MALANG -- Sejumlah daerah mengalami penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level 4 ke level 3 sejak Selasa (31/8). Sejalan dengan itu, beberapa pemerintah daerah menyatakan bakal menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Sejak Senin (30/8), PTM terbatas kembali digelar di DKI Jakarta. Sebagian kota/kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga telah membuka kembali sekolah.

Salah satu daerah yang baru saja mengalami penurunan PPKM ke level 3 adalah Kota Malang, Jawa Timur. Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan, Pemkot Malang bakal melakukan sejumlah pelonggaran pembatasan. Selain pusat perbelanjaan, pelonggaran pembatasan juga berlaku untuk kegiatan belajar dan mengajar.

Sekolah akan diizinkan melaksanakan PTM dengan syarat tertentu sesuai aturan. Salah satunya, jumlah siswa yang mengikuti PTM maksimal 50 persen dari total kapasitas. PTM kemungkinan bakal digelar pekan depan. "Pekan depan kita uji coba PTM," ujar Sutiaji kepada wartawan di Balai Kota Malang, Selasa (31/8).

Pelajar yang merupakan tim Satgas Covid-19 SMK Negeri 7 Surabaya memeriksa suhu tubuh tenaga pendidik sebelum memasuki SMK Negeri 7 Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/8/2021). Pemprov Jawa Timur memulai pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas di 2.536 SMA/SMK dan SLB di 20 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah menerapkan PPKM Level 2 dan 3. - (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

SHARE    

Seiring dengan adanya PTM, Pemkot Malang juga akan mempercepat proses vaksinasi di kalangan pelajar. Terbaru, Pemkot Malang mengadakan vaksinasi untuk siswa SMP Negeri 5 Kota Malang. Vaksinasi akan dilakukan bertahap bagi seluruh siswa di Kota Malang.

Sutiaji mengungkapkan, akan ada 40 ribu siswa SMP yang akan menjadi target vaksinasi. Adapun untuk target siswa SD yang berusia 12 tahun sekitar 5.000 orang. Proses ini ditargetkan selesai pada akhir September 2021.

Dengan adanya vaksinasi, Sutiaji berharap kekebalan kelompok (herd immunity) bisa segera terbentuk. Namun, dia juga meminta siswa dan guru tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. "Maka itu, kemarin saya lihat (meninjau) bagaimana sekolah menjaga prokes," katanya.

Pemerintah Kota Solo juga akan secepatnya mengizinkan PTM setelah Solo Raya turun level PPKM menjadi level 3. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Solo telah mengumpulkan kepala sekolah untuk membahas persiapan PTM pada Selasa (31/8) pagi.

Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 2 Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (30/8/2021). Sejumlah sekolah di Sidoarjo menggelar pembelajaran tatap muka pada perpanjangan PPKM Level 3 dengan jumlah siswa 33 persen dari kapasitas kelas SMA dengan durasi belajar empat jam di sekolah. - (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

SHARE    

"Intinya kami sudah siap untuk PTM. Nanti untuk vaksinasi anak 12 tahun ke atas berjalan paralel. Jadi, tidak usah menunggu divaksin semua dulu, nanti paralel bisa masuk sekolah dulu," ujar Gibran kepada wartawan, Selasa.

Gibran menyatakan, jika sekolah sudah siap, PTM bisa langsung dimulai. PTM bisa langsung digelar tanpa simulasi karena pemkot sudah menggelar simulasi PTM sejak November 2020. Salah satu hal penting bagi siswa untuk mengikuti PTM adalah izin orang tua.

PTM diprioritaskan bagi sekolah tingkat SMA dan SMP. Untuk SD dan PAUD akan dipertimbangkan lagi. Siswa yang mengikuti PTM diprioritaskan bagi yang telah divaksin Covid-19.

"Yang jelas sudah aman, capaian vaksinasi juga sudah 85 persen, insya Allah aman. Orang tua murid, kepala sekolah, yayasan semuanya sudah tidak sabar lagi untuk PTM," katanya.

Persiapan lainnya, pemkot telah mengosongkan dan membersihkan sejumlah sekolah yang beberapa waktu lalu dimanfaatkan sebagai lokasi isolasi terpusat pasien Covid-19 tanpa gejala. Saat ini masih ada dua sekolah lagi yang tinggal dibersihkan, yakni SD Panularan dan SD Cengklik.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Etty Retnowati mengatakan, para kepala sekolah sudah mempersiapkan menggelar PTM. "Yang sudah siap pekan ini bisa dimulai," ujar dia.

PTM, kata Etty, hanya bisa diikuti 50 persen siswa, sisanya mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah. Sekolah telah diminta untuk mengecek persiapan PTM, terutama sarana prasarana untuk mendukung penerapan protokol kesehatan.

"Yang penting sudah siap. Pokoknya kalau sudah siap, mudah-mudahan Kamis ini sudah ada yang mulai," ujarnya.

Verifikasi

Di Provinsi Jawa Barat, sejumlah pemerintah daerah merencanakan menggelar PTM pada pekan depan. Saat ini, pemda masih melakukan verifikasi dan sosialisasi.

Satgas Covid-19 Kota Bandung menyatakan, bakal melakukan verifikasi terhadap 1.692 sekolah yang menyatakan siap untuk menyelenggarakan PTM. Verifikasi akan dilakukan selama satu pekan dan ditargetkan pada pekan kedua September, PTM sudah mulai berjalan.

Sebanyak 1.692 sekolah yang menyatakan siap menggelar PTM terdiri atas jenjang PAUD, TK, SD dan sederajat, serta SMP dan sederajat. Sementara, 330 sekolah lainnya sudah lolos verifikasi dan siap menggelar PTM.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, PTM akan dilaksanakan secara terbatas pada sekolah yang sudah lolos verifikasi. Total sebanyak 1.692 sekolah yang siap menggelar PTM.

Ema mengatakan, pihaknya akan mengusulkan kepada Wali Kota Bandung untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan PTM. Sekolah yang tidak sesuai standar buku pedoman, maka dapat direkomendasikan untuk tidak lolos menggelar PTM.

Seluruh sekolah yang akan menggelar PTM harus memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pada masa pandemi Covid-19. Bagi anak yang belum mendapat izin dari orang tua untuk mengikuti PTM, sekolah harus tetap memberikan layanan belajar daring.

"Di lapangan tidak ada unsur pemaksaan, kalau orang tua tidak mengizinkan, maka harus tetap dilayani," katanya. Kendati demikian, Ema mengeklaim mayoritas orang tua menginginkan PTM.

Pemerintah Kabupaten Bekasi masih mematangkan uji coba PTM terbatas pada semua jenjang pendidikan. Menurut Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, ada 11 kriteria bagi sekolah yang ingin menggelar PTM. "Sebelas kriteria itu harus dipenuhi. Barulah sekolah itu bisa gelar PTM," ujar Ramdan, Selasa (31/8).

Seorang guru mengukur suhu tubuh pelajar saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMK Negeri 29 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (30/8/2021). Pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan kapasitas 50 persen dan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan pembelajaran tatap muka di 610 sekolah berbagai jenjang. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Setelah proses verifikasi, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, pada 1-2 September. Dilanjutkan uji coba PTM terbatas pada 3-4 September dan pelaksanaan PTM terbatas pada 6 September.

PTM Harus Dievaluasi Berkala

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan kalangan epidemiolog mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala bagi yang sudah menerapkan PTM. Evaluasi rutin dilakukan dengan memperhatikan sejumlah faktor, antara lain, kasus aktif dan kasus harian Covid-19.

Ketua IDAI Aman B Pulungan berharap, pemerintah daerah dapat menjadikan status vaksinasi bagi pelajar dengan usia yang sudah bisa divaksin sebagai salah satu pertimbangan utama agar bisa mengikuti PTM. "Lalu, guru dan perangkat sekolah lainnya juga harus sudah divaksinasi," kata Aman dalam keterangannya kepada Republika, Selasa (31/8).

Keputusan pembukaan sekolah yang ditetapkan setiap daerah juga harus merujuk pada kasus aktif, yakni angka positivity rate di bawah delapan persen. Kemudian, angka kematian yang rendah serta cakupan imunisasi Covid-19 pada anak lebih dari 80 persen.

Aman menekankan, keputusan pembukaan sekolah harus dibuat secara berkala melalui evaluasi mingguan. Sekolah harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan memutuskan untuk membuka atau menutup sekolah, dengan memperhatikan kasus harian.

Jika ada satu kasus Covid-19 di sekolah, menurut dia, sekolah dengan bantuan dinas kesehatan harus segera melakukan pelacakan. "Kelas atau sekolah yang terpapar ditutup sementara, memberi tahu pihak-pihak terkait, dan melakukan mitigasi kasus," katanya.

Pertimbangan untuk menghentikan kegiatan tatap muka dan mengganti dengan kegiatan yang sesuai dapat diputuskan para pihak terkait. Kelas atau sekolah dapat dibuka kembali jika sudah dinyatakan aman.

Sekolah juga harus memfasilitasi penyelenggaraan PTM ataupun daring kepada semua anak sesuai pilihan orang tua. Orang tua bisa mempertimbangkan anaknya dapat menjalani PTM apabila sudah berusia lebih dari 12 tahun dan mendapatkan vaksin Covid-19. "Hal yang tak kalah penting, anak juga sudah dapat memahami protokol kesehatan," ujar dia.

Selain itu, IDAI berharap, para pemangku kepentingan dan pihak sekolah menampilkan data khusus kasus Covid-19 pada anak. "Data ini hendaknya difasilitasi melalui dashboard di data nasional Covid-19, masing-masing daerah dan tingkat terkecil di sekolah," ujarnya.

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga Surabaya, Laura Navika Yamani mengatakan, pelaksanaan PTM harus terus dipantau dan dievaluasi. Kondisi pandemi Covid-19 saat ini memungkinkan untuk digelarnya PTM dengan adaptasi kebiasaan baru melalui penerapan prokes yang ketat.

"Dari sini kita bisa mengevaluasi. Kalau sudah diterapkan prokes ketat, tapi ternyata masih terjadi kebocoran (kenaikan kasus Covid-19), artinya PTM belum memungkinkan untuk dilakukan," kata dia.

Namun, jika kasus melandai atau bahkan menurun, prokes jangan sampai diabaikan. Oleh karena itu, Laura meminta para pihak terkait untuk melakukan pengawasan agar tidak muncul klaster sekolah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat