Nasional
KPK Tangkap Tangan Bupati Probolinggo
Operasi tangkap tangan dipimpin penyidik tak lolos TWK.
JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Puput Tantriana Sari, beserta suami dan delapan pihak lain pada Ahad (29/8) malam. Ini menjadi OTT ketiga tahun ini yang dilakukan KPK.
Puput diamankan bersama sang suami Hasan Aminuddin yang saat ini menjadi wakil ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem. Puput dan sembilan orang yang diamankan menjalani pemeriksaan awal di Mapolda Jawa Timur pada Senin (30/8) pagi sebelum dibawa ke Jakarta.
Di Mapolda Jatim, mereka diperiksa selama sekitar empat jam. Puput dan suaminya diperiksa sejak pukul 07.15 WIB hingga 11.15 WIB. Puput terlihat memakai kemeja berwarna putih dipadukan outer warna merah, sedangkan suaminya memakai setelan baju olahraga.
Ketika keluar dari Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, semuanya tidak memberikan keterangan apa pun. Mereka langsung masuk ke bus yang sudah disediakan Polda Jatim. Tak hanya para terduga pelaku, beberapa barang bukti seperti tas dan koper dimasukkan ke dalam bus oleh polisi.
Seluruh pihak yang terjaring operasi senyap KPK tiba di Gedung KPK pada Senin sore. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan, mereka menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik KPK.
“Senin (30/8) sekitar pukul 17.05 WIB, tim KPK dan pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan OTT KPK di Kabupaten Probolinggo telah tiba di Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/8).
Ali mengatakan, tim KPK segera melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Sebelumnya, mereka telah dilakukan pemeriksaan awal di Polda Jawa Timur pascaterjaring OTT.
“Kami akan informasikan perkembangannya setelah tim selesai melakukan permintaan keterangan dan menyimpulkan hasil kegiatan tangkap tangan dimaksud,” ujar Ali.
Ketua KPK Firli Bahuri mengeklaim OTT terhadap Bupati Probolinggo dan kawan-kawan merupakan komitmen lembaganya memberantas korupsi. "KPK tetap berkomitmen melakukan pemberantasan dan tidak pernah berhenti sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi," kata Firli, Senin.
Firli meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik KPK. Menurut Firli, direktur dan anggota penyelidikan masih bekerja dalam perkara ini.
Ketua KPK menjanjikan bakal memberi penjelasan secara utuh setelah mengumpulkan keterangan dan barang bukti. “Karena kami bekerja berdasarkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti tersebut lah membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka,” tegas Firli.
Nasdem tunggu proses
Puput Tantriana Sari merupakan bupati yang terpilih dari Pilkada 2018. Ia merupakan pejawat bupati yang berpasangan dengan Timbul Prihanjoko yang memenangkan 57,5 persen suara Pilkada Probolinggo 2018. Tantri merupakan kader Partai Nasdem.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengaku masih menunggu keterangan resmi KPK soal status kadernya di Probolinggo ini.
Ali menegaskan, Nasdem tegas terhadap kader yang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Jika resmi ditetapkan sebagai tersangka, secara otomatis yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dari partai.
“Jadi SOP kita di Partai Nasdem ketika ada pejabat publik yang terjadi OTT ketika dinyatakan sebagai tersangka dia otomatis dinyatakan mengundurkan diri dari partai,” ujar Ahmad Ali, Senin.
Namun, Nasdem mengaku enggan berandai-andai dalam kasus ini. Partai yang dipimpin Ketua Umum Surya Paloh ini mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang menjerat kadernya.
Pihaknya juga tak akan melakukan intervensi terhadap proses yang saat ini masih berjalan di KPK. Meskipun, Ali mengakui pihaknya berharap KPK tak menjadikan Bupati Probolinggo dan sang suami sebagai tersangka dalam kasus ini. “Kalau ditanyakan kepada saya berharap KPK mengumumkan bahwa beliau tidak ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.
Sementara, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaku akan menyiapkan Plt Bupati Probolinggo setelah Puput Tantriana Sari terjaring OTT KPK. Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Jatim, Jempin Marbun mengatakan, hal ini dilakukan agar roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo tidak terganggu.
Jempin menyatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang dijalani Tantri. "Kita menunggu keputusan KPK, yang jelas kita akan menyiapkan Plt untuk menganti posisi bupati," kata Jemprin, Senin (29/8).
Jemprin menyatakan, pihaknya menunggu 1x24 jam untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) Plt Bupati Probolinggo. Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur juga diakuinya melakukan koordinasi dengan Mendagri, agar tidak terjadi kekosongan jabatan.
Peran Pegawai tak Lolos TWK Dalam OTT
Terungkap juga, operasi senyap yang berhasil menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari itu dipimpin pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Kepala Satuan Tugas Penyelidik, Harun Al Rasyid.
TWK digunakan sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Harun saat ini berstatus nonaktif menyusul Surat Keputusan (SK) 652 yang dikeluarkan Ketua KPK, Firli Bahuri pada 7 Mei lalu. SK memerintahkan pegawai KPK tak lolos TWK untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasannya langsung.
Keterlibatan Harun dalam OTT di Probolinggo dikonfirmasi penyelidik KPK nonaktif lainnya, Rieswin Rachwell. Dia menuturkan operasi senyap tersebut memang dipimpin Harun Al Rasyid.
“Saya bangga dengan rekan-rekan kami yang masih terus berjuang memberantas korupsi dan tetap menjaga integritasnya dalam keadaan seperti ini,” katanya, Senin (30/8).
OTT yang dilakukan terhadap kepala daerah di Probolinggo itu bukan perkara mudah. Rieswin mengaku, kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum TWK.
Awalnya, ada tujuh penyelidik yang telah mengumpulkan banyak informasi dan bahan keterangan sebelum TWK diadakan. Jumlah penyelidik kemudian berkurang drastis usai penyelenggaraan tes yang dinilai Ombudsman RI cacat administrasi itu.
"Dari semula tujuh orang (termasuk Harun Al Rasyid selaku Kasatgas), berkurang menjadi empat orang saja karena TWK," katanya.
Meski tersingkir akibat mekanisme TWK, arahan dan bimbingan terakhir Harun Al Rasyid sebelum dinonaktifkan membantu proses penangkapan satu kepala daerah ditambah sembilan orang lainnya itu. Para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (30/8) sekira pukul 17.05 WIB.
Rieswin mengatakan, para penyelidik KPK nonaktif selalu dan akan tetap memberikan dukungan moral serta semangat kepada rekan-rekan penyelidik KPK yang tetap aktif bertugas dan berjuang dalam pemberantasan korupsi. Bagaimanapun, penyelidik KPK nonaktif adalah pegawai yang prihatin dengan kinerja penindakan KPK.
Dia melanjutkan bahwa keberhasilan kegiatan tangkap tangan adalah hasil kerja keras dan aktif penyelidik KPK. Mereka mampu mengolah informasi dan bahan keterangan yang telah dikumpulkan. "Bukan dengan menunggu kecerobohan pelaku-pelaku," katanya.
Pernyataan tersebut merujuk pada pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebutkan banyaknya OTT yang dilakukan tergantung dari kecerobohan terduga koruptor. Menurut Alex, menurunnya OTT juga disebabkan karena operasi senyap murni informasi dari masyarakat.
"OTT ini tergantung pada kecerobohan dari pengguna handphone tersebut, ketidakhati-hatian mereka, sehingga mereka kelepasan ngomong dan kemudian bisa diikuti dan seterusnya," kata Alexander Marwata, Selasa (24/8) lalu.
Tangkap Tangan KPK:
*Sepanjang 2021 (per Agustus): 3 kali OTT
-Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Senin (30/8).
-Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Ahad (9/5).
-Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Jumat (26/2).
*Sepanjang 2020: 8 kali
*Sepanjang 2019: 21 kali OTT
*Sepanjang 2018: 30 kali OTT
*Sepanjang 2017: 19 kali OTT
*Sepanjang 2016: 17 kali OTT
*Sepanjang 2015: 5 kali OTT
*Sepanjang 2014: 5 kali OTT
Sumber: KPK dan Pusat data Republika
Mengenal Puput Tantriana Sari
-Bupati pejawat maju di Pilkada Probolingga 2018 berpasangan dengan Timbul Prihanjoko.
-Diusung lima partai besar: Nasdem (14 kursi), PDIP (5 kursi), PPP (5 kursi), Golkar (5 kursi).
-Memiliki kekayaan tercatat Rp 10.019.266.906 (LHKPN per 26 Februari 2021).
-Istri dari Hasan Aminuddin, mantan bupati Probolinggo periode 2003-2013 yang menjadi anggota DPR Fraksi Nasdem periode 2014-2019 dan 2019-2024.
Sumber: Pusat data Republika
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Login Gmail
Login Facebook