Pekerja mengisi karung beras bantuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebelum didistribusikan ke masyarakat di Gudang Bulog Indramayu, Jawa Barat, Senin (19/7/2021). Bulog Indramayu mulai mendistribusikan sebanyak 1,224 ton beras | ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
31 Aug 2021, 11:39 WIB

Bulog Jamin Ketersediaan Beras

Perlu ada fleksibilitas bagi Bulog dalam melakukan pengadaan beras.

JAKARTA – Perum Bulog menjamin ketersediaan beras dalam kondisi aman. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan hingga pekan lalu, stok beras tersimpan sebanyak 1,16 juta ton.

"Stok ini terdiri atas cadangan beras pemerintah (CBP) 1,14 juta ton dan beras komersial sekitar 14 ribu ton," kata Buwas, sapaan akrabnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Senin (30/8).

Buwas mengatakan, pasokan beras yang masih tersimpan itu mencukupi untuk kegiatan operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) serta tanggap darurat bencana. Total realisasi pengadaan beras oleh Bulog hingga akhir pekan lalu telah mencapai 908 ribu ton atau sekitar 63 persen dari target tahun ini.

Sementara itu, penyaluran beras telah mencapai 305 ribu ton. Hal itu terdiri atas 245 ribu ton beras yang disalurkan dalam program KPSH, 4.000 ton untuk tanggap darurat bencana, serta 55 ribu ton untuk golongan anggaran.

Terkait

Untuk stok komoditas lain, Buwas memaparkan, pasokan daging kerbau beku sebanyak 686 ton, telur ayam ras 61 ton, minyak goreng 1.325 kiloliter, gula pasir 10.256 ton, serta tepung terigu 246 ton. Buwas mengatakan, hingga akhir tahun ini, persediaan beras Bulog diperkirakan masih sebanyak 1 juta ton. Dengan kata lain, tidak dibutuhkan impor beras untuk kebutuhan dalam negeri.

"Memperhatikan kondisi panen raya dalam negeri dan mencegah anjloknya harga, Bulog tetap mengoptimalisasikan penyerapan gabah dan beras petani," katanya. 

Perum Bulog memproyeksikan kegiatan penyerapan gabah setara beras pada tahun depan mencapai 1,25 juta ton beras. Perusahaan pelat merah itu menargetkan penyaluran beras tahun depan mencapai 1,21 juta ton.

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Perum BULOG (perum.bulog)

Ia menjelaskan, volume penyaluran beras pada 2022 akan digunakan sebanyak 850 ribu ton untuk kebutuhan program KPSH serta beras untuk golongan anggaran 100 ribu ton. Bulog juga akan menyiapkan stok untuk penyaluran bantuan pemerintah sebesar 250 ribu ton dan stok CBP untuk bencana sebesar 15 ribu ton.

Wakil Sekjen Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Lely Pelitasari, menilai, pemerintah perlu membuat Perum Bulog lebih fleksibel dalam sistem pengadaan beras. Sebab, Bulog saat ini tak lagi punya kewajiban menyalurkan beras bantuan sosial sehingga tingkat pengadaan beras oleh Bulog juga perlu disesuaikan.

"Itu membuat beras kemudian menumpuk dan membusuk itu saya kira proses alamiah karena Bulog juga belum punya infrastruktur yang merata untuk pemeliharaan dan perawatan beras," ujar Lely.

Cadangan beras yang disimpan di Bulog harus mendapatkan izin pemerintah jika ingin disalurkan. Situasi itu membuat kondisi Bulog tidak leluasa dalam menggunakan berasnya meskipun penyerapan terus dilakukan tanpa kepastian pasar. Ia pun menilai, perlu ada fleksibilitas bagi Bulog dalam melakukan pengadaan beras.

Penugasan Bapanas

Buwas menyatakan, pihaknya sebagai operator dalam eksekusi kebijakan pangan pemerintah siap bersinergi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dia optimistis pengawalan sektor pangan dari hulu ke hilir bisa lebih efektif.

"Bulog telah siap menerima penugasan untuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah hingga ketersediaan dan stabilisasi pasokan," kata Buwas.

Ia mengatakan, Bulog juga siap membantu upaya pemerintah dalam mendukung diversifikasi pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman pangan di Indonesia. Hal itu juga menjadi salah satu tugas dari Bapanas.

Buwas mengatakan, Bulog telah melakukan kajian terhadap sembilan bahan pangan pokok dan akan diperluas untuk 12 pangan pokok. Kajian-kajian tersebut diharapkan dapat membantu kinerja Bapanas jika mulai terbentuk dan menjalankan fungsi-fungsinya.

"Kami juga siap menerima penugasan untuk pengembangan sistem informasi pangan terpadu dan integrasinya dari hulu ke hilir sebagai alat monitoring," katanya.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tidak akan efektif jika kewenangan dalam bidang pangan masih ada di kementerian dan lembaga teknis. Hal itu menyebabkan potensi tumpang tindih kebijakan yang justru membuat arah pembangunan pertanian tidak fokus.

"Banyak pekerjaan rumah sektor pertanian yang harus dipecahkan karena pertumbuhan dari tahun ke tahun relatif kecil dan impor pangan masih berlangsung sampai sekarang," kata dia.


×