JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta agar daya beli masyarakat terus ditingkatkan. Peningkatan daya beli dinilai penting untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2021. 

Presiden menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8). “Daya beli masyarakat harus ditingkatkan karena mendorong sisi demand. Sisi permintaan bisa menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi,” kata Jokowi. 

Jokowi mengatakan, perekonomian Indonesia pada kuartal II 2021 mampu tumbuh 7,07 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (year on year), dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen (yoy). Menurut Presiden, angka inflasi tersebut masih jauh di bawah proyeksi inflasi pada 2021 yang sebesar tiga persen. 

“Kita tahu bahwa inflasi yang rendah, bisa jadi bukan hal yang menggembirakan. Karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” kata Jokowi. 

Upaya pemerintah untuk memulihkan perekomian kembali terhambat pada kuartal III 2021 dengan meningkatnya penularan Covid-19. Untuk menekan kasus Covid-19, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli yang berlanjut dengan PPKM berlevel. 

Sejumlah pelonggaran aktivitas, termasuk kegiatan perekonomian, baru dilakukan sekitar dua pekan belakangan seiring menurunnya kasus Covid-19. Terbaru, pemerintah mulai Senin (24/8) menurunkan level PPKM di sejumlah wilayah Jawa, termasuk Jabodetabek, dari level 4 ke level 3. Dengan penurunan level ini, kegiatan perekonomian yang sebelumnya dibatasi atau bahkan ditutup, secara perlahan kembali dibuka. 

Agar daya beli masyarakat terjaga, Presiden meminta Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) di pusat (TPIP) maupun di daerah (TPID) untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga barang. Jokowi mengingatkan, stabilitas harga bahan pangan sangat penting bagi masyarakat di tengah kondisi daya beli yang menurun.

“Jaga terus ketersediaan stok dan stabilitas harga barang-barang, utamanya barang kebutuhan pokok,” kata Jokowi saat acara peresmian pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021, di Istana Negara, Rabu (25/8).

Ia berpesan agar seluruh pihak terkait segera melakukan langkah-langkah jika ada permasalahan terkait proses produksi maupun distribusi barang. Menurutnya, pemantauan di lapangan sangat dibutuhkan untuk memastikan kondisi dan pasokan barang kebutuhan masyarakat.

“Setiap kota harus dicek, lihat ke lapangan bagaimana, apakah ada kendala produksi, apakah ada kendala distribusi,” kata dia.

Selain itu, Presiden meminta TPIP dan TPID tak hanya fokus mengendalikan inflasi, tapi juga aktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif, membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, dan memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan bisa naik kelas.

Dalam rakornas ini, Jokowi juga berpesan agar jajarannya untuk tetap mewaspadai penyebaran Covid-19. "Tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas, penyebaran Covid-19 tetap harus kita kerjakan, harus bisa kita kendalikan,” ujar Jokowi.

Bank Indonesia memproyeksikan tingkat inflasi 2021 sampai 2022 sebesar empat persen atau plus minus tiga persen. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, tingkat inflasi sebesar 1,52 persen (yoy) pada Juli 2021 sejalan dengan permintaan dalam negeri yang masih lemah.

"Sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan, kami perkirakan inflasi 2021 dan 2022 akan berada dalam kisaran tiga persen plus minus satu persen," kata Perry saat memberikan sambutan dalam acara Rakornas Inflasi. 

Meskipun sudah mengeluarkan proyeksi, Perry menyebut pihaknya tetap mengantisipasi risiko kenaikan inflasi pada tahun depan. "Risiko kenaikan inflasi pada 2022 perlu kita antisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan harga komoditas dunia," ucapnya.

Perry menjelaskan, salah satu pemicu inflasi disebabkan fluktuasi harga komoditas pangan. Oleh sebab itu, menurut dia, kinerja UMKM pangan yang punya andil besar terhadap stabilitas harga pangan perlu diperkuat. Penguatan peran UMKM pangan dilakukan dengan bisnis UMKM dengan ekosistem ekonomi hingga mendorong adaptasi penggunaan teknologi. 

Pekerja membongkar muat beras bantuan ke atas truk di Denpasar, Bali, Senin (23/8/2021). Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Bali dan Masyarakat Tionghoa Bali menyerahkan bantuan beras 50 ton kepada Kodam IX/Udayana untuk didistribusikan kepada warga terdampak pandemi Covid-19 melalui delapan Komando Distrik Militer (Kodim) di wilayah Bali. - (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/wsj.)

SHARE    

"Penggunaan teknologi digital perlu terus diperluas dari hulu hingga hilir, termasuk akses pasar yang lebih luas bagi UMKM pangan. Kami (BI) berkomitmen penuh bersinergi dengan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional," ucapnya.

Konsumsi masyarakat 

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah mengatakan, pertumbuhan ekonomi 7,07 persen pada kuartal II 2021 bukan jaminan bahwa ekonomi Indonesia telah pulih sepenuhnya. Menurut Menkeu, masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah, yaitu meningkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi. 

"Alhamdulillah, saat ini kita melihat tanda-tanda pemulihan, tapi ini masih terlalu dini untuk mengatakan (ekonomi akan pulih)," ujarnya saat webinar Annual Islamic Finance Conference (The AIFC) secara virtual, Rabu (25/8).

Pemerintah, kata Sri, harus tetap merumuskan langkah-langkah konkret untuk menopang kehidupan masyarakat di masa pandemi. Pemerintah juga dinilai terus mengkalibrasi ulang dan merumuskan kembali kebijakan untuk dapat melindungi masyarakat dari Covid-19," ungkapnya.

Sri menjelaskan, ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Kedua komponen tersebut memberi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 84,93 persen.

Konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2021 tercatat tumbuh 5,93 persen (yoy) karena masyarakat mulai melakukan aktivitas konsumsi. Kemudian, investasi tumbuh 7,5 persen (yoy) dan ada peningkatan ekspor hingga pemulihan ekonomi global. 

"Ini semua adalah data yang sangat baik, menunjukkan adanya pemulihan yang terjadi. Tapi ini masih sangat awal dan perlu terus dipelihara dan diakselerasi," katanya. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, pada semester I 2021, komponen belanja pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang terjadi pada 2020. Sebab, investasi dan ekspor ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan. 

Febrio mengatakan, pada 2020, hanya konsumsi pemerintah yang tumbuh positif. Sedangkan komponen pengeluaran lainnya, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan impor tumbuh negatif. 

"Namun saat masuk 2021, pada kuartal I 2021, investasi sudah mendekati penguatan signifikan, ekspor sudah tumbuh positif. Artinya semua komponen sudah mulai menguat tumbuh signifikan dan ini makin nyata pada kuartal II 2021 karena semua komponen tumbuh kuat,” ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat