Di tengah pandemi Covid-19, kondisi air dan sanitasi yang buruk tidak hanya berdampak pada Covid-19. Namun, dua elemen tersebut juga menjadi penyebab stunting atau gangguan pertumbuhan pada balita.

Penanganan balita stunting dan gizi buruk juga menjadi perhatian bagi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sehingga, para kader PKK Kabupaten Bogor diminta untuk sering turun ke lapangan, agar kasus gizi buruk bisa ditangani secara tepat.

Ketua PKK Kabupaten Bogor, Halimatu Sadiah Iwan mengatakan, stunting dapat menghambat perkembangan otak anak. Oleh karena itu, penanganan kasus stunting harus dilakukan secara cepat dan tepat. “Stunting itu bukan saja terkait dengan tinggi badan, bukan saja terkait dengan kekurangan gizi, tetapi juga bagaimana perkembangan otaknya,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin, memaparkan, dari 321.787 balita yang ditimbang, tercatat ada 56.867 balita yang mengalami stunting. Di samping itu, 264.820 balita sisanya mendapatkan status gizi normal setelah ditimbang dan ditentukan status gizinya.

Ade Yasin menyampaikan, Pemkab Bogor berkomitmen pada 2023 prevalensi stunting kurang dari 20 persen. Berdasarkan data diinput melalui aplikasi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) tahun 2021, diperoleh hasil prevalensi stunting sebesar 12,79 persen. “Alhamdulillah ini lebih rendah 5,04 persen dari target 17,83 persen di tahun 2020,” ujar Ade Yasin, Senin (6/9).

Dia menyebutkan, penajaman sasaran wilayah penanganan stunting, pada 2020 telah ditetapkan 38 desa di 14 kecamatan Kabupaten Bogor sebagai lokus fokus intervensi stunting. Sementara itu, pada 2021, terdapat 68 desa dari 26 kecamatan di Kabupaten Bogor yang menjadi lokasi fokus intervensi.

Ade Yasin mengatakan, bentuk intervensi pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi spesifik langsung oleh tenaga kesehatan, melalui imunisasi, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, pemantauan pertumbuhan dan sebagainya. “Saya minta kepada seluruh kecematan untuk terus sosialisasikan ini,  jangan sampai anak-anak diberikan menu yang tidak sesuai usianya sehingga menyebabkan kurang gizi, karena efeknya bukan hanya stunting, tetapi ususnya juga terluka,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, upaya lain pencegahan stunting juga dilakukan dengan tidak langsung atau intervensi sensitif melalui penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, peningkatan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesetaraan gender. 

Menurutnya, berbagai kajian menunjukkan penerapan pola hidup bersih sehat, khususnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun yang meningkat pesat selama pandemi berkorelasi pada menurunnya angka kasus diare dan infeksi yang menjadi salah satu penyebab stunting. Jadi, kebiasaan hidup bersih juga jadi salah satu cara menghindari stunting.

“Itu harus dipertahankan sebagai salah satu bentuk intervensi sensitif mengurangi tingkat stunting ke depan secara keseluruhan. Jadi, pola hidup sehat juga dapat mencegah terjadinya stunting harus disosialisasikan secara masif,” ujarnya.

Menurun

Angka stunting atau kekerdilan pada anak di Kota Medan, Sumatra Utara, mengalami penurunan sekitar 20 persen dalam setahun terakhir."Terjadi penurunan jumlah balita stunting dari 491 pada 2020 menjadi 393 tahun ini di Kota Medan," tegas Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman.

menurunnya angka kekerdilan pada bayi di bawah lima tahun akibat gizi buruk merupakan hasil kolaborasi bersama, dan bukan cuma kerja Dinas Kesehatan Kota Medan. Wakil Wali Kota memaparkan, sesuai data dari hasil tinjauan kinerja delapan aksi konvergensi penurunan kekerdilan dengan anggaran Rp 71 miliar, tapi terealisasi 37 persen akibat pandemi Covid-19.

"Namun demikian, kami tetap berkomitmen mengalokasi anggaran untuk pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi 2021 sekitar Rp105 miliar," ujar Aulia.

Kepala Bappeda Kota Medan, Benny Iskandar, mejelaskan, kedelapan aksi konvergensi tersebut yakni analisis situasi, rencana kegiatan, dan rembuk stunting.Lalu penerbitan peraturan wali kota, pembinaan kader, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta tinjauan kinerja tahunan."Aksi konvergensi ini kita lakukan mulai proses perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program," terangnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat