar dibanding daerah lain," ujar Jhonny.

Menurut dia, Jakarta seharusnya bisa lebih baik penanganannya mengingat SDM dan lokasi yang dekat dengan pemerintah pusat. "Apalagi, kita otonomi daerahnya bukan otonomi daerah tingkat dua, tapi provinsi. Sehingga wali kota tidak menjabat politik, dan tingkat koordinasi seharusnya lebih bagus di Jakarta," kata dia.

Dia menyebutkan memang sudah ada Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1057 tahun 2021, mengenai beasiswa untuk anak pelajar dari korban tenaga kesehatan karena Covid-19. Namun, santunan bagi anak yang ditinggal orang tua umum korban Covid-19 dinilainya harus menyeluruh.

"Maksud saya, bukan hanya beasiswa anak nakes, tapi bagaimana anak yatim piatu akibat Covid-19 itu mendapat perhatian lebih dari Pemprov DKI," kata Jhonny.

Mengutip data Kemensos, ada sekitar 25.202 anak yatim, piatu, ataupun yatim dan piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid-19. Jumlah anak terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan DKI Jakarta menempati posisi ketiga dengan 2.178 anak, dan disusul Jawa Tengah dengan 9.293 anak.

Proses pendataan dimulai dari Kemensos dengan mengirimi surat kepada wali kota/bupati seluruh Indonesia pada 9 Agustus lalu. Sehingga, jumlah dari 25.202 tadi, didapat pada Selasa (7/9). Bantuan yang akan diberikan Kemensos kepada para anak yatim itu berupa dana Rp 200 ribu per bulan, selama empat bulan, untuk setiap anak yatim piatu yang sudah sekolah. 

Artinya, masing-masing akan menerima Rp 800 ribu hingga akhir tahun ini. Sedangkan untuk anak yatim piatu yang belum sekolah, bansos diberikan senilai Rp 300 ribu per bulan selama empat bulan juga.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat