JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku waswas dan tidak percaya diri dengan demokrasi Indonesia saat ini yang tak sesuai dengan nilai pluralisme bangsa. Menurutnya, demokrasi saat ini justru menguatkan politik identitas dan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Demokrasi di Indonesia juga cenderung ke arah liberal. "Demokrasi yang kita seperti miliki saat ini kalau tidak disupervisi, dalam hal ini khususnya yang mempunyai otoritas penyelenggara negara ini, saya pikir kita lebih banyak mendapatkan hal-hal lebih mudharat dibandingkan dengan asas manfaat. Ini dalam pandangan saya sebagai Ketua Umum Nasdem," ujar Surya dalam pidato kebangsaan perayaan 50 tahun Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Senin (23/8).

Ia mengajak berbagai pihak untuk bertanya, sudah sejauh mana demokrasi mengantarkan Indonesia mencapai cita-citanya. Sudah sampai sejauh mana demokrasi Indonesia dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

"Paling penting bahan perenungan yang ada saat ini, bagian yang mana kita sudah mencapai 76 tahun kemerdekaan, dengan model dan sistem demokrasi. Pertanyaannya, mampukah kita mempertahankan kehidupan kebangsaan kita sebagaimana yang diharapkan pendiri bangsa," ujar Surya.

Saat ini ia melihat, banyak pihak yang mengkhawatirkan indeks demokrasi Indonesia yang semakin menurun. Menurutnya, demokrasi adalah alat untuk mengantarkan Indonesia mencapai tujuannya. Bukan menjadi tujuan utama agar Indonesia dipandang negara lain sebagai bangsa yang memiliki indeks demokrasi yang tinggi.

"Bagi saya dan bagi Nasdem, demokrasi bukanlah tujuan, tidak ada urusan dengan demokrasi. Sebagai suatu yang dikatakan tujuan bagi kehidupan kita, demokrasi adalah suatu alat, tools, equipment, satu sistem yang kita sepakati untuk menghantarkan tujuan kita," ujar Surya.

Menurut Surya, demokrasi justru menimbulkan kepincangan karena masyarakat yang mengelu-elukan selalu menagih haknya, tetapi lupa dengan kewajibannya. Hal tersebut kemudian menimbulkan demokrasi liberal yang memiliki implikasi langsung kepada kehidupan berbangsa.

"Negeri ini masih memerlukan satu proses pengedukasian, proses pendidikan agar bangun kesadaran masyarakat kita bisa bangkit. Hingga timbulnya, paling tidak at least semakin mendekati keseimbangan antara hak-hak yang mereka miliki dengan kewajiban mereka sertakan," ujar Surya.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melihat, demokrasi akan semakin terancam dengan adanya tiga hal, yakni politik uang, politik identitas, dan politik fitnah. Ketiga hal tersebut dinilainya akan muncul kembali dengan sangat masif pada pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada 2024.

"Demokrasi seharusnya menjadi driving force bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, sebaliknya bisa jadi mundur ke belakang jika demokrasi dijalankan secara serampangan," ujar putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu.

AHY menyoroti pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak pada 2024. Menurutnya, demokrasi menjadi salah satu yang akan sangat terdampak dari pelaksanaan tersebut.

"Secara anggaran tidak lebih efisien, tapi secara kualitas demokrasi habis-habiskan sangat terdampak," ujar AHY dalam pidato kebangsaan perayaan 50 tahun Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Senin (23/8).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat